Soal Absennya Idham Azis di Hambalang, Tito Irit Bicara
BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memilih irit bicara saat dimintai tanggapan oleh awak media mengenai ketidakhadiran mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Idham Azis dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto (harianaceh.co.id/tag/prabowo-subianto) bersama jajaran purnawirawan perwira tinggi Polri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026) malam.Tito mengaku tidak mengetahui secara rinci alasan di balik absennya Idham Azis dalam agenda silaturahmi tersebut. Sementara Tito menegaskan, kehadirannya di Hambalang murni karena memenuhi undangan resmi dari Presiden Prabowo dan Persatuan Purnawirawan (PP) Polri.
“Saya nggak tahu, saya yang diundang. Otomatis saya hadir, udah itu aja,” kata Tito yang juga mantan Kapolri, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Ketika awak media kembali mencecarnya dengan pertanyaan seputar apakah status hukum mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini menjadi tersangka turut dibahas dalam pertemuan tertutup itu, Tito kembali menolak memberikan ulasan lebih lanjut.
“Udah itu aja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito memaparkan, pertemuan di Hambalang tersebut merupakan forum konsolidasi kebangsaan dan silaturahmi.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memaparkan berbagai persoalan strategis bangsa, termasuk atensi khusus terhadap pencegahan kebocoran keuangan negara.
“Saya kira intinya pembicaraannya adalah Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi kebocoran negara dan lain-lain,” lanjut Tito.
Ia menambahkan, pihak Persatuan Purnawirawan (PP) Polri pada prinsipnya menyatakan komitmen dan dukungan penuh terhadap seluruh program strategis pemerintahan Presiden Prabowo yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Intinya adalah PP Polri mendukung langkah-langkah yang dikerjakan, apa pun yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk menyejahterakan rakyat dan kemudian mendukung program-program beliau yang prorakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi,” jelasnya.
Bayang-Bayang Skandal Penyadapan Ilegal
Di sisi lain, dinamika internal penegak hukum dan institusi kepolisian tengah bergejolak menyusul kian memanasnya skandal penyadapan ilegal (illegal tapping) yang dilaporkan menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah proses penyidikan maraton yang ditangani Bareskrim Polri, spekulasi Politik kian meluas dengan mencuatnya kembali nama-nama eks pimpinan Polri.
Polemik ini kian meruncing seusai mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD (harianaceh.co.id/tag/mahfud-md), membongkar penangkapan terhadap enam perwira menengah dan tinggi Polri—yang terdiri atas tiga jenderal bintang dua berlatar belakang inspektur jenderal (irjen) serta tiga perwira menengah berlatar belakang komisaris besar (kombes)—di kediaman seorang mantan Kapolri.
Mahfud menegaskan, lokasi pengamanan para perwira tersebut bukan bertempat di kediaman Listyo Sigit Prabowo, eks Kapolri yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal.
“(Bukan Pak Listyo) bukan. Itu nanti aja, nggak usah disebut. Nanti akan muncul sendiri,” kata Mahfud, dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Minggu (8/11/2026).
Menurut Mahfud, keenam perwira Polri yang diamankan tersebut telah mengakui keterlibatan mereka dalam operasi penyadapan yang diduga kuat diperintahkan langsung oleh Listyo Sigit, sebelum akhirnya dijemput paksa oleh Wakil Kepala Polri bersama Kepala Bareskrim Polri pada akhir pekan lalu.