Dirjen WHO, Menguatkan Tata Kelola Kesehatan Dunia?

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Indonesia mengirimkan surat keberatan kepada Dewan Eksekutif WHO pada tanggal 5 November 2026 untuk menolak pencalonan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (harianaceh.co.id/tag/budi-gunadi-sadikin) (BGS) sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) WHO periode 2027–2032.

Menurut koalisi, Kemenkeu tidak memenuhi kriteria Resolusi EB97.R10 Dewan Eksekutif WHO yang mewajibkan Dirjen memiliki latar belakang teknis serta kompetensi kesehatan masyarakat yang kuat, mengingat ia berasal dari latar belakang perbankan dan keuangan.

Ditambah rekam jejak kepemimpinannya di Kementerian Kesehatan dinilai kurang mencerminkan independensi ilmiah, perlindungan tenaga kesehatan, serta tata kelola yang inklusif, karena dianggap lebih fokus pada investasi alat kesehatan berbiaya tinggi dibanding penanganan masalah dasar seperti TBC, kusta, pembatasan kritik tenaga kesehatan, sentralisasi kebijakan, dan pengelolaan data genomik.

Niatan Indonesia Perbaiki Kesehatan Dunia dari Dalam Lembaga Global

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa pencalonan ini merupakan upaya memperkuat peran Indonesia dan memperjuangkan arsitektur kesehatan global yang lebih adil bagi negara berkembang.

Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir.

Dirjen WHO saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus, akan mengakhiri masa jabatannya pada 15 Agustus 2027.

Budi Gunadi akan bersaing dengan mantan direktur Regional WHO untuk Eropa Hans Kluge yang diusulkan Belgia, mantan menteri kesehatan Qatar Hanan Al-Kuwari, dan Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur Hanan Balkhy.

Masih menurut Menlu, sistem multilateral saat ini belum terlalu berpihak pada negara-negara berkembang.

Karena itu, Indonesia terus mendorong penguatan sistem multilateralisme melalui langkah reformasi.

Pencalonan Menkes Budi untuk memimpin WHO merupakan penegasan bahwa Indonesia hendak berperan lewat tindakan nyata bagi perbaikan tata kelola kesehatan dunia.

Indonesia yang saat ini duduk sebagai anggota Badan Auditor PBB, sekaligus berniat memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi internasional, semangat yang sama ketika Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030 nanti.

Kapitalisme Global Hanya Butuh Industri Kesehatan

Sepertinya pemerintah tidak melihat secara detil bagaimana penanganan vaksin global, ketika virus Covid-19 jelas-jelas menghantam berbagai negara di dunia hingga meluluhlantakan perekonomian, hingga hari ini pun belum sepenuhnya pulih.

Ditambah korban meninggal dunia, WHO mencatat total kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 162.059 jiwa dari total 6.812.127 kasus terkonfirmasi.

Menjadikan Indonesia berada di peringkat pertama untuk jumlah kematian di Asia Tenggara dan peringkat ke-11 secara global.

Dan bagaimana pula pemecatan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari hingga berujung dipenjara dengan tuduhan terbukti korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dan menerima gratifikasi, namun semua tahu kriminalisasi itu hanya untuk menjegal keberhasilan beliau mengembangkan vaksin di dalam negeri, tanpa harus bergantung pada hak paten negara dunia.

Kala itu, Cina, Amerika dan Perancis berebut siapa yang berhak mengelola industri farmasi penghasil vaksin.

Artinya, kesehatan untuk dunia itu hanyalah tipuan, mereka melalui para korporasinya berusaha mengambil keuntungan materi dengan segala cara.

Kekayaan salah satu orang terkaya di dunia Bill Gate, bukan hanya karena perusahaan microsoftnya namun karena keterlibatan yayasan kemanusiaannya di industri vaksin.

Hal ini wajar, mereka adalah pengusung ide kapitalisme, yang berprinsip mendapatkan keuntungan maksimal dengan modal seminimal mungkin, caranya dengan kuasai regulasi negara dan eksploitasi negara miskin atau berkembang, untuk terus menjadi pasar strategis produk mereka.

Dan bukan kali ini saja pejabat Indonesia menduduki jabatan strategis di PBB, sebelumnya ada mantan Menkeu Sri Mulyani salah satu jababatnya sebagai Direktur Eksekutif IMF (International Monetary Fund) mewakili Asia Tenggara di tahun 2002.

Kemudian, mantan Menlu Retno Marsudi, sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Isu Air (Special Envoy on Water).

Kemudian Gita Sabharwal sebagai Perwakilan diplomatik global yang ditunjuk PBB untuk menjabat sebagai Kepala Perwakilan PBB (UN Resident Coordinator) di Indonesia, ada juga Febrian Alphyanto Ruddyard menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode tahun 2026 dan lainnya.

