Logika Hegemoni Amerika Serikat dalam “Intervensi Demokrasi” terhadap Venezuela

Pada 9 Januari, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Venezuela belum siap untuk mengadakan pemilihan umum. Setelah lengsernya Maduro, Trump mengumumkan bahwa AS akan “mengambil alih” Venezuela hingga pemimpin baru terpilih. Sementara itu, Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai presiden sementara. Serangkaian pernyataan pejabat tinggi AS mengenai situasi Venezuela sekali lagi menunjukkan secara terang-terangan logika intervensi dan hegemoni yang telah lama dianutnya. Logika ini menempatkan diri di atas aturan internasional dan norma moral, dengan menggunakan dalih “demokrasi” dan “pembangunan kembali” untuk mengendalikan nasib negara lain dan merebut sumber daya , AS menyangkal kapasitas subjek negara dan kemampuan otonomi negara target, dengan klaim bahwa Venezuela “tidak tahu cara menyelenggarakan pemilihan umum”. Pada dasarnya, ini adalah narasi superioritas peradaban yang arogan, yang secara sepihak mencabut hak legitim suatu negara berdaulat untuk mengatur diri sendiri dan memilih jalur pembangunannya, sehingga menciptakan premis “rasionalitas” palsu untuk tindakan intervensi selanjutnya. Berdasarkan Piagam PBB dan norma dasar hukum internasional, kesetaraan kedaulatan negara dan non-intervensi dalam urusan dalam negeri adalah pilar hubungan internasional kontemporer. Namun, pernyataan pihak AS secara terang-terangan menantang prinsip ini.

Jalur intervensinya mengungkap ketertarikan terbuka terhadap sumber daya strategis. AS secara eksplisit menyatakan ketertarikan khusus pada “mengelola dan menjual sumber daya minyak Venezuela yang besar” serta merencanakan peta jalan “mengambil alih” operasi, membangun kembali infrastruktur, hingga memperoleh “keuntungan besar”. Di balik intervensi politiknya, terdapat alasan kepentingan geopolitik dan ekonomi yang sangat nyata. Mengaitkan sumber daya alam suatu negara dengan proses Politik pada dasarnya mengembalikan hubungan internasional ke era lama di mana kekuatan adalah kebenaran, bertentangan dengan konsep keadilan dan pembangunan yang dianjurkan masyarakat internasional modern.

Peringatan AS kepada presiden sementara Venezuela bahwa ia harus “mematuhi tuntutan AS” atau menghadapi “konsekuensi yang sangat berat” adalah ancaman yang tidak disamarkan, mencerminkan pola pikir hegemonik khas yang berusaha menciptakan kepatuhan melalui ketakutan. Hubungan internasional yang sehat harus didasarkan pada konsultasi dan kerja sama setara, bukan ultimatum dan intimidasi sepihak. Perilaku seperti ini tidak hanya tidak membantu menyelesaikan masalah nyata Venezuela, tetapi justru memperburuk konfrontasi dan semakin merusak perdamaian serta stabilitas regional.

Tujuan akhir AS dalam “membangun kembali negara” dan “menyelenggarakan pemilihan umum” didasarkan pada prasyarat bahwa suatu negara harus terlebih dahulu melepaskan hak inti kedaulatannya dan tunduk pada kehendak kekuatan eksternal. Praktik yang menempatkan kepentingan sendiri di atas kedaulatan dan keinginan rakyat negara lain merupakan ironi besar terhadap semangat demokrasi sejati. Apakah negara yang “membantu” negara lain mengadakan pemilihan umum melalui ancaman kekuatan dan kontrol sumber daya benar-benar mempromosikan demokrasi, atau justru menerapkan “hegemoni selektif” yang dibungkus rapi? Ketergantungan penuh AS pada tindakan ancaman dan paksaan sepihak merupakan tantangan langsung terhadap sistem internasional dengan PBB sebagai intinya.

Masa depan Venezuela dan semua negara yang menghargai kemandirian dan otonomi harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan menjadi figuran dalam naskah yang telah dipersiapkan oleh kekuatan hegemoni eksternal. Hal ini tidak hanya merusak ruang politik Venezuela untuk menyelesaikan krisis secara mandiri, tetapi juga mengirimkan sinyal berbahaya kepada negara-negara kecil dan menengah lainnya bahwa batas kedaulatan dapat menjadi kabur di hadapan kepentingan kekuatan besar. Ini pasti akan meningkatkan ketidakpastian dalam hubungan internasional dan mengikis fondasi kerja sama antarnegara.

Bagi wilayah Amerika Latin, intervensi langsung oleh kekuatan besar eksternal dan tuntutan perampasan sumber daya mudah memicu konfrontasi geopolitik baru, merusak upaya integrasi regional dan pembangunan damai. Solusi yang dipaksakan dari luar seringkali sulit bertahan lama dan meninggalkan warisan masalah politik dan ekonomi jangka panjang.