Pesta Babi: Ketika Menonton Film Jadi Tindakan Subversif

Ulasan mendalam dokumenter yang membuat aparat lebih sibuk dari biasanya

BAYANGKAN sebuah negara demokrasi di mana menonton film dokumenter di dalam kampus dianggap lebih berbahaya daripada korupsi trilyunan.

Advertisements

Bayangkan sebuah bangsa yang sudah 28 tahun merdeka dari Orde Baru, namun masih membutuhkan tentara berseragam untuk menghentikan proyektor yang memutar gambar-gambar hutan Papua.

Itulah Indonesia, Mei 2026 — dan Pesta Babi adalah film yang berhasil mewujudkan keajaiban itu.

Sutradara Dandhy Laksono, yang sebelumnya dikenal lewat film Sexy Killers (2019) tentang industri batubara dan Dirty Vote (2024) tentang pemilihan presiden, kini hadir dengan Pesta Babi — sebuah karya advokasi yang menyoroti penggusuran sistematis masyarakat adat Papua.

Film ini mendokumentasikan pengambilalihan paksa tanah leluhur dan hutan adat untuk memberi jalan bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka ambisi ketahanan pangan dan energi Presiden Prabowo Subianto.¹

Hasilnya? Film belum sempat ditonton secara luas, tapi sudah dibubarkan di mana-mana. Bravo, Indonesia.

Siapa Dandhy Laksono dan Mengapa Pemerintah Selalu “Gelisah” dengan Karyanya?

Nama Dandhy Dwi Laksono sudah cukup dikenal lewat berbagai film dokumenter yang sering mengangkat isu sosial, lingkungan, hingga politik di Indonesia.

Beberapa karyanya antara lain Dirty Vote (2024), Sexy Killers (2019), Plastic Island (2021), sampai Samin vs Semen (2015). Setiap kali pria ini mengangkat kamera ke arah kekuasaan, sesuatu yang tidak nyaman selalu terjadi — bukan bagi masyarakat, tapi bagi pihak yang berkuasa.

Pola ini sudah begitu konsisten sehingga orang mungkin bertanya: apakah ada hubungan sebab-akibat antara film Dandhy dan kegelisahan rezim? Jawabannya, tentu saja, sangat jelas. ²

Kali ini, bersama Cypri Paju Dale, Dandhy membangun narasi yang tidak banyak mendramatisasi keadaan.

Penonton diajak melihat ketegangan, kemarahan, ketakutan, dan harapan masyarakat adat tanpa dramatisasi berlebihan — menempatkan Papua sebagai subjek utama, bukan sekadar latar visual.

Sebuah pendekatan yang tampaknya terlalu berbahaya untuk ditonton di lingkungan kampus, tapi cukup aman untuk dinikmati anak-anak SMP. ³

Ya, Anda tidak salah baca. Dandhy Laksono sendiri mengklaim film Pesta Babi sebelumnya telah ditonton oleh anak-anak SMP, SMA, maupun pondok pesantren.

Ia pun mempertanyakan paradoks situasi ini: “Ini sangat aneh ketika kemudian justru di luar kampuslah film ini malah dianggap kondusif.” Jadi, pelajar SMP boleh menonton.

Mahasiswa universitas? Tidak. Logika macam apa ini? Rupanya, semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin besar “bahaya” yang bisa ditimbulkan oleh sebuah film dokumenter. Atau mungkin, semakin terdidik seseorang, semakin besar kemungkinan ia memahami isi filmnya — dan itulah yang sesungguhnya menakutkan. ⁴

Tentang Apa Sebenarnya Film Ini?

Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan dokumenter investigatif berdurasi sekitar 95 menit karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale.