Disebut sebagai kebanggaan mungkin bisa, namun kita harus bersikap obyektif, karena keberadaan mereka tak berguna, mereka jelas hanya memperpanjang usia kapitalisme yang hingga kini terus menciptakan kesengsaraan bagi masyarakat dunia secara umum, dan masyarakat Indonesia khususnya.

Perlu kita sadari, penetapan jabatan apapun oleh lembaga internasional hanyalah lipstik politik alias basa-basi, bahkan yang lebih jelas adalah bentuk penancapan hegemoni negara adidaya kapitalis atas negara-negara berkembang yang semakin kuat, salah satunya Indonesia.

Hingga hari ini, kita belum lepas dari IMF dan World Bank, HAM masih ambigu untuk kaum muslim khususnya di Palestina, ekonomi pun kian terpuruk hingga kemiskinan ekstrem menjadi wajah buram di negara manapun. Apalagi berbicara kesehatan, industri farmasi sangatlah strategis, menjadi incaran setiap negara.

Butuh Negara Mandiri dan Kepala Negara Raain

Allah SWT. berfirman yang artinya:

“Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar…”(TQS Ali Imran:118).

Inilah yang terjadi, kaum kafir tak pernah benar-benar menganggap kemaslahatan bersama sebagai tujuan dalam membentuk kelembagaan atau organisasi dunia.

Kaum kafir secara jelas atau terselubung akan senantiasa mencari jalan melibas habis kaum muslim dan peradabannya jangan sampai kembali memimpin dunia kembali.

Secara cemerlang, Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam karyanya yang berjudul, “Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir (Konsepsi Politik Hizbut Tahrir)” menyebutkan akar masalah konflik negara di dunia ini ada dua, pertama hubud siyadah (cinta kekuasaan) dengan menyebarkan idiologi.

Kedua keserakahan akan SDA, dan hingga kini faktor kedualah yang paling mendominasi. Terlebih, setelah runtuhnya Khilafah terakhir di Turki Utsmani.

Keberadaan PBB yang awalnya bernama LBB dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan dan keamanan internasional berakhir hanya sebagai ikon tanpa makna.

Pada akhirnya, PBB hanyalah alat bagi AS untuk memaksakan undang-undang internasional diterapkan di negara-negara anggotanya.

Undang-undang yang akan terus mengokohkan kekuasaan AS sebagai negara pertama di dunia.

Berawal dari negara-negara anggotanya justru membuat pakta-pakta di luar PBB yang kemudian berujung AS muncul sebagai “penguasa” dunia dan menggabungkan negara-negara yang lain dalam organisasi, perjanjian dan kerjasama multilateral. Tak ada tujuan lain kecuali melegitimasi kekuasaan AS sebagai negara adidaya.

Fakta ini semakin menguatkan pemikiran bahwa kedaulatan negara sangat mutlak dibutuhkan jika ingin mandiri dan tidak bergantung pada negara manapun.

Langkah bergabung dengan lembaga internasional dan berharap bisa mengubah dari dalam sangatlah mustahil bisa berhasil.

Mengingat keberadaan lembaga tersebut hanyalah alat bagi legitimasi sistem yang hari ini berkuasa dan dijalankan oleh negara-negara besar, sistem itu kapitalisme, dan negara itu Amerika.

Tidaklah segala sesuatu yang dilakukan oleh PBB luput dari pengawasan Amerika, terlebih Amerika menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan PPB yang memiliki hak veto.

Dalam hal apapun kita tidak bisa berharap kepada lembaga global, melainkan harus memperjuangkan sistem dan negara tandingan yaitu Daulah khilafah.

Satu-satunya institusi pemerintahan yang diperintahkan kepada kaum muslimin untuk ditegakkan kembali. Bagaimana struktur pemerintahannya, berikut bagaimana cara menegakkannya sudah dicontohkan oleh Rasulullah, tak boleh sedikitpun meleset dari apa yang sudah beliau jalankan sepanjang hayat beliau.

Allah SWT berfirman yang artinya:

“ Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (TQS. Al-Hasyr: 7).

Ayat ini sangatlah dhahir atau jelas, yang Rasul bawa adalah Al-Quran dan Sunnah yang beliau manifestasikan dalam sebuah negara di Madinah sesuai hijrah beliau dari Makkah, maka layakkah kaum muslim memiliki pilihan yang lain?

Kekuasaan dalam pandangan Islam bukan bertujuan untuk mengamankan kepentingan partai, korporasi atau lembaga negara, melainkan untuk menerapkan Islam. Harus ada keyakinan bahwa hanya Islam yang mampu menyelesaikan semua persoalan hari ini.

Wallahualam bissawab.