Jengkel Dituduh Punya Saham PT Toba Pulp Lestari, Luhut: Mana? Tunjukin!

BANDA ACEH – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah dirinya memiliki keterkaitan dengan PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU).Bantahan ini merespons kabar yang menyebut Luhut sebagai salah satu pemilik saham perusahaan yang memproduksi bubur kertas di Sumatera Utara itu.

Dia mengaku, selama ini dirinya hanya memiliki saham di perusahaan pertambangan batu bara, PT Toba Sejahtra atau PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) dan PT Kutai Energi.

“Saya tidak pernah punya saham, kecuali di perusahaan saya, yaitu Toba Sejahtra, yang saya buat sendiri. Di situ ada Kutai Energi. satu-satunya yang punya IUP, yang saya dapat tahun 2003 atau 2004, IUP batu bara di Kutai Kartanegara, ya itu, itulah sampai hari ini milik saya,” tegas Luhut dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya @, Senin (12/1/2026) malam.

Dia mengaku jengkel dengan tuduhan ini dan menantang pihak-pihak yang menuduhnya memiliki saham di Toba Pulp Lestari untuk membeberkan buktinya.

Sebab menurutnya, dalam negara yang sehat demokrasinya, kritik harus berdiri di atas data, bukan asumsi belaka.

“Kalau ada orang nuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin!” kata Luhut. “Saya maaf agak jengkel ini, karena menurut saya sudah menyangkut dignity, menyangkut harga diri,” imbuhnya.

Baca juga: Toba Pulp Lestari Bantah Rusak Lingkungan, Gubernur Sumut Tetap Bahas Penutupan

Alih-alih memiliki saham di Toba Pulp Lestari, Luhut mengaku justru dirinya telah menolak keberadaan Toba Pulp Lestari, yang sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama Tbk, sejak lebih dari 20 tahun lalu.

Penolakan ini bukan tanpa alasan, Luhut menjelaskan, ketika dia menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) era Presiden ke-4 Gus Dur sekitar tahun 2001, dirinya menyaksikan sendiri masyarakat mengeluhkan pengrusakan lingkungan oleh Toba Pulp Lestari.

Masyarakat kala itu tengah berdemo menolak pengrusakan lingkungan lebih lanjut oleh perusahaan tersebut karena operasional perusahaan menyebabkan Danau Toba menjadi semakin keruh dan berbau serta merusak kawasan hutan.

“Nah waktu jamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ. Jadi kita suspend aja, kita tutup aja. Waktu itu banyaklah rame, ekonomi juga enggak baik. Sehingga waktu itu sempat, kalau saya enggak keliru, itu ditutup sementara. Tapi berjalannya waktu, itu dibuka lagi karena lobinya itu luar biasa,” ungkapnya.

Toba Pulp Lestari sempat tutup pada 2001 namun kembali beroperasi pada 2003. Setelah itupun perusahaan ini sempat beberapa kali ditutup oleh pemerintah karena masalah pengrusakan lingkungan.

Menurut Luhut, perusahaan yang didirikan oleh Sukanto Tanoto ini menjadi penyebab kerusakan hutan terbesar di Tapanuli, Sumatera Utara. Oleh karenanya, ketika Presiden Prabowo Subianto menjabat, dia kembali meminta agar negara mengambil alih lahan yang dikuasai Toba Pulp Lestari.

“Jadi saya waktu menghadap Presiden, saya laporkan kepada beliau bahwa ‘menurut saya Pak Presiden, karena sekarang Bapak sudah memerintahkan untuk membuat genome sequencing dan menjadi seeding industry, pabrik bibit untuk hortikultura di Humbang Hasundutan, ya sekalian saja Pak, di-relinguish tanahnya TPL itu sehingga petani bisa kerja di sana, rakyat’,” ucap Luhut.

Bahkan, Luhut menyarankan agar Presiden Prabowo mencabut izin usaha Toba Pulp Lestari karena kerusakan yang ditimbulkan sudah terlalu masif dan merugikan negara.

“Bukan hanya menentang. Saya saran pada Presiden untuk dicabut. Masa kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir hektare tanah di sana? Ya enggak bener lah. Saya setuju banget dengan Presiden. Itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita tinggal saja di luar, bawa duitnya keluar. Apa yang kita dapat? Ya kerusakan ini yang kita dapat,” tukasnya.