“Ya Tuhan, Utus Aku untuk Memerangi Islamis”, Pidato Rasis Menteri Perang AS Picu Kemarahan
BANDA ACEH — Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menuai kemarahan dan memicu gelombang kontroversi, baik di dalam maupun luar negeri, setelah menyampaikan pidato yang mengutip teks-teks keagamaan dan mengumumkan pembentukan “Kantor Urusan Keagamaan” di lingkungan pidatonya mengenai “State of the Force” yang disampaikan di hadapan para pimpinan militer di Pangkalan Korps Marinir Amerika Serikat, Quantico, Virginia, pada Rabu (30/9/2026) lalu, Hegseth mengutip teks dari “Kitab Yesaya” dengan mengatakan, “Ya Tuhan, utus aku untuk memerangi kaum Islamis dan komunis.”
Ia kemudian menutup pengumumannya dengan mengutip Mazmur 33:12: “Berbahagialah bangsa yang Tuhannya adalah Tuhan.”
Hegseth menjelaskan bahwa tujuan pembentukan kantor baru tersebut, yang akan bertanggung jawab langsung kepadanya, adalah menyediakan jalur komunikasi langsung bagi para pendeta militer dengan kantornya.
Dengan demikian, mereka dapat melewati apa yang ia sebut sebagai filter para staf dan pengenceran birokratis yang selama ini dianggap menghambat pemenuhan kebutuhan keagamaan para anggota militer.
Menurut Hegseth, langkah tersebut merupakan pemenuhan tugas suci untuk memberikan dukungan keagamaan terbaik kepada para prajurit di mana pun mereka ditugaskan.
Ia menegaskan bahwa para ahli dan pendeta militer akhirnya akan memiliki pihak yang membela mereka sekaligus mengarahkan kebijakan dan sumber daya untuk mendukung kebutuhan mereka, bukan justru membatasi atau menghambatnya.
Tuai kritik di Dunia Arab
Pernyataan Hegseth mendapat kritik tajam dari pengguna berbagai platform media sosial Arab yang menyoroti apa yang mereka anggap sebagai standar ganda.
Para pengguna media sosial mempertanyakan apakah pernyataan tersebut merupakan tanda kembalinya apa yang disebut sebagai “Perang Salib”.
Mereka juga menyoroti kontradiksi antara kecaman negara-negara Barat terhadap konsep “jihad” dengan penggunaan terbuka retorika keagamaan dalam konteks militer oleh Washington.
Sejumlah komentator menilai bahwa “topeng telah jatuh”. Mereka menyatakan keheranan atas keterusterangan dan arah kebijakan Menteri Perang Amerika tersebut.
Hal ini sekaligus menyerukan agar masyarakat di kawasan juga mengembangkan narasi yang mampu menanggapi pesan-pesan langsung semacam itu.
Di dalam negeri Amerika Serikat, keputusan Hegseth juga mendapat serangan keras karena dinilai bertentangan dengan konstitusi.
Sejumlah warga Amerika menilai pembentukan kantor tersebut bukan sekadar bentuk terkikisnya semangat Amandemen Pertama Konstitusi, melainkan pendirian resmi semacam “Gestapo kependetaan di Pentagon” dan mengubah militer menjadi “kampanye perang salib teologis”, di mana doktrin keagamaan yang fanatik menggantikan kewajiban konstitusional.
Para komentator menegaskan bahwa militer Amerika Serikat mengabdi kepada konstitusi, bukan kepada kelompok atau kepentingan agama tertentu.
Semua personel militer, baik Kristen, Yahudi, Muslim, Hindu maupun ateis, harus diperlakukan secara setara.
Mereka menekankan bahwa dukungan pemerintah terhadap satu agama tertentu tidak memiliki kaitan dengan kebebasan beragama.
Dalam konteks yang sama, seorang komentator perempuan mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap arah kebijakan tersebut.
Menurutnya, kebebasan beragama tercermin dalam perlindungan terhadap hak setiap individu untuk menjalankan keyakinannya ataupun memilih untuk tidak menjalankannya, bukan dengan mengangkat keyakinan tertentu sebagai identitas resmi bangsa.
Ia menambahkan bahwa Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat justru dirancang untuk melindungi agama, terutama dengan mencegah pemerintah mencampuri urusan agama.
Menurutnya, keimanan tidak membutuhkan kekuatan negara untuk memaksakannya. Seseorang tetap dapat mencintai Tuhan sekaligus mendukung pemisahan antara gereja dan negara.