Said Didu Bongkar Daftar Hitam Prabowo, 50 Nama Oligarki Perampok Negara Disebut, Sadar Atau Dihukum

BANDA ACEH – Aktivis yang juga eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengungkap isi pertemuannya selama lebih dari empat jam dengan Presiden Prabowo Subianto dalam program Rosi di Kompas TV, yang ditayangkan Kamis (12/2/2026) malam.

Dalam wawancara tersebut, Said Didu menyebut Presiden Prabowo secara terbuka mengidentifikasi puluhan nama oligarki yang diduga selama ini menikmati praktik ekonomi yang merugikan negara.

“Saya catat empat halaman, termasuk nama-nama. Ada 50 nama, bahkan 10 di antaranya disebut lebih parah,” ujar Said Didu.

Oligafrki Said Didu dan Rosi

Menurut Said, Presiden menyatakan telah mengetahui kelompok-kelompok yang menguasai sebagian besar aset dan ekonomi nasional.

Namun, ia menegaskan proses hukum harus berjalan tanpa tekanan opini publik.

“Presiden bilang, orang-orang ini harus disadarkan. Kalau tidak mau sadar, hukum yang akan berjalan. Kalau masih bandel, akan saya umumkan kepada rakyat biar rakyat yang menghukum,” kata Said.

Meski begitu, Prabowo disebut tidak ingin nama-nama tersebut bocor sebelum proses hukum berjalan, karena khawatir menimbulkan gejolak besar.

“Yang beliau takutkan bangsa ini pecah, bukan dirinya,” tegas Said Didu.

Ia menilai langkah Presiden bukan sekadar retorika.

“Saya percaya 1000 persen pada niatnya. Tapi saya sempat frustrasi pada caranya. Setelah pertemuan itu, saya yakin ini bukan omon-omon.”

Taipan dan Isu Oligarki

Said Didu juga menyinggung pertemuan Presiden dengan lima taipan yang disebut menguasai porsi ekonomi terbesar di Indonesia.

“Data menunjukkan lima orang itu memang menguasai ekonomi paling besar. Soal apakah terlibat pelanggaran, saya tidak bisa menyebutkan,” ujarnya.

Ia mengingatkan publik agar tidak terjebak pada dukung-mendukung figur, melainkan pada agenda mengembalikan kedaulatan negara dari cengkeraman oligarki.

“Kalau kita mendukung si A, si B, si C tanpa agenda, ujung-ujungnya dijual ke oligarki. Negeri ini butuh pemimpin kuat karena kerusakannya harus dihentikan,” tegasnya.

Reformasi Polri dan Kapolri

Dalam pertemuan itu, isu reformasi Polri dan pergantian Kapolri juga disebut dibahas secara mendalam.

Said membantah anggapan bahwa Presiden terikat balas budi Politik dengan Kapolri.

“Tidak ada balas budi. Presiden tidak takut. Dia ingin menyelesaikan persoalan Polri secara tuntas, bukan sekadar ganti orang,” katanya.

Menurut Said, Prabowo bahkan telah menyebut satu nama calon yang dinilainya layak dan diyakini akan mendapat dukungan publik jika diputuskan.

Said Didu membantah klaim politisi Gerindra, Habiburrahman, yang menyebut tidak ada pembicaraan soal pergantian Kapolri.

Didu menegaskan bahwa diskusi mengenai reformasi Polri berlangsung sangat mendalam.

Bahkan, Said Didu mengungkapkan bahwa Prabowo tidak merasa memiliki utang budi kepada aparat kepolisian terkait kemenangan Pilpres.

“Terkonfirmasi bahwa kemenangan Prabowo-Gibran bukan karena campur tangan ‘Parcok’ (Partai Cokelat). Prabowo merasa tidak punya beban balas budi. Beliau sedang memikirkan cara menyelesaikan masalah kepolisian secara tuntas, bukan sekadar ganti orang,” jelasnya.

Said menyimpulkan, Prabowo tidak memiliki niat menghukum siapa pun secara personal, namun juga tidak akan melindungi siapa pun yang melanggar hukum.

“Pak Prabowo tidak mau menghukum orang, tapi tidak akan membela orang yang melanggar hukum,” ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden membutuhkan dukungan publik untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam merebut kembali kedaulatan ekonomi dan hukum negara.

“Negeri ini harus kembali berdaulat. Presiden punya patriotisme dan keberanian. Tinggal bagaimana langkahnya dikomunikasikan ke publik,” kata Said Didu.

Setelah pertemuan tersebut, Said Didu mengaku memiliki harapan 1000 persen pada niat Prabowo, meski sempat frustrasi dengan caranya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk berhenti terjebak pada polarisasi dukungan tokoh dan mulai fokus pada agenda tunggal: Mengembalikan Kedaulatan Rakyat dari Tangan Oligarki.

“Negeri ini butuh pemimpin yang kuat karena kerusakannya harus dihentikan. Prabowo tidak punya niat menghukum orang, tapi dia tidak akan melindungi orang yang melanggar hukum. Itulah garis tegasnya,” kata Didu.

Deklarasi Gerakan

Usai diundang dan bertemu Presiden Prabowo, Said Didu, langsung merealisasikan rencananya mendeklarasikan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) dari tangan oligarki.

Gerakan ini akan dideklarasikan di Gedung Joeang, Selasa (10/2/2026) pukul .

Hal itu dikatakan Said Didu melalui akun X-nya @msaid_didu, Minggu (8/2/2026).

