Denny Indrayana Desak Prabowo Buka Suara soal Putusan MK Terkait Ijazah Gibran

BANDA ACEH  – Penggugat syarat pendidikan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana menagih Presiden Prabowo Subianto untuk menyikapi secara terbuka terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak ditemukan ijazah SMA sederajat Gibran Rakabuming Raka.

Denny menilai, sikap Presiden diperlukan karena partai-partai Politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan disebut masih menunggu arah politik Prabowo sebelum menentukan posisi mereka terhadap persoalan tersebut.

“Kita belum melihat satu koma, satu titik dari Presiden Prabowo atas putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat strategis terkait tentang nasib bangsa Indonesia. Ini adalah presidensial issue, presidensial responsibility,” kata Denny Indrayana di Jakarta, Jumat (9/10).

Pakar hukum tata negara itu menekankan, sebagai pemimpin pemerintahan, Prabowo perlu menyampaikan pandangannya mengenai persoalan tersebut. Menurut Denny, kejelasan sikap Presiden dibutuhkan agar arah penyelesaian polemik tidak terus berada dalam ketidakpastian.

“Sebagai nahkoda bangsa ini, pada tempatnya, pada waktunya, Presiden (harus) memberikan positioning dia,” tegasnya.

Denny juga mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh sejumlah partai politik setelah MK membacakan putusannya. Namun, ia menyebut partai-partai tersebut masih memilih sikap wait and see atau menunggu perkembangan sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

Menurut Denny, sikap yang ditunggu oleh partai-partai itu berkaitan erat dengan posisi Prabowo, baik sebagai Presiden maupun Ketua Umum Partai Gerindra. Ia menilai pandangan Prabowo akan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam menentukan sikap politik koalisi.

“Yang ditunggu adalah bagaimana posisi Ketua Umum Parta Gerindra, yang ditunggu adalah bagaimana posisi Presiden terhadap Wapresnya,” ucap Denny.

Lebih lanjut, Denny memperkirakan partai politik pendukung pemerintah akan tetap berhati-hati selama Prabowo belum menyampaikan sikapnya. Ia menduga, posisi para ketua umum partai yang juga menjabat sebagai menteri di kabinet turut memengaruhi keberanian mereka untuk mengambil sikap berbeda.

“Ketika Presiden Prabowo hanya diam hakul yakin mereka akan diam saja. Gak mau mereka kehilangan posisi menterinya, para ketua umum partai itu,” pungkasnya