Relawan Rampai Nusantara Sentil Elite Koalisi: Kalian Jadi Menteri karena Gibran!

BANDA ACEH – Mardiansyah Semar menyentil elite partai koalisi yang dinilai diam saat Gibran disorot. Dia menegaskan, jabatan menteri tak lepas dari peran Gibran.

Ketua Umum Relawan Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, melontarkan kritik tajam terhadap elite partai Politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

Dia menyoroti sikap para ketua umum partai koalisi yang dinilainya kurang menunjukkan pembelaan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika menghadapi berbagai polemik politik.

Tak tanggung-tanggung, Semar mengaitkan posisi para elite partai yang kini menjabat menteri dengan peran Gibran dalam dinamika politik nasional.

Pernyataannya tersebut menjadi sorotan karena secara langsung menyentil para pemimpin partai yang berada dalam lingkaran pemerintahan.

“Ini gue kasih tahu aja, kalian para ketua umum partai dalam partai koalisi itu, kalian semua bisa duduk menjadi menteri itu karena Mas Gibran,” tegas Semar, dikutip Minggu (11/10/2026).

Pernyataan itu mencerminkan kekecewaan Semar terhadap sikap elite koalisi yang menurutnya belum memberikan dukungan memadai kepada Gibran.

Dia menilai, para pemimpin partai seharusnya mempertimbangkan kembali dinamika politik yang mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.

Semar juga menyoroti tekanan politik yang belakangan diarahkan kepada putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Dia menduga polemik yang berkembang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melemahkan posisi Gibran menjelang Pemilu 2029.

“Sehingga orang kayak beramai-ramai melakukan upaya mengamputasi terhadap Mas Gibran,” ujar Semar.

Meski demikian, dugaan mengenai adanya upaya sistematis untuk melemahkan Gibran tersebut merupakan pandangan Semar.

Pernyataannya tidak serta-merta membuktikan bahwa kritik terhadap Wakil Presiden merupakan bagian dari manuver politik terorganisasi

Kritik Semar tidak hanya menyasar sikap politik para ketua umum partai, tetapi juga menyinggung hubungan antara dukungan dalam kontestasi pemilihan presiden dan pembagian posisi di pemerintahan.

Menurut pandangannya, elite partai koalisi semestinya tidak mengabaikan kontribusi Gibran dalam dinamika politik yang membentuk pemerintahan saat ini.

Namun, klaim bahwa para ketua umum partai memperoleh jabatan menteri karena Gibran belum dapat diperlakukan sebagai fakta tanpa bukti pendukung.

Semar sendiri dikenal sebagai tokoh relawan yang dekat dengan Jokowi.

Kedekatan itu menjadi konteks dalam memahami kritiknya terhadap perkembangan politik yang melibatkan Gibran.

Pernyataan Semar muncul di tengah kembali mencuatnya polemik dokumen pendidikan Gibran.

Perhatian publik meningkat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara Nomor 01/ pada 6 Oktober 2026.

Dalam perkara tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Majelis hakim juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan dalam persidangan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Putusan tersebut tidak otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Pernyataan permohonan tidak dapat diterima juga berbeda dari putusan yang mengabulkan permintaan pemberhentian atau diskualifikasi pejabat.

Perdebatan mengenai posisi Gibran kemudian berkembang menjadi beragam pandangan politik, termasuk wacana pemakzulan.