Anggota DPR Murka Tak Ada CCTV di Rumah Dinas Lapas Cibinong: Konyol Namanya Ini

Anggota DPR Murka Tak Ada CCTV di Rumah Dinas Lapas Cibinong: Konyol Namanya Ini

BANDA ACEH  – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto dicecar anggota Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo soal tidak adanya kamera pengawas atau CCTV di area rumah dinas yang berada di lingkungan lapas. Momen tersebut terjadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026). 

Yanuar menyoroti temuan Ombudsman RI terkait sejumlah barang seperti sofa dan kulkas di tempat yang disebut sebagai rumah dinas.

“Ini barang gede, Pak. Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV enggak, Pak?” tanya Yanuar.

“Tidak ada, Bapak,” jawab Wisnu.

Mendengar jawaban tersebut, Yanuar langsung mempertanyakan alasan tidak adanya CCTV. Terlebih, Wisnu telah menjabat sebagai Kalapas Cibinong selama tiga tahun.

“Kenapa tidak ada? Anda 3 tahun lo di sana,” cecarnya.

Wisnu kemudian menjelaskan bahwa pemasangan CCTV di Lapas Cibinong selama ini diprioritaskan di area blok-blok hunian.

Mendengar alasan tersebut, Yanuar menilai keberadaan CCTV di rumah dinas juga penting untuk pengamanan. Dia kemudian menanyakan urgensi pemasangan kamera pengawas di lokasi tersebut.

“Menurut Anda penting enggak ada CCTV di situ untuk pengamanan?” tanya Yanuar.

“Penting, Bapak,” jawab Wisnu.

“Kenapa enggak dipasang? Hah? Apa hanya untuk menutup-nutupi memberikan fasilitas kepada warga binaan?” sergah Yanuar.

“Tidak, Bapak,” jawab Wisnu singkat.

Yanuar kemudian menyoroti tidak adanya pengajuan anggaran untuk pemasangan CCTV di titik-titik tersebut selama tiga tahun masa jabatan Wisnu sebagai Kalapas Cibinong.

“Kan aneh, Anda 3 tahun di sana, ada 3 periodik anggaran, Anda tidak mengajukan untuk pemasangan CCTV. Kan konyol namanya ini,” tuturnya.

Menurut Yanuar, keberadaan CCTV di area vital diperlukan untuk mengetahui aktivitas yang terjadi di sekitar rumah dinas, termasuk terkait temuan Ombudsman RI.

“Padahal kalau itu ada, selesai kok. Kita tahu siapa yang keluar masuk di situ, siapa yang angkat-angkat barang di sana. Iya, kan? Ini kita harus jelaskan ke publik, Pak, sejelas-jelasnya, seterang-terangnya,” pungkasnya