Film ini menyentuh tiga isu besar sekaligus: kritik terhadap proyek besar negara yang dianggap mengorbankan masyarakat adat dan lingkungan; tudingan bahwa masyarakat kehilangan tanah ulayat akibat ekspansi industri perkebunan dan pangan berskala besar; serta sorotan atas dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan proyek investasi. ⁵

Film ini mengikuti kehidupan masyarakat adat, seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang disebut kehilangan tanah dan ruang hidup akibat ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, hingga food estate.

Dokumenter ini menggambarkan bagaimana hutan-hutan adat dibuka untuk proyek bioetanol dan ketahanan pangan dalam skala besar. ⁶

Dalam film tersebut disebutkan bahwa sekitar 2,5 juta hektar hutan Papua akan dikonversi menjadi kawasan perkebunan industri — isu yang disebut sebagai salah satu ancaman deforestasi terbesar dalam sejarah modern.

Film ini juga menampilkan cuplikan pidato Presiden Prabowo terkait pemanfaatan tanah Papua untuk perkebunan kelapa sawit, dengan menyebut bahwa hasilnya nantinya dapat diolah menjadi bahan bakar. ⁷

Angka 2,5 juta hektar itu bukan angka kecil. Itu setara dengan luas Provinsi Banten plus setengah Jawa Barat. Dibabat. Untuk perkebunan. Dan warga Papua yang hidupnya bergantung pada hutan itu? Mereka cukup menikmati narasi “pembangunan untuk kemakmuran bangsa” sambil bertanya-tanya di mana mereka akan hidup selanjutnya.

Dalam trailer film, salah seorang warga mempertanyakan nasib mereka: “Jika tanah adat dan hutan adat hilang, kami mau hidup di mana?” Pertanyaan yang wajar. Sayangnya, tidak ada yang tampak bernafsu menjawabnya. ⁷

Judul Pesta Babi sendiri merujuk pada tradisi budaya masyarakat Papua. Dalam kehidupan adat Papua, babi memiliki nilai penting, baik secara sosial, ekonomi, maupun spiritual.

Dalam tradisi suku Muyu, pesta babi memiliki makna penting sebagai simbol status sosial, kekayaan, dan hubungan sosial antarwarga. Jadi judul ini bukan provokatif — ia adalah penghormatan pada budaya. Tapi tentu saja, lebih mudah menilai judul tanpa menonton filmnya. Itu strategi yang sangat efisien. ^{8 9}

Film ini juga menampilkan sekitar 1.800 salib yang ditancapkan sebagai bentuk perlawanan fisik maupun spiritual terhadap perusahaan dan aparat militer yang dianggap mengancam tanah adat mereka.

Seribu delapan ratus salib yang menancap di tanah adat Papua adalah visual yang berat — bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungkan. Sayangnya, sebagian pihak memilih untuk takut. ⁷

Kronologi Pembubaran: Tur Nasional yang Tidak Direncanakan

Inilah bagian paling ironis dari seluruh kisah Pesta Babi. Film yang diproduksi secara independen, didistribusikan secara komunitas, dan sama sekali tidak tayang di bioskop komersial — justru menjadi viral bukan karena promosi jutaan rupiah, melainkan karena serangkaian pembubaran yang dilakukan oleh aparat dan pihak kampus secara konsisten dan seolah terkoordinasi dengan baik.

Gelombang pembubaran dimulai di kawasan bersejarah Benteng Oranje, Kota Ternate, Maluku Utara, pada Jumat (8/5/2026) malam. Upaya penghalangan disebut telah dimulai sejak pukul 19.30 WIT saat panitia melakukan persiapan.

Sejumlah anggota Babinsa dan intelijen TNI dilaporkan mendatangi lokasi untuk mendokumentasikan aktivitas panitia.

Puncaknya, sekitar pukul 21.00 WIT, aparat dari Kodim 1501/Ternate kembali datang dan memerintahkan pemutaran film segera dihentikan. ¹⁰

Mari kita pahami ini dengan baik: Babinsa dan intel TNI dikerahkan untuk mendokumentasikan sekelompok orang yang hendak menonton film. Di Benteng Oranje. Sebuah situs bersejarah yang menjadi saksi bisu kolonialisme Belanda berabad-abad lalu. Kalau ada ironi yang lebih tebal dari ini, sulit dibayangkan.

