UPDATE

ISLAM
ISLAM

Sekolah Rakyat dan Keluarga Mandiri Menuju Indonesia Emas

PROYEK Strategis Nasional yang terus dijalankan oleh Kemensos adalah mengintegrasikan pendidikan melalui Sekolah Rakyat dengan pemberdayaan ekonomi keluarga dan program perbaikan rumah layak huni untuk memutus rantai kemiskinan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, hingga kini, lebih dari 44 ribu siswa dari keluarga prasejahtera telah mengikuti pendidikan di 182 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Sekolah Rakyat mengadakan pendekatan edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial bagi mereka yang selama ini belum terbawa dalam proses pembangunan. Seperti anak belum pernah sekolah atau putus sekolah.

Penerimaan siswa tidak menggunakan tes akademik. Sebagai gantinya, siswa mengikuti matrikulasi selama lebih dari tiga bulan untuk menyesuaikan kemampuan belajar.

Dari 182 titik penyelenggaraan, sebanyak 93 titik telah menempati gedung permanen dengan jenjang SD, SMP, dan SMA.

Fasilitasnya meliputi laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, serta pembelajaran berbasis teknologi melalui Learning Management System (LMS).

Lulusan Sekolah Rakyat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan ke Sekolah Garuda.

Siswa juga didukung untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau menjadi pekerja terampil.

Bagi orangtua wali murid sekolah rakyat, Kemensos mendorong mereka untuk mengikuti program pemberdayaan sesuai hasil asesmen kebutuhan, yang mencakup penguatan kapasitas, bantuan modal usaha, dan penguatan aset agar keluarga semakin mandiri secara ekonomi.

Sudah ada sekitar 7.000 keluarga telah mendapatkan bantuan perbaikan rumah agar memiliki hunian yang lebih layak.

Sementara itu, lebih dari 160 ribu keluarga telah diberdayakan melalui berbagai program Kemensos.

Program ini merupakan program rintisan Kemensos yang harus berintegrasi dengan kementerian yang lain seperti kementerian UMKM, ekonomi kreatif dan perindustrian.

Kemensos sudah menjalankan program terintergrasi ini salah satunya melalui pelatihan Langkah Aksi Kapasitas Sosial Mikro untuk inklusi (LAKSMI) bagi 100 pelaku usaha mikro di Bandung Raya, dengan fokus pada ibu atau wali siswa Sekolah Rakyat agar mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Harapan pemerintah, program tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong keluarga penerima manfaat menuju kemandirian, akhirnya rantai kemiskinan antargenerasi berhasil diputus.

Logika Kapitalis Fokus Pada Manfaat Materi Semata

Program terintegrasi antara sekolah rakyat dan pemberdayaan keluarga dari siswa sekolah rakyat ini sekilas merupakan program bagus, solutif dan jadi andalan untuk benar-benar memutus rantai kemiskinan. Apalagi harapannya, jika keluarga mandiri maka daya beli meningkat dan kesejahteraan terwujud karena ada pertumbuhan ekonomi.

Sungguh ini adalah logika yang sesatnya fatal, tapi dalam sistem kapitalisme justru menjadi sebuah keniscayaan. Sebab, rakyatlah yang dianggap sebagai penggerak ekonomi, sementara negara adalah regulator kebijakan.

Rakyat diperas melalui pajak, negara menjadi regulator kebijakan yang mendukung setiap ekspansi oligarki yang tamak.

Undang-undang terus diproduksi tak ada satupun yang memihak pada kepentingan rakyat, padahal negeri ini kaya raya, sayangnya selalu diopinikan tak berdaya, tak profesional sebagai negara pengembang karena tak punya modal dan tenaga ahli.

Jadi sekalipun Kemensos sudah menginisiasi integrasi antara pendidikan dan pemberdayaan keluarga, belum tentu akan sampai pada tujuan utama yaitu menuju Indonesia emas.

Faktor utama penghambatnya adalah sistem kapitalisme itu sendiri yang asasnya sekuler.

