Indonesia Siapkan Skema Baru Biayai Konservasi 13 Taman Nasional
ANTALYA – Pemerintah Indonesia mulai menjajaki model pembiayaan baru untuk memperkuat perlindungan kawasan konservasi. Langkah tersebut diperkenalkan melalui Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Senin (9/11/2026).
Rencana pembiayaan tersebut menyasar 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Pemerintah berupaya memperluas sumber pendanaan dengan melibatkan sektor swasta, lembaga keuangan, filantropi, serta mitra internasional.
Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim S. Djojohadikusumo, mengatakan perlindungan kawasan konservasi tidak cukup hanya mengandalkan pola pendanaan konvensional. Menurutnya, dibutuhkan mekanisme pembiayaan berkelanjutan agar upaya pelestarian alam dapat berjalan dalam jangka panjang.
Indonesia sendiri memiliki 57 taman nasional yang menjadi habitat berbagai spesies terancam punah. Karena itu, penguatan pendanaan dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem sekaligus memastikan manfaat konservasi dapat dirasakan masyarakat di sekitar kawasan.
Dalam forum COP31, Satgas juga memperkenalkan rancangan White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia. Dokumen tersebut memuat peta jalan pembentukan wadah investasi konservasi nasional atau national conservation investment vehicle yang dirancang untuk menghimpun, mengonsolidasikan, dan menyalurkan dana dari berbagai sumber.
Salah satu pendekatan yang dibahas adalah pemberian insentif bagi pengelola taman nasional untuk mengembangkan sumber pendapatan mandiri. Ekowisata, kemitraan strategis, dan model usaha berkelanjutan menjadi beberapa alternatif yang dipertimbangkan.
Selain itu, pemerintah memperkenalkan sejumlah instrumen pembiayaan yang telah diterapkan atau dikembangkan dalam praktik konservasi internasional. Skema tersebut mencakup Biodiversity Credits, Project Finance for Permanence (PFP), Wildlife Conservation Bonds, serta pendanaan berbasis hasil yang mengacu pada model Rhino Bond.
Di sisi lain, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa pengembangan skema pendanaan baru tidak berarti pemerintah menyerahkan kewenangan pengelolaan taman nasional kepada investor.
Menurut Rohmat, kawasan taman nasional tetap berada di bawah kendali negara dengan konservasi sebagai tujuan utama. Pemerintah juga tetap bertanggung jawab menentukan prioritas perlindungan, mengambil keputusan pengelolaan, serta melakukan pengawasan.
Kementerian Kehutanan turut menyiapkan transformasi pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) pada empat taman nasional, yakni Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas. Pelaksanaannya tetap mengikuti mekanisme dan persetujuan yang berlaku.
Sementara itu, CEO WWF Indonesia sekaligus anggota Satgas, Aditya Bayunanda, menyambut positif upaya pemerintah membangun sistem pembiayaan konservasi yang lebih terstruktur. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan, dan mitra internasional berpotensi memperluas dukungan terhadap perlindungan keanekaragaman hayati.
Meski demikian, keberhasilan skema tersebut nantinya tidak cukup diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun. Transparansi penggunaan anggaran, akuntabilitas pengelolaan, perlindungan kepentingan masyarakat sekitar, serta hasil konservasi yang dapat diukur menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan keterlibatan investasi tidak menggeser tujuan utama taman nasional sebagai kawasan perlindungan ekosistem. Dengan demikian, pembiayaan inovatif harus menjadi instrumen pendukung konservasi, bukan justru membuka ruang bagi kepentingan ekonomi yang bertentangan dengan pelestarian alam.(*)