Komandan Distrik Militer 1501/Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, yang mengenakan kemeja putih, menyatakan pihaknya telah memantau kegiatan pemutaran film tersebut.

Ia mengklaim ada penolakan publik yang signifikan terhadap film ini. “Mengenai kegiatan ini, kami telah memantau media sosial dan ada penolakan yang cukup besar terhadap kegiatan film ini, karena banyak yang menganggapnya provokatif berdasarkan judulnya,” kata Jani. ¹¹

Berdasarkan judulnya. Bukan berdasarkan isinya. Seorang perwira militer menghentikan pemutaran film berdasarkan nama filmnya, bukan setelah menonton isinya. Ini adalah puncak efisiensi intelektual: menghakimi tanpa mengetahui. Dan tentu saja, keputusan sepenting ini didasarkan pada pantauan media sosial — sumber informasi yang terkenal akurasinya.

Di Mataram, pembubaran nobar film Pesta Babi terjadi di tiga kampus besar: Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) pada 27 April, Universitas Mataram (Unram) pada 7 Mei, dan UIN Mataram pada 8 Mei 2026.

Pembubaran di Unram dilakukan oleh pihak rektorat melalui Wakil Rektor III, Sujita, atas instruksi Rektor Sukardi, dengan alasan menjaga situasi kampus tetap kondusif. ^{12 13}

Sujita bahkan memberikan komentar yang kini sudah masuk dalam buku kenangan dunia pendidikan Indonesia: “Film ini kurang baik untuk ditonton, lebih baik nonton bareng sepak bola.” ⁴

Ah, tentu. Nonton bareng sepak bola. Karena sepak bola tidak pernah memancing keributan, kan? Komentar seorang Wakil Rektor universitas negeri yang menganjurkan olahraga sebagai pengganti film dokumenter adalah sesuatu yang akan dikenang lama — bukan karena kebijaksanaannya, tapi karena kepolosannya yang menggemaskan.

Pembubaran berlanjut di Gedung Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Khairun, Ternate, pada Selasa, 12 Mei 2026.

Ketua Umum KAFRAPALA, Asriati La Abu, menceritakan bahwa petugas keamanan kampus pertama datang untuk mendokumentasikan kegiatan.

“Setelah itu, security kembali datang untuk kedua kalinya bersama satu anggota TNI dan langsung menghentikan kegiatan,” kata Asriati. ¹⁴

Dan di Bandung, seorang kreator konten bernama Albiansyah berencana menggelar nobar terbatas di sebuah kafe. Poster digital nobar diunggah ke media sosial pada Rabu malam, 13 Mei 2026.

Ia hanya menargetkan sekitar 30 peserta — namun belum dua jam meninggalkan ponsel, sudah ada 35 orang yang mendaftar.

Sayangnya, pemilik kafe kemudian mengklaim dilarang menyelenggarakan pemutaran oleh orang tak dikenal, tanpa menjelaskan siapa yang melarang atau bagaimana cara pelarangannya. ¹⁴

“Orang tak dikenal.” Di negeri yang konon menganut demokrasi, ancaman anonim cukup untuk menghentikan sebuah pemutaran film dokumenter di kafe. Tidak perlu surat resmi, tidak perlu pengadilan, tidak perlu prosedur hukum apapun. Cukup “orang tak dikenal.” Efisien sekali.

Reaksi: Dari Komnas HAM hingga Anggota DPR

Untungnya, tidak semua pihak diam.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengecam keras pembubaran tersebut, menegaskan bahwa ekspresi seni adalah salah satu elemen kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. ¹¹

Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi PDI-P, Andreas Hugo Pareira, mempertanyakan tindakan personel TNI yang membubarkan pemutaran film: “Mengapa menonton seni harus dihalangi oleh militer? Apakah ini ancaman bagi pertahanan nasional? Tindakan militer ini berlebihan dan merupakan bentuk penindasan atas kebebasan berekspresi.” ¹¹

Andreas bahkan menambahkan prediksi yang menarik: “Bentuk-bentuk pemaksaan dan pelarangan semacam ini hanya mendorong publik untuk semakin penasaran dengan karya dokumenter Pesta Babi. Bukan tidak mungkin film ini, karena nilai kritisnya, akan mendapat penghargaan internasional. Akan memalukan jika dilarang di dalam negeri, sementara masyarakat internasional memberikannya penghargaan.” ¹¹

Ini bukan prediksi yang berlebihan. Film dokumenter Sexy Killers (2019) karya Dandhy sudah menunjukkan preseden serupa: semakin kontroversial sebuah karya di dalam negeri, semakin besar perhatian yang diterimanya di panggung internasional.

Anggota Fraksi PDI-P DPR RI, TB Hasanuddin, juga menegaskan: “Kalau ada pihak yang menilai isi film tidak tepat atau provokatif, maka seharusnya dibantah dengan data, klarifikasi, dan argumentasi, bukan dengan pembubaran kegiatan.” ⁶

Sebuah pandangan yang sangat masuk akal — yang sayangnya tampak terlalu maju bagi sebagian pihak yang lebih nyaman dengan proyektor yang dimatikan daripada argumen yang diselesaikan.

Teori Dunning-Kruger Versi Kepala Kesbangpol

Kepala Bakesbangpol NTB, Surya Bahari, memberikan komentar yang patut diabadikan: “Menyebut nama film itu aja kan lain kesannya. Tidak elok aja gitu ya.” ¹²

Seorang pejabat badan kesatuan bangsa dan politik merasa bahwa nama sebuah film dokumenter tentang tradisi adat Papua “tidak elok.” Bukan isinya. Bukan argumentasinya. Judulnya. Dan atas dasar perasaan “tidak elok” itu, ia mengkoordinasikan penundaan pemutaran film dengan Detasemen Polisi Militer dan Polda NTB.

Ini adalah puncak dari apa yang bisa disebut sebagai “kebijakan berbasis estetika judul.” Sebuah inovasi kebijakan publik yang belum pernah ada presedennya di manapun di dunia.

Efek Streisand: Saat Pembungkaman Menjadi Promosi Gratis

Kontroversi pembubaran nobar di berbagai kampus membuat film tersebut viral dan memicu perdebatan nasional. Ini adalah ironi terbesar dari seluruh drama ini. Tanpa anggaran promosi, tanpa distribusi bioskop, tanpa bintang-bintang terkenal di poster — Pesta Babi menjadi film dokumenter Indonesia paling dibicarakan di tahun 2026, semata-mata karena orang-orang yang tidak ingin film ini ditonton justru memastikan seluruh Indonesia tahu film ini ada. ¹⁵

Pembubaran sejumlah acara nobar justru membuat rasa penasaran publik makin tinggi. Banyak warganet mulai mencari tahu isi filmnya dan mempertanyakan alasan dokumenter tersebut mendapat penolakan di beberapa tempat.

Orang-orang yang sebelumnya tidak tahu Papua Selatan ada di peta, mendadak membaca tentang suku Marind dan Muyu.

Orang-orang yang tidak pernah peduli soal food estate, mendadak mencari tahu apa itu PSN. Mission accomplished — tapi bukan oleh tim marketing film. Oleh para penyensornya sendiri. ⁵

Tekanan ini juga memaksa ruang diskusi berpindah ke warung-warung kopi — sebuah fenomena yang mengingatkan pada sejarah revolusi kesadaran di Eropa yang dikenal sebagai Penny University.

Di abad ke-17 Eropa, kedai kopi menjadi tempat bertukar gagasan yang melampaui gereja dan istana.

Di Indonesia 2026, warung kopi menjadi tempat berdiskusi yang lebih bebas daripada kampus universitas negeri. Progres yang luar biasa. ¹⁰

Apa yang Sesungguhnya Dipertaruhkan

Di balik seluruh kegaduhan dan sarkasme, ada realitas yang menyakitkan. Film ini menyoroti kehidupan masyarakat adat di wilayah selatan Papua yang menghadapi perubahan besar akibat masuknya proyek industri dan program strategis nasional. Cerita dimulai dengan kedatangan kapal-kapal besar yang membawa alat berat ke Papua. ¹⁶

Penonton diajak melihat dampak ekspansi lahan terhadap lingkungan dan kehidupan warga lokal — mulai dari hilangnya hutan adat, ancaman terhadap sumber pangan tradisional, hingga kekhawatiran masyarakat atas masa depan generasi mereka. ⁸

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sendiri dalam halaman resmi Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2025–2034 Provinsi Papua Selatan menyebut adanya fokus pada lumbung pangan di Food Estate Merauke dan Lumbung Pangan Mappi — yang justru memperkuat konteks dari apa yang digambarkan film ini bukan sebagai fiksi, melainkan sebagai kebijakan resmi negara. ³

The Jakarta Post dalam editorialnya menyebut serangkaian penggerebekan pemutaran Pesta Babi sebagai “pengingat suram bahwa kemajuan demokrasi bangsa ini tidak hanya melambat, tetapi secara efektif mengalami kemunduran.” Itu bukan pernyataan aktivis. Itu editorial salah satu koran paling tua dan terpercaya di negeri ini. ¹

Kesimpulan: Film yang Lebih Keras Berteriak Saat Dibungkam

Pesta Babi adalah film yang seharusnya ditonton, didiskusikan, diperdebatkan — dan kemudian dijawab dengan data dan kebijakan yang lebih baik oleh mereka yang punya kekuasaan. Bukan dibubarkan oleh aparat berseragam di malam hari.

Dokumenter ini ingin memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan budaya, ruang hidup, dan hak masyarakat lokal. Film juga mengajak publik melihat sisi lain Papua yang jarang muncul di media arus utama. ¹⁵

Yang paling ironis dari seluruh saga ini: semua upaya pembungkaman itu tidak berhasil membungkam apapun. Justru sebaliknya. Setiap proyektor yang dimatikan, setiap nobar yang dibubarkan, setiap kafe yang mendapat tekanan “dari orang tak dikenal” — semuanya hanya menambah satu bab lagi dalam narasi yang sedang dibangun Pesta Babi: bahwa ada sesuatu di Papua yang sangat tidak ingin diketahui publik.

Dan kini, publik justru ingin tahu lebih banyak dari sebelumnya.

Selamat. Kalian telah menjadi tim pemasaran terbaik yang pernah dimiliki oleh sebuah film dokumenter independen Indonesia.

Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita diproduksi oleh Ekspedisi Indonesia Baru, dengan dukungan WatchDoc, Greenpeace Indonesia, dan LBH Papua Merauke. Film dapat ditonton melalui nobar komunitas yang — setidaknya untuk saat ini — masih bisa diselenggarakan di mana-mana, kecuali di beberapa kampus negeri.*

1. Kompas[↩][↩]
2. Desaplandi[↩]
3. Gen Amikom[↩][↩]
4. Kompas[↩][↩]
5. Mistar[↩][↩]
6. Magdalene[↩][↩]
7. DetikFinance[↩][↩][↩]
8. Kompas[↩][↩]
9. Desaplandi[↩]
10. The Jakarta Post[↩][↩]
11. IDN Times[↩][↩][↩][↩]
12. Gendis[↩][↩]
13. CNBC Indonesia[↩]
14. Viva[↩][↩]
15. CNBC Indonesia[↩][↩]
16. Suara[↩]