Warga Gaza: Board of Peace adalah Kebohongan
BANDA ACEH – Sejumlah warga Palestina di Jalur Gaza masih skeptis bahwa Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump akan mampu mengakhiri penderitaan dan melepaskan mereka dari cengkeraman kontrol Israel. Hal itu tak terlepas dari partisipasi atau keanggotaan Israel dalam dewan tersebut. Jamal Abu Makhdeh (66 tahun), warga Gaza yang kini tinggal di kamp pengungsian di Deir el-Balah adalah salah satu yang meragukan Dewan Perdamaian. Hal itu termasuk rencana mereka merekonstruksi Gaza.
“Mereka tidak akan melakukan apa pun untuk Gaza. Itu semua bohong. Apa pun yang disetujui Israel tentu tidak akan menguntungkan kami” kata Abu Makhdeh, dikutip laman Aljazirah, Jumat (20/2/2026).
“Trump, bersama dengan Israel, ingin menggunakan Dewan Perdamaian untuk memaksakan keputusan mereka kepada dunia dengan paksa. Ini tentang kekuasaan, kendali, dan dominasi, tanpa memperhatikan negara-negara yang lebih lemah seperti kami,” tambahnya.
Awad al-Ghoul (70 tahun), warga Gaza yang mengungsi dari Tal as-Sultan di Rafah dan kini tinggal di tenda di kota az-Zawayda, turut meragukan Dewan Perdamaian bentukan Trump. Hal itu karena dia melihat bagaimana Israel masih membombardir Gaza hingga kini. Padahal gencatan senjata telah disepakati sejak Oktober 2025 lalu.
“Israel membunuh, membom, melanggar perjanjian gencatan senjata setiap hari dan memperluas zona penyangga tanpa ada yang menghentikannya,” ujar al-Ghoul.
Dia pun mempertanyakan peran Dewan Perdamaian. “Jika Dewan Perdamaian sebesar ini tidak dapat memaksa Israel menghentikan serangannya di tempat kecil seperti Gaza, bagaimana dewan itu akan menyelesaikan konflik di seluruh dunia?” kata al-Ghoul, merujuk pada niat Trump yang menyatakan bahwa Dewan Perdamaian tidak hanya akan berupaya mengatasi konflik di Gaza, tapi juga konflik-konflik internasional lainnya.
Al-Ghoul pun telah mendengar soal dana bantuan yang dijanjikan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington pada Kamis (19/2/2026), Trump mengatakan bahwa sembilan negara anggota telah menjanjikan 7 miliar dolar AS untuk dana rekonstruksi Jalur Gaza.
Menurut al-Ghoul, dari sekian banyak dana bantuan yang dijanjikan, hanya sebagian kecil saja akan dinikmati penduduk Gaza. “Sisanya akan menjadi biaya administrasi dan gaji mewah untuk pejabat tinggi dan presiden. Sebagian kecil akan datang ke Gaza agar mereka dapat mengatakan bahwa mereka mendukung Gaza dan membenarkan kelanjutan klub mewah mereka yang disebut Dewan Perdamaian,” ucapnya.
“Jadi proyek ini gagal sejak awal dan visinya tidak jelas, seperti kegagalan yayasan distribusi bantuan yang didirikan oleh Amerika setahun yang lalu, yang menjadi jebakan maut bagi ribuan orang,” tambah al-Ghoul.
Bagi al-Ghoul, rekonstruksi Gaza bukanlah prioritas jika Israel terus melanggar gencatan senjata. “Rekonstruksi tidak ada gunanya jika tangan Israel terus menghancurkan dan membunuh. Apa gunanya membangun kembali sementara Israel terus menghancurkan?” ujarnya.
Dia menambahkan, apa yang diinginkannya adalah kehidupannya sebelum Israel memulai agresinya pada Oktober 2023. “Tuntutan saya adalah untuk kembali ke lingkungan saya di Rafah, yang telah diduduki selama satu setengah tahun, meskipun di dalam tenda,” kata al-Ghoul.
“Yang terpenting adalah tentara (Israel) mundur dan kami kembali ke tempat kami,” sambungnya.
Sementara itu Amal Joudeh (43 tahun), warga Gaza yang mengungsi dari Beit Lahiya ke Deir el-Balah, mengaku telah mendengar adanya penggalangan dana untuk Gaza oleh Dewan Perdamaian. “Tetapi kami tidak melihat apa pun. Ini sudah terjadi berkali-kali, tetapi tidak ada yang pernah berubah,” ucapnya.
Joudeh mengungkapkan rumahnya telah hancur akibat agresi Israel. Suami dan anak-anaknya juga mengalami luka-luka. Dia sangat berharap kehidupannya dapat kembali sebelum Israel mulai membombardir Gaza pada Oktober 2023.
“Kami menginginkan dukungan atau rekonstruksi apa pun… solusi apa pun,” kata Joudeh.
Kelompok Hamas mengatakan, setiap proses Politik di Jalur Gaza dan kesepakatan masa depan Palestina harus dimulai dengan penghentian agresi dan jaminan atas hak menentukan nasib sendiri. Hal itu disampaikan Hamas saat negara anggota Dewan Keamanan bentukan Presiden AS Donald Trump melakukan pertemuan perdana di Washington pada Kamis (19/2/2026).
“Setiap proses politik atau setiap kesepakatan yang dibahas mengenai Jalur Gaza dan masa depan rakyat Palestina kami harus dimulai dengan penghentian total agresi, pencabutan blokade, dan jaminan hak-hak nasional sah rakyat kami, terutama hak mereka atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan pada Kamis malam, dikutip laman Al Arabiya.
Hamas merilis pernyataan itu saat negara-negara anggota Dewan Perdamaian melakukan pertemuan perdana di Washington. Donald Trump selaku Ketua Dewan Perdamaian memimpin pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan perdananya, sejumlah negara anggota Dewan Perdamaian menjanjikan bantuan dana untuk proses rekonstruksi Gaza. Selain itu, beberapa negara juga menyatakan siap menyumbang personel keamanan untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional di bawah naungan Dewan Perdamaian.
Israel diketahui telah resmi menjadi salah satu anggota Dewan Perdamaian. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyanu dalam pertemuan perdana badan tersebut di Washington. Ia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar.
Netanyahu sendiri telah mengutarakan pandangannya soal proses rekonstruksi Gaza. Dia bersikeras bahwa Hamas harus melucuti senjata mereka sebelum rekonstruksi dimulai. “Kami sepakat dengan sekutu kami, AS, bahwa tidak akan ada pembangunan kembali Gaza sebelum demiliterisasi Gaza,” kata Netanyahu baru-baru ini.