Sinyal Prabowo Tempatkan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom

ADA sesuatu yang menarik dari pelantikan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jumat, 2 Oktober 2026.

Bukan hanya soal pergantian pejabat dari Muhammad Qodari kepada seorang aktivis yang selama bertahun-tahun dikenal kritis terhadap kekuasaan, tetapi juga siapa yang kini berada di balik meja komunikasi pemerintah.

Syahganda bukan wajah baru dalam pertarungan opini Politik Indonesia. Ia tumbuh dari tradisi aktivisme, pernah menjadi bagian dari gerakan oposisi terhadap pemerintahan, dan namanya pernah berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum pada masa Presiden Joko Widodo.

Kini, orang yang dahulu berdiri di luar pagar kekuasaan justru ditempatkan Presiden Prabowo Subianto di salah satu posisi yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan.

Prabowo melantik Syahganda sebagai Kepala Bakom bersama Fadli Tri Hartono sebagai wakilnya di Istana Negara. Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026. Syahganda menggantikan Muhammad Qodari, yang dipindahkan menjadi Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden merangkap anggota.

Pelantikan tersebut bahkan berlangsung di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah pengucapan sumpah, para pejabat baru menerima ucapan selamat dari Prabowo dan Gibran.

Di sinilah politik menjadi menarik. Bagaimana membaca keputusan Prabowo memilih Syahganda?

Syahganda memiliki sejarah panjang sebagai aktivis dan Pengamat Politik. Ia aktif sejak menjadi mahasiswa ITB pada era 1980-an. Dalam perjalanan politiknya, ia pernah terlibat dalam berbagai gerakan dan kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI.

Namanya juga pernah berada di balik jeruji besi.

Pada Oktober 2020, Syahganda ditangkap dalam kasus yang berkaitan dengan aksi penolakan UU Cipta Kerja. Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara kepadanya. Ia didakwa menggunakan ketentuan pidana terkait penyebaran informasi yang dianggap berkaitan dengan kericuhan demonstrasi.

Peristiwa itu terjadi ketika pemerintahan Jokowi sedang menghadapi tekanan politik besar akibat gelombang demonstrasi menolak Omnibus Law.

Syahganda menjadi salah satu simbol kelompok kritis yang berhadapan dengan pemerintah.

Namun politik Indonesia memiliki satu kebiasaan yang terus berulang.

Orang yang kemarin berdiri di luar kekuasaan bisa saja besok duduk di dalam kekuasaan.

Dan hari ini Syahganda sudah berada di dalam Istana.

Ada kelompok yang mungkin berpikir bahwa setelah mendapatkan jabatan, Syahganda akan berubah. Dari pengkritik menjadi pejabat. Dari orang yang lantang berbicara tentang kekuasaan menjadi orang yang harus menjelaskan kebijakan pemerintah.

Tetapi membaca Syahganda tidak bisa hanya dari jabatan barunya.

Justru rekam jejaknya dalam dua tahun terakhir memperlihatkan bahwa isu Gibran dan lingkaran politik keluarga Jokowi merupakan salah satu tema yang cukup sering ia soroti.

Pada Oktober 2025, misalnya, Syahganda mengkritik kapasitas dan legitimasi Gibran sebagai wakil presiden. Ia mempertanyakan pengalaman dan modal politik Gibran serta menyinggung kemungkinan pemakzulan wakil presiden.

Pada September 2026, bahkan sebelum dilantik sebagai Kepala Bakom, Syahganda kembali membicarakan kemungkinan hubungan Prabowo dan Gibran mengalami keretakan. Ia menggunakan contoh hubungan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Wakil Presiden Sara Duterte untuk menjelaskan bahwa posisi wakil presiden tidak otomatis menjamin seseorang tetap berada di lingkaran utama kekuasaan.

Artinya, Syahganda tidak tiba-tiba masuk ke wilayah isu Gibran setelah mendapatkan jabatan. Ia sudah membicarakannya jauh sebelumnya.

Karena itu, keputusan Prabowo menempatkan Syahganda di pucuk komunikasi pemerintah bisa dibaca lebih jauh daripada sekadar pergantian pejabat.

Di sinilah spekulasi politik mulai menarik.

Tidak ada bukti terbuka bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi kepada Syahganda untuk menyerang Gibran atau melakukan operasi politik tertentu terhadap jaringan yang sering disebut sebagai lingkaran Solo.

Namun, politik tidak selalu bekerja melalui surat perintah yang dibaca di depan kamera. Kadang sinyal justru terlihat dari pilihan orang.

Prabowo memilih seorang aktivis yang selama ini memiliki sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi dan Gibran untuk memimpin lembaga komunikasi pemerintah.

Ini tentu bukan pilihan yang bisa dianggap tanpa makna politik.

Bakom memiliki posisi strategis karena tugas komunikasi pemerintah bukan hanya menyampaikan berita acara. Syahganda sendiri mengatakan setelah dilantik bahwa Presiden Prabowo mengarahkannya agar komunikasi menjadi alat persatuan nasional. Ia juga menyebut tugasnya menjembatani pemikiran dan program Presiden agar dapat dipahami masyarakat.

Dengan kata lain, Syahganda kini tidak lagi hanya berbicara sebagai pengamat.

Ia berada di tempat yang memungkinkan dirinya ikut menentukan bagaimana pemerintah berbicara kepada publik. Dan di situlah persoalan Gibran menjadi menarik.

Jika sebelumnya Syahganda bebas mengkritik Gibran dari luar pemerintahan, kini ia berada di dalam struktur pemerintahan Prabowo.

