Aceh, Bencana, dan Negara yang Tak Pernah Belajar

Aceh bukan wilayah yang asing dengan derita kolektif. Provinsi ini telah berkali-kali menjadi saksi bagaimana alam dan kekuasaan sama-sama bisa melukai. Konflik bersenjata yang panjang, tsunami 2004 yang merenggut ratusan ribu nyawa, hingga bencana ekologis yang terus berulang.

Karena itu, ketika banjir besar kembali melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera, publik sejatinya tidak hanya menunggu bantuan, tetapi juga kedewasaan negara dalam bersikap dan berkata.

Namun yang muncul justru sebaliknya. Di tengah rumah terendam, ribuan warga mengungsi, dan trauma lama kembali terbuka, beberapa pejabat tinggi negara terpeleset oleh ucapannya sendiri. Bencana kali ini tidak hanya menghadirkan lumpur dan air bah, tetapi juga blunder komunikasi kekuasaan yang melukai rasa keadilan publik.

Pernyataan Menteri Dalam Negeri yang menyebut nilai bantuan kemanusiaan dari Malaysia untuk Aceh “tidak sampai satu miliar rupiah” menjadi contoh paling menonjol.

Secara administratif, kalimat itu mungkin dimaksudkan sebagai penjelasan. Namun dalam konteks kemanusiaan, ia terdengar dingin dan keliru sasaran. Bantuan bencana bukan soal angka, melainkan solidaritas.

Malaysia memiliki ikatan sejarah dan emosional dengan Aceh, sehingga uluran tangan itu seharusnya disambut sebagai empati, bukan diperkecil nilainya di ruang publik.

Kritik pun mengalir hingga berujung klarifikasi dan permintaan maaf. Namun bagi korban bencana, kata-kata yang telanjur diucapkan tidak ikut hanyut bersama banjir. Luka akibat ucapan sering kali lebih lama sembuh dibanding genangan air yang perlahan surut.

Blunder serupa datang dari pernyataan pejabat penanggulangan bencana nasional yang menyebut kondisi banjir seolah “terlihat mencekam di media sosial”. Kalimat ini menuai kecaman karena bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

Bagi warga yang kehilangan rumah, terputus listrik berhari-hari, dan kesulitan pangan, bencana bukan narasi digital. Ia nyata, dingin, dan meninggalkan trauma.

Kini, persoalan di lapangan tak lagi sekadar air yang menggenang. Krisis pascabanjir mulai terasa: logistik tidak merata, air bersih terbatas, dan penyakit seperti diare serta infeksi kulit mulai muncul, terutama pada anak-anak dan lansia.

Pada fase inilah kehadiran negara seharusnya paling terasa, tetapi justru sering paling samar.

Ironisnya, dapur umum, perahu evakuasi, dan distribusi bantuan banyak digerakkan oleh relawan, pemuda gampong, serta masyarakat lokal. Negara kerap datang belakangan, lebih sibuk mendata ketimbang memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Jurang antara empati warga dan ritme birokrasi kembali menganga lebar.

Di level kebijakan, pertanyaan publik semakin tajam. Hingga kini, banjir besar yang menelan korban jiwa dan melumpuhkan banyak wilayah belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional. Keputusan ini memunculkan tanya mendasar: apakah penderitaan rakyat masih dianggap belum cukup besar untuk memicu tanggung jawab penuh negara?

Negara boleh mengklaim kesiapan anggaran hingga triliunan rupiah. Namun di lapangan, warga tetap menunggu listrik menyala, air bersih mengalir, dan bantuan tiba tepat waktu. Di titik ini publik berhak bertanya, di mana anggaran itu bekerja dan untuk siapa ia disiapkan.

Aceh seharusnya menjadi pelajaran paling mahal. Tsunami 2004 menunjukkan bahwa dunia datang bukan karena prosedur, melainkan kemanusiaan. Bantuan internasional kala itu tidak diperdebatkan nilainya, melainkan diterima karena negara lumpuh dan rakyat membutuhkan pertolongan.

Dua dekade berlalu, tetapi pelajaran itu tampaknya belum sepenuhnya dipahami. Jika negara terus gagal belajar, maka yang tenggelam bukan hanya rumah rakyat, melainkan kepercayaan publik. Dan negara yang kehilangan kepercayaan akan selalu datang terlambat, bahkan sebelum bencana benar-benar berakhir. (**)