WN China Dalang Pencurian Emas 774 Kg Jadi Tahanan Rumah Meski Terancam Penjara 20 Tahun, Dapat Hak Istimewa?
BANDA ACEH – Dalang pencurian emas 774 Kg di Ketapang, Kalimantan Barat tak henti-hentinya membuat heboh terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp1,02 triliun, WN China, Liu Xiaodong dinilai memperoleh hak istimewa jadi tahanan rumah.
Hal ini lantaran usai sehari dilimpahkan dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat, Liu tak dibantarkan ke Rutan.
“Iya benar. Jadi ini bentuknya tahanan, kami terima titipan. Garis besarnya itu dulu. Dia datang tanggal 3 Februari, kondisinya baru keluar dari Rumah Sakit Bhayangkara kena DBD,” kata Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP) Gerry Tri Aryadi melalui sambungan telepon, Jumat, 6 Februari 2026.
Ia mengatakan setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak Lapas lantas melakukan observasi dan mendapati kondisi kesehatan tersangka melemah sehingga dikembalikan lagi ke pihak yang menahan yakni Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Kita kembalikan lagi ke pihak yang menahan, ternyata sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jadi pengacaranya melakukan permohonan (untuk dilakukan penangguhan penahanan) ke pengadilan agar menjadi tahanan rumah,” kata Gerry.
Saat ditanyakan siapa yang menjamin atau berapa uang jaminan penangguhan penahanan tersebut, Gerry meminta media untuk menanyakan langsung kepada pihak pengadilan yang telah memiliki kewenangan untuk penahanan tersangka.
Liu Xiaodong diketahui terancam hukuman lebih dari 20 tahun penjara. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencurian listrik dan bahan peledak seperti yang diatur dalam KUHP baru, pasal 447 terkait pencurian dengan pemberatan, di mana ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara.
Tidak hanya itu, tersangka juga dikenakan pasal berlapis terkait kasus penyalahgunaan bahan peledak milik PT Sultan Rafli Mandiri (SRM), di mana dia melanggar pasal 306 KUHP yang sebelumnya masuk dalam UU Darurat. Ancaman hukuman yang menanti tersangka bias dikenakan penjara hingga 15 tahun.
Bareskrim Polri kemudian melakukan pelimpahan berkas perkara tersangka berikut barang buktinya ke pihak Kejaksaan Negeri Ketapang pada Rabu, 3 Februari 2026 terkait tindak pidana kejahatan aktivitas tambang emas di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. SRM.
Pada saat tiba di Bandara Ketapang, kondisi Liu Xiaodong dalam keadaan segar bugar. Tersangka tiba di Ketapang mendapat pengawalan ketat dari Bareskrim Polri dan didampingi tim kuasa hukum tersangka.
Penangguhan penahanan dengan alas an kondisi sakit itu, bertolak belakang dengan kemampuan tersangka yang bisa melayangkan tendangan ‘Kungfu’ ke arah seorang jurnalis yang sedang melakukan tugas peliputan kedatangan tersangka di Bandara Ketapang.
Disorot Pakar Pidana
Menurut Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, alasan sakit untuk memperoleh penangguhan penahanan dinilai mengada-ada, karena penangguhan penahanan sepenuhnya merupakan wewenang aparat penegak hukum.
Sementara itu jika status tersangka mendapat pembantaran penahanan karena alasan sakit, maka syarat utamanya adalah adanya kondisi kesehatan tahanan yang sakit parah atau mendadak hingga memerlukan perawatan inap di luar lapas berdasarkan surat keterangan dokter.
“Pengalihan tahanan negara jadi tahanan rumah itu namanya penangguhan penahanan yang merupakan (hak prerogatif) subjektif dari aparat penegak hukum,” katanya.
Namun menurut Abdul Fickar, pelimpahan berkas dan tersangka dari jaksa ke pengadilan tidak mungkin dilakukan dalam tempo satu hari. Di mana kewenangan untuk melakukan penangguhan penahanan sebenarnya berada di bawah Kejaksaan Negeri Ketapang.
“Menurut saya sih satu hari mustahil (jaksa) bikin dakwaan. Jadi sangat mungkin ketika sudah diajukan ke pengadilan, itu sudah jadi tahanan rumah oleh jaksa. Jadi sangat mungkin begitu. Jadi pengadilan tidak lanjut melakukan penahanan, karena sudah ditangguhkan oleh jaksa,” katanya.
Sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Kalbar Rasmidi mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak boleh tebang pilih terhadap siapapun, termasuk kepada WNA sekalipun. Hukum tidak boleh berlaku surut dan harus ditegakkan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencegah perbuatan sewenang-wenang.
“Jadi kita tidak boleh tebang pilih, WNA pun kalau melanggar hukum apalagi undang-undang darurat. Kalau dia layak dan benar-benar bersalah harusnya dihukum setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada toleransi dan ada pertimbangan ini dan itu,” kata Anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut.