Nusron Wahid Disorot Imbas OTT KPK, Punya Harta Rp22,76 Miliar dan Utang Rp1,1 Miliar
BANDA ACEH – Sorotan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menguat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (14/9/2026).
OTT tersebut dilakukan di sejumlah lokasi di Jabodetabek dan berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Bogor. Kasus ini diduga melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan pihak korporasi, PT Summarecon Agung Tbk.
Di tengah kasus tersebut, rekam harta kekayaan Nusron yang dilaporkan ke KPK ikut menjadi perhatian.
Dalam Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang disampaikan 26 Maret 2026 untuk periode 2025, Nusron tercatat memiliki harta kekayaan bersih Rp22,76 miliar.
Angka tersebut merupakan total harta Rp23,86 miliar setelah dikurangi utang Rp1,1 miliar.
Tanah dan Bangunan Rp16,94 Miliar
Porsi terbesar kekayaan Nusron berasal dari aset tanah dan bangunan yang nilainya mencapai .
Aset tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Kudus, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Depok, dan Tangerang Selatan.
Di Jakarta Selatan, Nusron mencatatkan tanah dan bangunan seluas 931/500 meter persegi senilai Rp6,7 miliar. Ada pula tanah dan bangunan seluas 297/253 meter persegi senilai Rp2,2 miliar.
Di Depok, ia memiliki tanah seluas 313 meter persegi senilai Rp470,5 juta dan tanah 294 meter persegi senilai Rp440 juta.
Sementara di Kudus, terdapat sejumlah bidang tanah dan bangunan dengan nilai yang bervariasi. Di antaranya tanah seluas meter persegi senilai Rp423,675 juta, tanah meter persegi Rp74 juta, serta tanah meter persegi Rp28,59 juta.
Nusron juga melaporkan beberapa bidang tanah di Kudus dengan luas 116-123 meter persegi. Nilai masing-masing aset berada di kisaran Rp425 juta hingga Rp435 juta.
Adapun di Tangerang Selatan, terdapat bangunan 30 meter persegi senilai Rp462,14 juta, tanah 98 meter persegi Rp190 juta, serta tanah dan bangunan 6/6 meter persegi senilai Rp391,202 juta.
Di Jakarta Timur, Nusron tercatat memiliki dua bangunan 30 meter persegi senilai Rp416,493 juta dan Rp607,312 juta. Ada pula tanah dan bangunan seluas 85/50 meter persegi senilai Rp440 juta.
Punya 4 Mobil, Nilainya Rp1,77 Miliar
Selain properti, Nusron memiliki alat transportasi dan mesin senilai .
Aset tersebut terdiri dari Honda HR-V RU1 1.5 E CVT tahun 2015 senilai Rp150 juta, Toyota Innova tahun 2019 Rp350 juta, Toyota Kijang/Minibus tahun 2023 Rp546,377 juta, serta Toyota Hiace 28MT Minibus tahun 2024 senilai Rp730 juta.
Harta bergerak lainnya tercatat Rp397,61 juta. Sementara surat berharga mencapai Rp650,79 juta.
Untuk kas dan setara kas, Nusron melaporkan Rp4,09 miliar.
Tidak ada harta lainnya yang dilaporkan.
Jika seluruh aset dijumlahkan, total harta Nusron mencapai . Setelah dikurangi utang Rp1,1 miliar, kekayaan bersihnya menjadi .
Dari DPR hingga Menteri ATR/BPN
Nusron Wahid lahir di Kudus, Jawa Tengah, 12 Oktober 1973. Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kudus sebelum melanjutkan studi ke Universitas Indonesia.
Di UI, Nusron mengambil Fakultas Ilmu Budaya dan aktif dalam kegiatan organisasi kampus. Ia juga pernah memimpin majalah Suara Mahasiswa UI.
Pendidikannya berlanjut ke Institut Pertanian Bogor. Pada 2011, ia meraih gelar magister dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
Karier politiknya mulai berkembang setelah ia terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Golkar pada Pemilu 2004. Saat itu, ia mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah II yang mencakup Kudus, Jepara, dan Demak.
Perjalanan Nusron di parlemen kemudian berhenti sementara setelah Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada November 2014.
Ia menjabat hingga 2019. Setelah masa tugas tersebut berakhir, Nusron kembali menjadi anggota DPR untuk periode 2019–2024.
Namanya kembali menjadi sorotan ketika dipercaya memimpin Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024. Pansus tersebut dibentuk untuk mengusut sejumlah persoalan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk distribusi kuota tambahan.
Di organisasi, Nusron pernah menjadi Ketua Umum PB PMII periode 2000-2003. Pada Januari 2011, ia terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dan memimpin hingga 2015.
Ia kemudian pernah masuk jajaran Wakil Ketua Umum PBNU.
Setelah Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden, karier Nusron kembali bergeser ke pemerintahan. Pada 21 Oktober 2024, ia dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.
Kini, namanya kembali berada dalam sorotan menyusul OTT KPK yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan HGB di Bogor