Bahlil Dituding Terlibat Penyadapan Presiden, Golkar: Tidak Ada Main 2 Kaki dalam Politik

BANDA ACEH  – Golkar menegaskan dukungannya kepada Ketua Umum Bahlil Lahadalia dalam memimpin partai. Semua kader bekerja tegak lurus, tidak boleh bersikap spukaltif atau bermain dua kaki.

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar, Datuk H Said Aldi Al Idrus mengatakan, jajaran kader OKP Karya Kekaryaan Partai Golkar, termasuk AMPG satu suara mendukung Bahlil.

AMPG bersama OKP Karya Kekaryaan akan membentuk tim untuk menelusuri pihak-pihak yang menjadi biang kerok munculnya fitnah kepada Bahlil. Partai akan menjaga nama baik ketua umum.

“Di bawah kepemimpinan Ketum Bahlil Lahadalia,Pembinaan Pemuda  dikelola dengan baik oleh Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Kekaryaan,” kata Said, Senin (9/11).

Sebagai Ketua Umum AMPG, Said mengingatkan kepada kader muda agar tidak bertindak gegabah. Kader yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas.

“Tidak ada di dalam Politik main dua atau tiga kaki. Saat ini, Ketum Bahlil Lahadalia harus sama sama kita kawal dalam kondisi normal atau tidak normal  kalau ada kader yang main main akan kita sikat atau kita selesaikan secara adat,” jelasnya.

Bahlil Tepis Isu Terlibat Penyadapan

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia menepis kabar yang mengarahkan bahwa dirinya terlibat dalam kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto (harianaceh.co.id/tag/prabowo-subianto). Dia berniat melakukan somasi hingga menempuh jalur hukum atas beredarnya kabar tersebut. 

Hal itu disampaikan oleh Bahlil saat menyampaikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Maluku pada Sabtu (7/11). Meski tidak menyebut nama, Bahlil menyebutkan bahwa ada senior berkacamata yang pintar bicara dalam siniar atau podcast. 

”Senior saya yang merasa paling pintar bicara, sering pakai kacamata orangnya, di podcast, saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya (terlibat kasus dugaan penyadapan), buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi. Kalau tidak, saya akan proses secara hukum,” ucap Bahlil.

Politisi yang juga menteri energi dan sumber daya mineral itu menyatakan bahwa kabar luas di media sosial itu berbahaya. Dia bahkan menyebut, tuduhan dirinya terlibat dalam penyadapan tersebut sama berbahayanya dengan ilegal akses yang terjadi.

”Apa maksudnya memberikan berita-berita yang kurang bagus? Membangun persepsi macam-macam itu. Nah, ini menurut saya nggak sehat,” sesalnya.

Karena itu, Bahlil menegaskan kembali, semua pihak yang menyebarkan informasi dengan tendensi mengarah kepada dirinya untuk segera membuktikan. Jika tidak terbukti, dia akan melakukan somasi hingga melaporkan kepada aparat penegak hukum agar ditindak.

4 Jenderal Jadi Tersangka

Bareskrim Polri menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan ilegal akses dan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Ketiganya adalah Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

“Penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka LSP, AS, dan EH,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam saat merilis kasus di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).

Ketiga tersangka diduga kuat telah melakukan penyadapan kepada nomor presiden. Penyidik mengantongi alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status hukum mereka.

“Ketiga tersangka telah melakukan penyadapan kepada nomor telepon presiden negara republik Indonesia, pejabat negara, media, tokoh ormas, dan pengusaha,” imbuh Asep.

Setelah dilakukan pengembangan aksus, Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka lainnya yakni Irjen Pol Slamet Uliandi. Dia diduga sebagai pemegang otoritas proses penyadapan