BANDA ACEH – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah kini berada di bawah sorotan tajam setelah serangkaian masalah terungkap ke publik.
Ekonom senior, Ferry Latuhihin, secara blak-blakan membongkar berbagai kebobrokan dalam program ini, mulai dari kepemimpinan yang tidak kompeten, implementasi yang menyebabkan ribuan anak keracunan, hingga indikasi korupsi dalam penganggarannya.
Salah satu kritik paling mendasar yang disampaikan Ferry adalah soal kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, posisi ketua BGN seharusnya diisi seorang ahli gizi yang kompeten. Namun, jabatan tersebut kini dipegang oleh Dadan Hindayana, yang latar belakang pendidikannya adalah seorang ahli serangga.
“Kalau suruh ngurusin kecoa mungkin dia paham,” sindir Ferry, menekankan bahwa Dadan sama sekali tidak memiliki pemahaman yang memadai soal gizi manusia.
Absurditas ini, menurutnya, tidak akan pernah terjadi di negara lain di mana posisi strategis seperti itu selalu diisi oleh pakar di bidangnya.
Masalah kepemimpinan ini berdampak langsung pada kualitas implementasi di lapangan.
Alih-alih menciptakan perputaran ekonomi lokal, program MBG justru menghasilkan makanan busuk dan menyebabkan lebih dari 6.000 anak mengalami keracunan.
Ferry menegaskan bahwa pembenaran pemerintah yang menganggap angka keracunan ini wajar karena persentasenya kecil adalah sebuah logika yang keliru dan tidak bertanggung jawab.
“Jangankan ribuan orang, satu dua orang aja yang kena keracunan itu sudah menjadi a question mark,” tegasnya dalam siniar Forum Keadilan TV pada Jumat, 3 Oktober 2025.
Lebih jauh, Ferry mencium adanya indikasi korupsi dalam pengelolaan dana. Ia mencontohkan sebuah video viral ketika seorang ibu menunjukkan menu MBG yang hanya berisi tempe dan semangka, yang nilainya ditaksir tidak sampai Rp2.000.
Padahal, pemerintah membayar vendor sebesar Rp10.000 untuk setiap porsi. “Terus dibayar Rp10.000 itu kan berarti dikorup,” ujarnya, mempertanyakan ke mana selisih Rp8.000 tersebut mengalir.
Atas dasar berbagai masalah ini, Ferry mendesak pemerintah untuk segera merevisi total program MBG agar lebih tepat sasaran dan tidak menjadi ajang pemborosan serta potensi penyelewengan dana negara.***
