Edy Mulyadi: PDIP dan Megawati Ciptakan ‘Monster’ Jokowi yang Merusak Indonesia Selama 10 Tahun

BANDA ACEH – Wartawan senior Edy Mulyadi melontarkan kritik keras terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, terkait perjalanan Politik Joko Widodo (Jokowi) hingga menjadi Presiden RI selama dua menyebut PDIP dan Megawati sebagai pihak yang bertanggung jawab atas lahirnya kepemimpinan Jokowi, yang menurut penilaiannya telah membawa kerusakan bagi Indonesia selama 10 tahun kekuasaan.

Dengan menggunakan analogi hubungan antara produsen dan produk, Edy menegaskan bahwa kemarahan publik tidak semestinya hanya diarahkan kepada Jokowi, tetapi juga kepada pihak yang mengantarkannya ke tampuk kekuasaan.

“Kalau produk ini bermasalah, rusak, drengksek segala macam, kita memang marah sama produknya. Tapi kan seharusnya kita marah kepada produsennya, pabriknya,” ujar Edy di podcast Sinkos İndonesia, Selasa (29/9/2026).

Ia kemudian secara tegas menyebut PDIP dan Megawati sebagai pihak yang menciptakan sosok Jokowi.

“Ngomong-ngomong soal pabrik, produsen manusia bernama Joko Widodo, itu adalah dua satunya, PDIP dan Megawati. Mereka yang menciptakan monster bernama Joko Widodo yang 10 tahun kekuasaan itu merusak Indonesia,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi kritik tajam terhadap partai yang mengusung Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Edy menilai, tanggung jawab politik atas kepemimpinan seorang presiden tidak bisa dilepaskan dari partai dan elite yang memberikan jalan bagi orang tersebut untuk berkuasa.

Dalam kesempatan yang sama, Edy juga menyinggung sikap Presiden Prabowo Subianto terkait polemik ijazah Jokowi yang telah menjadi perdebatan publik selama beberapa tahun terakhir.

Ia mengaku pernah mendesak seseorang yang disebutnya sebagai orang dalam atau bahkan “orang sangat dalam” (orsadal) untuk menjelaskan mengapa Prabowo terkesan tidak mengambil langkah dalam persoalan tersebut.

Edy mempertanyakan sikap diam Prabowo, mengingat kepala negara memiliki perangkat intelijen seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan unsur intelijen lainnya.

“Saya bilang, ‘Bos, masa sih Prabowo diam saja? Kita gaduh dua tahun, sudah menjarain Gus Nur, sudah menjarain siapa lagi tuh, Bambang Tri dan sebagainya. Masa sih dia diam saja? Kan dia punya semua perangkat untuk mengetahui,” tutur Edy.

Ia kemudian mengungkapkan bahwa orang tersebut menyampaikan klaim mengenai pengetahuan pihak tertentu terkait ijazah Jokowi. Namun, Edy tidak menjelaskan lebih jauh identitas orang yang dimaksud maupun bukti yang mendasari pernyataan tersebut.

Polemik ijazah Jokowi sendiri telah menjadi persoalan hukum dan perdebatan publik. Berbagai klaim mengenai keaslian dokumen pendidikan mantan presiden tersebut masih menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat.

Edy juga mengaitkan polemik ijazah Jokowi dengan persoalan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, persoalan yang menyangkut Gibran justru lebih terang dibandingkan polemik ijazah Jokowi yang dinilainya masih menyisakan banyak hal yang belum jelas.

“Pada kasus Gibran ini kan juga menurut saya lebih benderang ketimbang kasusnya Joko Widodo yang lebih samar-samar,” katanya.

Ia menyebut persoalan tersebut sebagai bagian dari dinamika politik yang berpotensi berujung pada proses konstitusional, terutama jika terdapat perkembangan hukum yang memengaruhi kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Edy juga menyinggung Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 yang dalam perbincangan tersebut disebut sebagai pintu masuk untuk memulai kembali pembahasan persoalan Gibran.

“Saya sepakat dengan Bung Ahmad Yani bahwa PMK Nomor 1 Tahun 2026 itu pintu masuk. Pintu masuk untuk memulai lagi dan saya berhusnuzan sekaligus berharap ini akan menyelesaikan masalah Gibran yang kemudian nanti akan masuk ke pasal konstitusi kita,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa penyelesaian persoalan tersebut sangat bergantung pada perkembangan politik dan langkah-langkah konstitusional yang akan ditempuh.

Lebih jauh, Edy mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pengaruh Jokowi dalam dinamika politik nasional meskipun telah mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden.

Ia mempertanyakan apakah Prabowo benar-benar memainkan peran dalam dinamika tersebut atau justru membiarkan berbagai manuver politik berlangsung tanpa intervensi.

“Saya khawatir Prabowo enggak bermain apa-apa. Membiarkan saja permainan liar seperti itu,” ungkapnya.

Edy bahkan menduga bahwa kekuatan politik yang bermain tidak hanya berasal dari lingkaran Hambalang, yang merujuk pada basis politik Prabowo, tetapi juga dari lingkungan politik di Solo.

Menurutnya, Jokowi yang telah pensiun dari jabatan presiden masih dianggap memiliki jejaring dan pengaruh politik yang kuat.