Mahfud Ungkap Jokowi-Iriana dan Gibran Pernah Temui Prabowo Cegah Listyo Sigit Diganti

BANDA ACEH – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap cerita di balik pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berlangsung secara tiba-tiba. Mahfud menyebut, sebelum akhirnya Listyo Sigit digantikan, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah beberapa kali memiliki rencana untuk mengganti keterangannya di Podcast Forum Keadilan Madilog, Rabu (7/20/3026), Mahfud menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama istrinya, Iriana, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Mahfud, terdapat beberapa momentum ketika pergantian Kapolri sebelumnya disebut batal atau tertunda.

Mahfud mengungkapkan, salah satu momentum terjadi menjelang HUT TNI pada 5 Oktober 2025. Saat itu, menurut informasi yang diterimanya, sudah ada rencana pergantian Kapolri.

Namun rencana tersebut kemudian tidak terlaksana.

“Menjelang HUT TNI 5 Oktober tahun 2025 sudah ada rencana ganti Kapolri, tapi tiba-tiba nggak jadi,” kata Mahfud dalam keterangannya.

Mahfud kemudian menyebut adanya kunjungan Joko Widodo dan Iriana ke Hambalang pada 4 Oktober 2025.

“Tanggal 4 sore Pak Jokowi dan Bu Iriana ke Hambalang. Pak Jokowi datang sama Iriana ke Hambalang untuk mencegah itu,” ujar Mahfud.

Mahfud juga menyebut adanya momentum lain ketika pergantian Kapolri kembali menjadi pembahasan, yakni menjelang penyerahan hasil kerja tim reformasi kepolisian.

Menurut Mahfud, pada momentum tersebut kembali muncul upaya agar Listyo Sigit tidak diganti. Ia menyebut Gibran juga pernah menemui Presiden Prabowo dalam rangkaian peristiwa tersebut.

“Lalu yang kedua ketika Pak Kapolri mau diganti waktu itu menjelang penyerahan tim reformasi Komisi Reformasi itu, lalu katanya Gibran menemui Presiden,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, keputusan mengganti Listyo Sigit akhirnya benar-benar dilakukan secara mendadak. Bahkan, menurut dia, Listyo masih mengikuti agenda bersama Presiden Prabowo pada pagi hari sebelum kemudian mendapat pemberitahuan mengenai pergantian dirinya.

“Kita kaget. Pak Listyo pagi masih baik-baik dengan Presiden di Lubang Buaya. Terus siangnya, sekitar jam , tiba-tiba dia diberitahu kalau ada pergantian,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, pemberitahuan yang mendadak tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya upaya-upaya yang dapat menghambat keputusan pergantian Kapolri.

Ia juga menyebut nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam proses tersebut.

“Kalau diberitahu sebelumnya ada yang mengganjal lagi dan yang mengamankan nampaknya Dasco,” kata Mahfud.

Mahfud menilai Dasco memiliki peran efektif dalam memastikan keputusan pergantian Kapolri dapat berjalan.

Dalam pembicaraan mengenai pergantian Kapolri, Mahfud juga menyinggung nama Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Menurut Mahfud, Suyudi sebelumnya termasuk dalam skema yang disiapkan oleh Listyo Sigit. Namun, dalam perkembangannya, Suyudi disebut tidak lagi masuk dalam daftar prioritas Listyo.

“Ini semula juga termasuk di dalam skema yang disiapkan, salah satu yang disiapkan oleh Pak Listyo Sigit. Tapi konon ini dianggap terlalu aktif, tidak lagi banyak koordinasi, dianggap mencari jalan sendiri sehingga tidak masuk lagi dari daftar prioritas Kapolri,” ungkap Mahfud.

Meski demikian, menurut Mahfud, Presiden Prabowo mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan figur yang akan memimpin Polri.

Mahfud menilai Suyudi memiliki peluang untuk membangun kepemimpinan yang berbeda dari era sebelumnya.

“Menurut saya Suyudi bisa melepaskan diri nanti dari identitas Polri yang sudah terlanjur disebut bagian dari kelompok Listyo,” kata Mahfud.

Mahfud juga mengingatkan agar kepemimpinan baru di Polri tidak mengulangi pola yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Ia menyinggung tudingan mengenai kebiasaan menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak berada dalam kelompok atau struktur kepemimpinan tertentu.

“Saya ingatkan jangan melakukan hal yang sama seperti yang dikeluhkan oleh banyak orang telah dilakukan oleh Pak Listyo. Yaitu menyingkirkan orang-orang baik,” ujar Mahfud.

Menurut dia, pergantian pucuk pimpinan tidak semestinya diikuti dengan pembersihan secara membabi buta terhadap pejabat atau anggota yang sebelumnya berada dalam struktur kepemimpinan lama.

“Jangan sampai membuang orang-orang yang hebat hanya karena dulu secara struktural ikut Pak Listyo, kebijakan Pak Listyo,” tegasnya.

Mahfud menjelaskan, struktur organisasi Polri dan TNI sangat hierarkis. Karena itu, seorang bawahan pada dasarnya mengikuti garis komando atasannya.

“Di Polri dan TNI itu sangat hierarkis. Kalau atasannya paling atas, yang bawahnya nggak berkutik. Kalau mau berkutik dibuang,” katanya.

Mahfud juga mengaitkan pergantian Kapolri dengan pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Menurutnya, pergantian tersebut tidak dapat dilepaskan dari agenda reformasi kepolisian yang sedang menjadi perhatian publik.

“Pergantian Kapolri yang begitu cepat sebetulnya sudah dirancang sebelumnya oleh satu lembaga yang dibentuk oleh Presiden, yaitu Komisi Percepatan Reformasi Polri,” ujar Mahfud.

Ia menilai komisi tersebut mendapatkan beban besar karena diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini melekat pada institusi kepolisian.