PDIP Sentil Usulan Golkar: “Pileg Jadi Tiket Pilpres, Tiket untuk Apa?”

BANDA ACEH — Wacana Partai Golkar agar pemilihan legislatif (Pileg) digelar lebih dulu dan hasilnya menjadi tiket pencalonan presiden mendapat sorotan dari PDIP.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai alasan tersebut kurang tepat. Menurutnya, tidak ada lagi presidential threshold yang mengharuskan partai Politik memperoleh ambang batas tertentu untuk mengusung pasangan calon presiden.

“Menurut saya itu kurang tepat sebagai alasan pemisahan. Tiket untuk apa, kan sudah tidak ada Presidential Threshold,” kata Deddy kepada wartawan, Kamis (24/9/2026).

Meski mengkritik alasan tersebut, Deddy tidak menutup ruang untuk membahas pemisahan jadwal pileg dan pilpres. Ia menilai wacana tersebut tetap relevan untuk didiskusikan, terutama dengan mempertimbangkan kompleksitas penyelenggaraan dua pemilu secara bersamaan.

Deddy merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kompleksitas pemilu serentak. Menurutnya, pelaksanaan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan dapat menimbulkan beban besar dalam proses penyelenggaraan dan penghitungan suara.

“Bahwa pilpres baiknya dipisah dengan pileg, sangat mungkin untuk didiskusikan. Karena sebagaimana yang menjadi pertimbangan MK, menyatukan kedua pemilu pileg dan pilpres itu terlalu kompleks,” ujar Deddy.

Ia menyinggung pelaksanaan Pemilu 2019 yang menjadi sorotan karena proses penghitungan suara berlangsung panjang dan diikuti banyak petugas yang mengalami kelelahan hingga meninggal dunia.

Bagi Deddy, pemisahan jadwal pemilu juga berpotensi membuat pengawasan lebih terfokus.

Deddy mengatakan pengalaman Pemilu 2024 menjadi salah satu pertimbangan penting untuk mengevaluasi desain pemilu serentak.

Menurutnya, ketika pileg dan pilpres digelar bersamaan, pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu menjadi lebih kompleks.

“Memisahkan pileg dengan pilpres juga memudahkan pengawasan pemilu. Pengalaman pemilu 2024 kemarin yang menyatukan keduanya membuka peluang kecurangan dan intervensi kekuasaan dalam mempengaruhi hasil pemilu,” kata Deddy.

Ia kemudian menyebut sejumlah institusi dan sumber daya negara yang menurutnya perlu diawasi lebih ketat dalam pelaksanaan pemilu.

“Kita mengalami bagaimana APH, penjabat kepala daerah, penyelenggara pemilu, anggaran bansos negara hingga kepala desa dimobilisasi untuk pemenangan pemilu tanpa pengawasan yang memadai. Dengan pemisahan pileg dan pilpres maka pengawasan dapat lebih maksimal dilakukan,” imbuhnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian politik Deddy terhadap pengalaman Pemilu 2024.

Di tengah perdebatan mengenai desain pemilu, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mendorong agar panitia khusus (pansus) revisi UU Pemilu segera dibentuk.

Menurut Ganjar, pembentukan pansus diperlukan agar seluruh gagasan mengenai perubahan sistem pemilu dapat dibahas secara menyeluruh dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Sebaiknya Pansus segera dibentuk, agar semua isu bisa dibahas secara komprehensif,” kata Ganjar.

“Sehingga publik akan tahu semua isu, dan tidak parsial,” sambungnya.