Jokowi Masuk PSI, Sinyal Politik Baru Menuju 2029
BANDA ACEH — Bergabungnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai dibaca sebagai bagian dari dinamika Politik menuju Pemilu 2029.
Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai langkah tersebut memiliki implikasi terhadap konfigurasi politik, termasuk hubungan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto.
Jokowi sebelumnya telah menegaskan statusnya sebagai anggota PSI. Ia menyebut dirinya resmi bergabung dengan partai tersebut sejak 14 Oktober 2025 dan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI di hadapan kader di Bandung pada 26 September 2026.
Dalam analisisnya, Ray Rangkuti mengaitkan posisi Jokowi di PSI dengan dinamika politik yang berkembang menjelang Pemilu 2029. Menurut dia, pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam membaca perubahan konfigurasi politik.
“Harus dilihat dalam landscape yang lebih luas untuk menafsirkan itu,” kata Ray, dikutip Selasa (29/9/2026).
Ray menyebut pernyataan Budi Arie sebagai salah satu sinyal mengenai kemungkinan perubahan hubungan politik antara kelompok Jokowi dan Prabowo.
“Dalam bahasa yang lain saya menyebut itu deklarasi kecil-kecilan dari dia yang mengatakan bahwa dia siap berpisah dengan Pak Prabowo,” ujarnya.
Ia kemudian mengaitkan perkembangan tersebut dengan posisi Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat Wakil Presiden dalam pemerintahan Prabowo. Menurut Ray, masuknya Jokowi ke PSI membuka kemungkinan adanya konfigurasi politik yang tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintahan saat ini.
“Oleh karena itu, kira-kira yang ditarget oleh kata ‘hati-hati’ itu; satu, ke person-nya Pak Prabowo. Karena Gibran siap melaju sendiri,” kata Ray.
Namun, tafsir tersebut merupakan analisis Ray Rangkuti dan bukan pernyataan resmi bahwa Jokowi atau Gibran akan mengambil langkah politik tertentu pada Pemilu 2029.
Sementara itu, Jokowi sebelumnya menyatakan keyakinannya terhadap PSI meski partai tersebut menghadapi kemungkinan perubahan ambang batas parlemen. Ia bahkan menyebut PSI tidak perlu khawatir jika parliamentary threshold ditetapkan 5, 6, 7, hingga 8 persen.
“Karena meskipun PSI ini partai baru, tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan,” kata Jokowi.
Ia kemudian menegaskan, “Mau parliamentary threshold 5 persen, oke, nggak masalah. Mau parliamentary threshold 6 persen, nggak masalah. Mau parliamentary threshold 7 persen, nggak masalah. Mau parliamentary threshold 8 persen, nggak masalah.”
Di sisi lain, pembahasan mengenai ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 hingga kini masih berada pada tahap pembicaraan politik dan belum menjadi keputusan resmi DPR. Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyatakan wacana parliamentary threshold 5-7 persen masih bersifat informal.
Sekjen PSI Raja Juli Antoni juga menyatakan PSI siap menghadapi berapa pun besaran ambang batas parlemen yang nantinya diputuskan untuk Pemilu 2029