Buka Forum Penyusunan RKPD, Wabup Aceh Besar: Pelayanan Publik Harus Ditingkatkan

BANDA ACEH – Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. H. Syukri A. Jalil, membuka Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPD) Aceh Besar Tahun 2027 di Aula Kantor Bappeda Aceh Besar, Kamis (12/2/2026).

Kepala Bappeda Aceh Besar, Agus Husni, SP, melaporkan bahwa forum tersebut diikuti oleh staf ahli bupati, para asisten Setdakab, kepala OPD, para camat, serta tokoh masyarakat.

Advertisements

“Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini akan membahas usulan prioritas kecamatan yang akan dijadikan usulan prioritas Kabupaten Aceh Besar Tahun 2027 mendatang,” jelasnya.

Sementara itu, Wabup Aceh Besar, Drs. Syukri A. Jalil, mengatakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yaitu “Akselerasi pembangunan daerah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintah yang berintegrasi dan dinamis.”

Ia menjelaskan, forum lintas perangkat daerah tersebut sangat penting sebagai lanjutan tahapan Musrenbang, dengan tujuan menyelaraskan usulan dari Musrenbang kecamatan yang telah berlangsung sebelumnya di 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar.

Karena itu, Syukri mengharapkan seluruh OPD dapat terus meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. Menurutnya, kualitas pelayanan publik menjadi tolok ukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Wabup mengungkapkan arah kebijakan pembangunan Aceh Besar tahun 2027 akan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Besar Tahun 2025–2029.

Kebijakan tersebut meliputi pengembangan potensi pertanian dan pariwisata sebagai pusat konsentrasi ekonomi serta tulang punggung pertumbuhan daerah. Selain itu, pembangunan juga difokuskan pada peningkatan akses menuju lokasi wisata, penguatan infrastruktur ekonomi masyarakat, serta penyusunan regulasi daerah.

Adapun prioritas pembangunan Aceh Besar tahun 2027 mencakup peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan dan stunting, penguatan ekonomi dan pendapatan masyarakat, serta peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.

Syukri menambahkan, seluruh prioritas pembangunan tersebut akan didanai melalui berbagai sumber anggaran, baik APBN, APBA, APBK, maupun program major project yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Aceh. []