Isu Reshuffle Mencuat usai OTT KPK, Nasib Nusron Wahid jadi Sorotan

BANDA ACEH – – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut perkara dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Perkembangan perkara tersebut turut memunculkan kembali wacana perombakan kabinet. Aliansi Gerakan Indonesia Berani (Gibran) Nasional menilai, Presiden Prabowo Subianto dapat mengevaluasi posisi Nusron apabila penyidikan KPK berkembang dan perkara tersebut dinilai berdampak terhadap efektivitas pemerintahan.

Sekretaris Jenderal DPP Aliansi Gibran Nasional Agung Nugroho menegaskan, keputusan mengenai reshuffle merupakan kewenangan Presiden. Namun, perkembangan penyidikan KPK menjadi salah satu hal yang dapat menjadi pertimbangan.

“Presiden juga melihat sejauh mana kasus dugaan suap SHGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN, apakah ada bukti yang mengaitkan kepada Nusron Wahid secara langsung terkait kasus dugaan suap SHGB,” kata Agung kepada wartawan, Minggu (20/9).

Agung menyebut perkara tersebut tidak hanya berpotensi memberikan tekanan kepada Nusron sebagai Menteri ATR/BPN, tetapi juga dapat berdampak terhadap Partai Golkar. Karena itu, dia menilai perkembangan kasus perlu menjadi perhatian Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia apabila mulai memengaruhi persepsi publik terhadap partai dan pemerintahan.

“Kalau isu ini berkembang menjadi persoalan serius dan mengganggu efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran, maka reshuffle menjadi salah satu opsi untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik,” ujarnya.

Meski demikian, wacana tersebut masih sebatas isu yang diperbincangkan. Sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait pergantian Menteri ATR/BPN.

Dorong Penguatan Kepemimpinan ATR/BPN

Agung juga menyampaikan pandangannya mengenai figur yang dinilai dapat memimpin Kementerian ATR/BPN apabila terjadi pergantian menteri. Dia mengusulkan agar sosok dengan latar belakang militer turut dipertimbangkan.

Menurut Agung, pengalaman mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto ketika memimpin Kementerian ATR/BPN dapat menjadi salah satu rujukan. Dia menilai Hadi memiliki gaya kepemimpinan yang tegas sekaligus humanis.

“Pada masa Presiden ke-7 RI Jokowi kala itu ada sosok seorang mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dia adalah sosok pemimpin paling tegas dan humanis. Bahkan mafia tanah pun digebuk pada era kepemimpinan Hadi Tjahjanto,” ujarnya.

Agung menyinggung rekam kepemimpinan sejumlah mantan Menteri ATR/Kepala BPN, yakni Ferry Mursyidan Baldan, Sofyan Djalil, Hadi Tjahjanto, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dia menyebut, berdasarkan pandangannya, pada periode kepemimpinan para menteri tersebut tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyasar lingkungan internal kementerian seperti perkara yang kini sedang diusut lembaga antirasuah.

Empat Orang Kepercayaan Nusron Wahid Diduga Terlibat

Dalam perkara dugaan suap pengurusan pembukaan blokir HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

KPK menyebut empat di antaranya diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Mereka yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Penyidikan perkara tersebut masih berlangsung. KPK juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Hingga kini, Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Agung meminta KPK mengusut lebih jauh perkara tersebut, termasuk mendalami dugaan adanya pihak yang memberikan arahan kepada empat orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron.

“KPK harus segera usut siapa yang memerintahkan dari empat orang kepercayaannya Nusron,” pungkasnya