Zulfikar Mirza Ingatkan Ketum Bahlil, Pilih Sosok Ketua DPD I Golkar Aceh Mampu Berbahasa Aceh

BANDA ACEH – Peneliti Analisa Demokrasi Indonesia (ADI), Zulfikar Mirza alias Jogal, menegaskan bahwa pucuk pimpinan DPD I Partai Golkar Aceh harus diisi oleh sosok yang mampu mengayomi mayoritas, memiliki kedekatan dengan kultur keacehan, serta memahami dinamika sosial politik di Aceh secara mendalam.

Menurutnya, kebutuhan tersebut sifatnya fundamental dan tidak boleh diabaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam proses penunjukan ketua DPD I Golkar Aceh yang baru.

“Dalam konteks Aceh, karakter kepemimpinan itu sangat menentukan. Idealnya, ketua DPD I Golkar Aceh adalah sosok yang diterima luas oleh mayoritas masyarakat, bukan yang muncul dari kelompok minoritas tanpa basis pengaruh yang kuat. Ini penting untuk menjaga ritme komunikasi politik dan menjaga keberpihakan terhadap kearifan lokal,” ujar Zulfikar.

“Maksud dari komunikasi politik yang dimaksud Zulfikar adalah bahwa Ketua DPD I Golkar Aceh idealnya merupakan sosok yang mampu berbahasa Aceh. Kemampuan ini sangat dibutuhkan karena tanpa penguasaan bahasa Aceh, pola komunikasi dengan konstituen dan kader Golkar yang mayoritas menggunakan bahasa Aceh akan terhambat.

Ia menilai struktur politik Aceh memiliki kekhasan tersendiri, sehingga posisi ketua partai tidak hanya didasarkan pada aspek administratif atau kedekatan dengan pusat, tetapi juga pada kemampuan memahami kultur dan psikologi politik masyarakat Aceh yang berbeda dari wilayah lain.

“Secara strategis kewilayahan, Aceh itu unik. Diperlukan figur yang benar-benar paham tentang kultur Aceh, tentang bagaimana masyarakat melihat kepemimpinan, tentang bagaimana pola komunikasi harus dibangun. Jika unsur-unsur ini tidak diperhatikan oleh Ketum Bahlil, maka sangat mungkin akan mengganggu stabilitas kelembagaan Golkar Aceh ke depan,” katanya.

Zulfikar juga menyoroti pentingnya rekam jejak dan kualitas kepemimpinan. Baginya, sosok yang ditunjuk memimpin Golkar Aceh harus figur yang telah teruji, memiliki kapasitas manajerial yang kuat, tidak lemah secara leadership, dan mempunyai kontribusi nyata bagi partai.

“Saya kira Ketum Bahlil sangat perlu mempertimbangkan kebutuhan kedaerahan Aceh secara serius. Posisi Ketua DPD I ini bukan sekadar jabatan struktural, tetapi simbol representasi daerah. Maka yang ditunjuk haruslah figur yang punya pengalaman nyata, rekam jejak bersih, jangkauan komunikasi politik yang baik, dan diterima oleh internal Golkar sendiri,” tegasnya.

Zulfikar menambahkan, Golkar Aceh membutuhkan pemimpin yang mampu merawat harmoni internal, memperkuat basis-basis tradisional partai, dan membaca arah perkembangan politik Aceh yang semakin kompetitif. Menurutnya, bila pimpinan yang ditunjuk tidak memiliki legitimasi sosial yang kuat, risiko fragmentasi internal dan melemahnya konsolidasi politik akan semakin besar.

“Ini momentum penting bagi Ketum Bahlil untuk menunjukkan komitmennya terhadap daerah, khususnya Aceh. Pilihan yang tepat akan memper kuat Golkar, tetapi keputusan yang mengabaikan kearifan lokal justru bisa menimbulkan ketegangan baru di tubuh partai,” tutup Zulfikar.