Memisahkan agama dari kehidupan, membiarkan undang-undang dibuat manusia sementara Allah disingkirkan karena dianggap tak berguna, selalu menghalangi kebebasan manusia itu sendiri untuk membuat hukum.

Padahal hukum buatan manusia, sebagaimana yang dihasilkan oleh badan legislatif mengandung banyak kepentingan.

Maka bisa dipahami, ketika aturan itu diterapkan malah membawa konflik, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, para pejabatnya tak lagi memiliki integritas apalagi tawakal meski mereka muslim.

Selalu yang diopinikan adalah mengubah sistem dari dalam atau jika kaum baik tidak berkumpul , maka orang jahatlah yang memimpin.

Fokus pemerintah tidak pada tempatnya, membaguskan program unggulan baru tapi mengabaikan masalah yang sudah ada sebelumnya yaitu sulitnya masyarakat mengakses pendidikan, kurangnya SDM tenaga pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana penunjang berjalannya pendidikan yang murah sekaligus berkualitas.

Hari ini kesejahteraan guru tak sebanding dengan nasib pegawai negara lainnya. Jika outputnya sama, yaitu mencetak generasi yang mandiri secara ekonomi, mengapa tidak memperbaiki yang sudah lama terbengkalai?

Faktanya kurang banyak bagaimana, hampir separo lebih anggota parlemen, kabinet merah putih, wantimpres, wakil menteri, dan lainnya beragama Islam. Tapi mengkharamkan khamar total saja tidak sanggup, apalagi menahan tersangka pembakarakan hutan yang sudah berjalan empat bulan lebih. Atau memperjelas pada perilaku penyimpangan seks sebagai dosa besar.

Perlu adanya perubahan yang menyeluruh, yang mampu menggantikan dengan aturan yang lebih baik, yaitu syariat Islam.

Saatnya Kembali Kepada Pengaturan Syariat

Pendidikan adalah salah satu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi. Baik anak pinggiran, dalam kota, mampu atau tidak mampu.

Sebab pendidikan adalah soko guru peradaban cemerlang, jika melihat upaya pemerintah hari ini yang selain SR dan pemberdayaan wali murid SR semisal bansos, bantuan langsung tunai dan lainnya, meski layanan tadi sudah digitalisasi sebenarnya belum mampu mewujudkan kesejahteraan karena akar masalahnya tidak tersentuh samasekali

Akar masalah ada pada kapitalisme yang menjadikan pemimpin bukan raain (pelayan) dan junnah ( pelindung ) bagi rakyatnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw “Imam/Khalifah adalah penggembala (raa’in), dan dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Melayani umat dianggap beban karena malah memperberat anggaran negara.

Dalam Islam masalah itu tidak ada, sebab negara menjadi pihak yang diwajibkan syariat mengelola kekayaan alam yang berlimpah kemudian menyimpannya di Baitulmal dan Khalifah yang membagi sesuai pendapatnya terkait maslahat umat mana yang didahulukan.

Syariat membagi pendapatan Baitulmal dalam tiga kelompok yaitu harta milik umum (barang tambang, energi, hutan, air dan lainnya), harta milik negara (jizyah, fa’I, kharaz dan lainnya) dan zakat.

Harta dari Baitulmal itulah yang kemudian digunakan negara guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Tidak ada program integrasi karena semua diterapkan secara holistik dan revolusioner.

Tidak ada pungutan pajak sebagaimana dalam sistem kapitalisme, karena sejatinya pungutan inilah yang menjadi penghambat utama, semandiri apapun sebuah keluarga, ketika apapun yang menjadi kebutuhannya dipungut pajak, maka daya beli akan melemah, dan pola konsumsi akan berubah.

Ini bukan semata karena penghematan (frugal living) tapi karena setiap keluarga berjaga-jaga akibat tidak ada jaminan akan masa depan mereka lebih baik.

Patut kita renungkan firman Allah SWT., yang artinya, “ Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (TQS Al Maidah: 50).

Meyakini hukum selain hukum Allah jelas kekhufuran, maka bukankah hari saatnya kembali pada pengaturan Allah SWT. agar hidup lebih berkah? Wallahualam bissawab.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.