Serang Prabowo, Politikus PSI: Presiden Omon-omon Hanya Hasilkan Masalah

BANDA ACEH – Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti perbedaan antara pemimpin yang menghasilkan dampak nyata bagi rakyat dan pemimpin yang dinilai lebih banyak berbicara daripada menyelesaikan persoalan.“Inilah perbedaan presiden yang kerja dan yang omon-omon. Yang kerja menghasilkan efek jangka panjang bagi rakyat. Yang omon-omon hanya menghasilkan masalah berkepanjangan,” kata Dedy dalam pernyataannya di akun X (Twitter), Rabu (14/10/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah perdebatan mengenai kinerja pemerintahan Prabowo, realisasi program prioritas, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Kritik Dedy mengarah pada ukuran keberhasilan seorang presiden. Menurut pandangan yang disampaikannya, keberhasilan pemimpin semestinya tidak berhenti pada pidato, janji Politik, atau pengumuman program, tetapi harus terlihat dalam perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Istilah “omon-omon” sebelumnya juga digunakan Prabowo ketika menjelaskan capaian pemerintahannya.

Dalam acara Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor pada 19 September 2026, Prabowo menyatakan pemerintahannya telah menghasilkan berbagai keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya bukan pemimpin yang hanya berbicara tanpa bekerja. Ia juga menyebut berbagai capaian pemerintah telah dihimpun dalam sebuah buku.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penilaian mengenai bagaimana kinerja pemerintah seharusnya diukur. Di satu sisi, pemerintah menyampaikan capaian program yang telah dijalankan. Di sisi lain, kritik politik menuntut agar hasilnya diuji melalui dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Kinerja pemerintahan Prabowo dapat diuji melalui sejumlah indikator ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Namun, pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,29 persen secara tahunan.

Angka tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia tetap tumbuh, meskipun laju pertumbuhan pada triwulan II lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Data ini menjadi salah satu indikator untuk menilai perkembangan ekonomi, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan seluruh kebijakan pemerintah.

Sumber: BPS, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 dan BPS, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026.

Pada sisi kesejahteraan, BPS melaporkan persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka itu turun dibandingkan September 2025 yang mencapai 8,25 persen.

Penurunan kemiskinan tersebut merupakan perkembangan positif yang perlu diperhitungkan dalam evaluasi pemerintah. Meski demikian, jumlah penduduk miskin yang masih mencapai puluhan juta orang menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan belum selesai.

Kritik Dedy juga membuka pertanyaan lebih luas mengenai hubungan antara janji politik dan hasil pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, presiden tidak hanya dituntut menyampaikan arah pembangunan, tetapi juga memastikan program berjalan sesuai sasaran dan anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab.

Penilaian terhadap pemerintah perlu mencakup penciptaan lapangan kerja, daya beli masyarakat, pengendalian harga kebutuhan pokok, pengurangan kemiskinan, kualitas pelayanan publik, serta keberlanjutan fiskal.

Dengan ukuran tersebut, pernyataan politik yang keras perlu diikuti pengujian melalui data. Begitu pula klaim keberhasilan pemerintah perlu diperiksa berdasarkan hasil yang dapat diverifikasi, bukan hanya penjelasan dari pihak yang sedang berkuasa.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan langsung dari pihak Istana yang secara khusus menjawab pernyataan Dedy mengenai istilah “presiden omon-omon”. Karena itu, kritik tersebut perlu dipahami sebagai pandangan politik Dedy, bukan kesimpulan yang telah dibuktikan secara menyeluruh mengenai kinerja Presiden Prabowo.