TPNPB OPM Klaim Tembak Pesawat Hercules, Pendaratan Wapres Gibran di Yahukimo Gagal
BANDA ACEH – Akar Heluka, pimpinan Pasukan Khusus dari Mayor Kopitua Heluka selaku Komandan Operasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Komando Daerah Pertahanan (Kodap) XVI Yahukimo, mengklaim pasukannya berhasil menggagalkan pendaratan pesawat Hercules yang diduga membawa Wakil Presiden Republik Indonesia di Bandara Yahukimo.“Kami tembak pesawat [milik] Tentara [jenis Herkules] yang mau mendarat di bandara. Dan dia [pesawat tersebut] itu kembali dari udara. Tidak mendarat karena pasukan kami tembak,” kata Akar Heluka kepada Nadi Papua melalui sambungan telepon, Kamis (15/1).
Ia menjelaskan pasukannya telah mengambil posisi sejak malam hari di sekitar Bandara Yahukimo. Menurutnya, sejak pagi hari tiga helikopter mendarat di bandara membawa pasukan TNI, kemudian disusul dua helikopter lainnya.
“Ada dua atau tiga helly itu putar-putar di wilayah tahukimo. Mereka pantau. Tapi kami tenang. Kami tunggu pesawat yang rombongan Wakil Presiden,” jelas Akar Heluka.
Operasi tersebut, menurut Akar Heluka, sudah dimulai sejak Selasa, 13 Januari 2026, ketika pasukannya menembaki pesawat sipil Trigana Air sebagai bentuk peringatan.
“Kami sudah sampaikan bahwa pasukan [kami] akan masuk di bandara. Besoknya kami masuk, dan sudah tembak pesawat rombongan wakil presiden dan mereka kembali,” ujarnya, tanpa mengetahui secara pasti apakah pesawat Hercules yang ditembaki benar ditumpangi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Sementara itu, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, mengatakan pesawat Hercules yang ditumpangi Wapres kembali dari Wamena karena adanya informasi penembakan terhadap pesawat sebelumnya yang berangkat ke Yahukimo.
“Benar, ada informasi penembakan di sekitar bandara Yahukimo. Tetapi Pesawat Herkules yang ditumpangi Wapres itu kembali dari Wamena karena mungkin ada laporan alasan keamanan,” tuturnya.
Mengapa Wakil Presiden batal berkunjung ke Kabupaten Yahukimo, Provinsi papua Tengah? Dari sudut pendang pembangunan, Theo mengatakan Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Subianto Prabowo, perlu menyadari bahwa wilayah bagian Timur Indonesia masih menghadapi konflik bersenjata.
Contohnya sangat sederhananya, kunjungan kenegaraan yang dilakukan Wapres RI di Papua tidak berhasil menuju Yahukimo karena Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) melakukan penembakan terhadap pesawat Hercules. Sehingga beliau kembali ke Jakarta dengan alasan perintah balik.
“Seharusnya Wapres berkunjung saja ke Yahukimo kalau merasa daerah itu aman, karena pandangan orang Jakarta dan intelijen menganggap Papua aman. Kalau Wapres berangkat ke Jakarta tanpa berkunjung ke Kabupaten Yahukimo berarti Papua tidak aman, padahal pemerintah pusat dan intelijen menilai aman dan terkendali. Kok tiba-tiba Wapres balik ke Jakarta?” jelas Hesegem.
Menurut Theo, hal ini menunjukkan kerja intelijen yang dinilai tidak profesional, karena seharusnya jika daerah Yahukimo rawan konflik, kunjungan Wapres tidak dijadwalkan. Ia mempertanyakan agenda dan urgensi kunjungan tersebut, yang menurutnya lebih berkaitan dengan kepentingan infrastruktur dan Jakarta, bukan penyelesaian konflik bersenjata atau pelanggaran HAM di Papua.
“Perlu juga diketahui bahwa pembangunan infrastruktur silakan saja dibangun, tetapi jika daerah tidak aman pasti ada korban, dan proses pekerjaan akan gagal. Ada pengalaman pengusaha pekerja dibunuh atau dieksekusi oleh TPNPB, tetapi pengalaman ini tidak pernah dievaluasi oleh pemerintah pusat hingga ke daerah,” tambah Hesegem.
Ia menilai kunjungan Wapres hanya bersifat seremonial, atau “Bapak datang, anak senang,” pungkasnya.