“Mari bersatu mengembalikan kedaulatan yg sudah dirampok oleh Oligarki bersama politisi busuk, oknum pejabat, oknum aparat, oknum penegak hukum.  Deklarasi awal perjuangan 10 Februari 2026 jam di Gedung Joeang – Jakarta,” kata Said Didu sembari menyematkan flyer acara tersebut.

Dalam poster digital disebutkan Didu, deklarasi akan dilakukan bersama para jenderal purnawirawan TNI, tokoh nasional dan para aktifis.

Sementara kedaulatan rakyat yang akan direbut dari Oligarki kata Said Didu adalah kedaulatan bidang politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan wilayah.

“Lembaga perjuangan ini adalah lembaga perjuangan bersama, dengan tujuan bersama, baik secara individual maupun organisasi,”: kata Didu.

Karenanya ia mengajak semua pihak dan masyarakat Indonesia untuk datang ke acara deklarasi itu.

Sebelumnya Said Didu mengatakan rencana gerakan ini sudah diungkapkannya saat bertemu Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (30/1/2026) malam.

Dalam pertemuan maraton selama hampir empat jam tersebut, mengenai “penculikan” kedaulatan negara oleh oligarki menjadi bahasan utama yang memicu kesepakatan tak terduga antara sang Presiden dan para pengeritiknya.

Said Didu mengungkapkan bahwa dirinya hadir membawa “mandat moral” untuk menyampaikan keresahan publik ke Prabowo.

Menurut Said Didu secara lugas ia memaparkan rencana pembentukan gerakan di luar pemerintahan yang bertujuan merebut kembali kedaulatan rakyat.

“Saya melaporkan langsung bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dan saya kaget, Presiden langsung menyatakan bahwa keresahan itu juga dirasakan di dalam,” ujar Said Didu.

Menurut Didu, Presiden Prabowo sangat memahami bahwa kondisi bangsa saat ini tengah mengalami kerusakan struktural karena kedaulatan politik, ekonomi, hukum, hingga sumber daya alam telah dikuasai oleh segelintir elite.

Ia bahkan menjuluki gedung parlemen bukan lagi sebagai rumah rakyat, melainkan wadah transaksi kepentingan.

“Gedung DPR itu bukan lagi rumah rakyat. Itu mal pedagang kedaulatan. Dagangannya satu: kedaulatan bangsa,” tegasnya.

Sikap politik yang diambil Said Didu usai pertemuan ini terbilang unik.

Ia menegaskan bahwa gerakannya tidak akan memosisikan diri sebagai oposisi bagi figur Presiden Prabowo, melainkan terhadap kekuatan gelap di sekitar lingkaran kekuasaan yang mencoba menghalangi agenda reformasi.

“Kami tidak oposisi terhadap Presiden. Oposisi kami adalah terhadap orang-orang di sekitar beliau yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan,” kata Said Didu.

Ia secara spesifik menyentuh kelompok yang ia sebut sebagai “Geng SOP” atau Solo Oligarki Parcok sebagai pihak yang akan terdampak pertama kali oleh gerakan ini.

“Target kita jelas: oligarki. Dengan agenda ini, yang pertama tersentuh pasti geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Itu tidak terelakkan,” ujarnya.

Karenanya Said Didu mengajak untuk menyatukan kekuatan rakyat di seluruh Indonesia demi merebut kembali kedaulatan bangsa yang,  telah lama diperjualbelikan oleh elite kekuasaan.

“Kita juga enggak mau dibawah pemerintah. Enggak mau. Ya, dia jalan dengan agendanya, kita jalan dengan agenda kita,” kata Said Didu.

Pertemuan dengan Prabowo tersebut tidak hanya dihadiri oleh Said Didu.

Sederet tokoh berintegritas seperti peneliti BRIN Siti Zuhro, eks Ketua KPK Abraham Samad, hingga mantan Kabareskrim Komjen (Pol) Purn Susno Duadji turut hadir.

Meski didampingi sekitar sepuluh staf kepercayaan, Presiden Prabowo disebut mempresentasikan sendiri kebijakan strategisnya untuk percepatan perbaikan bangsa.

Diskusi berjalan dinamis, mencakup isu-isu sensitif mulai dari reformasi Polri, pemberantasan korupsi, hingga persoalan kedaulatan wilayah dan misi perdamaian di Gaza.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut adalah inisiatif Presiden untuk mendengar masukan langsung dari mereka yang berada di barisan oposisi.

Senada dengan itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai langkah ini sebagai bukti nyata bahwa Presiden Prabowo sama sekali tidak anti-kritik.

Said Didu menyoroti pola oligarki yang selama ini merusak tatanan negara—mulai dari memengaruhi legislasi, penguasaan konsesi tambang, hingga dominasi di sektor perbankan dan pasar modal.

Ia mengutip data bahwa sekitar 60 oligark kini menguasai kekayaan nasional di tengah meningkatnya angka kemiskinan.

“Sepuluh orang terkaya, kekayaannya naik tiga kali lipat, tapi kemiskinan juga naik tiga kali lipat. Ini perampokan,” cetusnya.

Dengan pertemuan ini, publik kini melihat peta politik baru: kolaborasi antara komitmen kekuasaan dari dalam dan tekanan moral dari luar untuk satu target yang sama, yakni menumbangkan dominasi elit kecil yang mengangkangi kepentingan nasional.