Apakah pandangannya berubah?

Ataukah justru pengalaman dan keberaniannya sebagai pengkritik dipakai Prabowo untuk menghadapi perang opini yang semakin keras?

Pertanyaan itu belum memiliki jawaban pasti. Tetapi sinyal politiknya cukup jelas untuk dibaca.

Perubahan posisi Syahganda juga harus dilihat bersama pergeseran pejabat komunikasi pemerintah sebelumnya.

Muhammad Qodari yang sebelumnya memimpin Bakom kini masuk ke Wantimpres. Syahganda kemudian mengambil alih posisi tersebut. Dengan demikian, Prabowo bukan hanya mengganti orang, tetapi juga memasukkan figur dengan karakter politik yang berbeda.

Qodari dikenal sebagai analis politik yang lama berada di ruang survei dan komunikasi politik.

Syahganda datang dari jalan yang berbeda.

Ia membawa pengalaman aktivisme, gerakan oposisi, kajian kebijakan, dan pertarungan wacana politik.

Ini bisa menjadi modal besar bagi pemerintah Prabowo.

Sebab pemerintahan tidak hanya berhadapan dengan persoalan kebijakan, tetapi juga perang narasi.

Setiap kebijakan bisa dipelintir. Setiap pernyataan pejabat bisa menjadi bahan serangan. Setiap konflik internal dapat berkembang menjadi isu nasional.

Dalam situasi seperti itu, pemerintah membutuhkan orang yang memahami bagaimana oposisi berpikir.

Syahganda memahami dunia tersebut dari dalam. Ia pernah berada di luar pagar kekuasaan. Kini ia diminta menjaga komunikasi dari dalam pagar itu.

Ada satu hal lain yang juga menarik.

Lingkaran sosial-politik Syahganda tidak tiba-tiba hilang setelah dirinya mendapatkan jabatan.

Dalam berbagai forum, ia tetap berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang memiliki sejarah panjang mengkritik pemerintahan Jokowi. Dalam reuni KAMI pada 2025, misalnya, Syahganda hadir bersama sejumlah tokoh seperti Roy Suryo, Edy Mulyadi, Rocky Gerung, Said Didu, Neno Warisman dan sejumlah aktivis lainnya.

Karena itu, bila setelah pelantikannya Syahganda menggelar acara syukuran yang dihadiri sejumlah aktivis kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, termasuk nama-nama seperti Roy Suryo, Edy Mulyadi dan Andrianto Andri, peristiwa tersebut menarik dibaca sebagai gambaran jaringan sosial-politik yang masih melekat pada dirinya.

Jabatan boleh berubah. Tetapi jaringan pergaulan politik tidak otomatis ikut berubah.

Di sinilah Prabowo tampaknya memiliki pertimbangan tersendiri.

Memasukkan orang-orang dari lingkungan yang dahulu kritis ke dalam orbit pemerintahan dapat menjadi cara untuk memperluas basis dukungan politik sekaligus mengurangi jarak antara pemerintah dengan kelompok yang sebelumnya berada di luar kekuasaan.

Pertanyaan paling menarik sekarang justru sederhana. Apakah Syahganda akan diam setelah mendapatkan jabatan?

Saya kira belum tentu. Bahkan bisa jadi sebaliknya.

Syahganda mungkin justru dipilih karena ia tidak mudah diam.

Seorang pejabat komunikasi pemerintah yang hanya mampu membaca naskah tentu berbeda dengan seorang aktivis yang selama puluhan tahun terbiasa membaca gerakan politik, kritik publik, dan perubahan opini masyarakat.

Pengalaman sebagai pengkritik bisa menjadi kekuatan ketika ia sekarang harus mempertahankan kebijakan pemerintah.

Ia tahu bagaimana kritik dibangun. Ia tahu bagaimana isu diperbesar.

Ia tahu bagaimana sebuah potongan pernyataan bisa menjadi amunisi politik. Dan ia tahu bagaimana kelompok oposisi melihat kekuasaan.

Karena itu, penempatan Syahganda dapat dibaca sebagai langkah Prabowo merekrut seseorang dari luar pagar untuk memahami bagaimana orang-orang di luar pagar berpikir.

Persoalan Gibran tentu tidak akan selesai hanya karena Syahganda masuk pemerintahan.

Gibran tetap wakil presiden yang dipilih melalui Pemilu 2024 dan dilantik bersama Prabowo. Bahkan dalam pelantikan Syahganda sendiri, Gibran hadir memberikan ucapan selamat kepada pejabat baru tersebut.

Tetapi politik selalu berbicara mengenai masa depan.

Prabowo masih memiliki kepentingan menjaga pemerintahan tetap solid. Di sisi lain, Gibran memiliki basis politik dan jaringan sendiri sebagai putra Jokowi.

Hubungan antara keduanya akan terus menjadi perhatian publik.

Apalagi Syahganda sebelumnya sudah terbuka mengkritik posisi dan kapasitas Gibran.

Maka, ketika orang dengan rekam jejak seperti Syahganda sekarang ditempatkan sebagai Kepala Bakom, wajar apabila muncul pertanyaan: apakah Prabowo sedang membangun benteng komunikasi untuk pemerintahannya, atau sedang menyiapkan perubahan peta politik yang lebih besar? Belum ada jawaban final.

Tetapi pilihan Prabowo terhadap Syahganda jelas bukan pilihan terhadap orang yang tidak memiliki sejarah politik.

Justru sejarah itulah yang membuat pengangkatan ini menarik.