Salsa Erwina Hutagalung: Rakyat Disuruh Puasa, Raffi Ahmad Pesta
BANDA ACEH – Temuan Indonesia Corruption Watch (harianaceh.co.id/tag/indonesia-corruption-watch) (ICW) terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad (harianaceh.co.id/tag/raffi-ahmad) memicu kritik dari konten kreator sekaligus aktivis Salsa Erwina Hutagalung (harianaceh.co.id/tag/salsa-erwina-hutagalung).
Ia menyoroti kontrak dua kementerian dengan PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2024–2026, terutama di tengah isu efisiensi yang berdampak pada ribuan pegawai pemerintah.
Melalui akun Threads, Salsa mempertanyakan penggunaan uang negara untuk membayar jasa influencer dengan nilai fantastis.
“Rp14,7 MILIAR. Uang pajak kita. Masuk ke perusahaan Raffi Ahmad, buat jasa influencer. Sementara di NTT, 9.000 PPPK mau dilepas. Alasannya? Efisiensi. 9.000 orang terancam kehilangan kerja. Sementara tayangan Instagram Story Raffi dibayar Rp575 juta, lebih mahal dari sisa dana desa untuk DUA desa. Datang ke acara? Rp2,5 miliar,” tulisnya di akun Threads, dikutip Selasa (10/11/2026)
Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata tentang besarnya nilai kontrak, tetapi juga berkaitan dengan rangkap posisi Raffi sebagai bagian dari pejabat negara.
“Rakyat disuruh puasa. Raffi Ahmad pesta. Yang paling busuk: Raffi bukan sekadar artis. Dia PEJABAT NEGARA. Utusan Khusus Presiden. Komisaris di perusahaan yang dikontrak. Sejak dilantik, KKP 3x ngontrak perusahaannya: Rp10,8 miliar,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan potensi konflik kepentingan ketika perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat negara justru menjadi penyedia jasa bagi kementerian.
Salsa membandingkannya dengan larangan bagi menteri untuk merangkap sebagai komisaris perusahaan swasta.
“Menteri aja dilarang jadi komisaris swasta. Ini pejabat, perusahaannya malah jadi vendor negara. Duduk di kursi kekuasaan, kebagian kontrak. ‘Jangan pakai uang negara’ katanya. Ternyata maksudnya: jangan pakai uang negara, kecuali buat RANS,” ungkap Salsa.
“Siapa yang didzalimi disini? Rakyat? Pegawai dipecat karna efisiensi? RA?” imbuh dia.
Lebih lanjut, Salsa sebenarnya mengaku tidak mempermasalahkan penggunaan influencer sebagai sarana menyampaikan pesan kepada masyarakat.
Namun, ia menilai besarnya anggaran yang dikeluarkan negara perlu dipertanyakan, termasuk efektivitas kampanye dan kelayakan perusahaan milik pejabat negara menerima kontrak pemerintah.
“Mau pakai influencer buat menyebar pesan? Gak masalah! Tapi masa iya sebesar itu uang rakyat dipakai? Dan masa iya udah digaji jadi utusan presiden terus mau juga nerima uang ke perusahaan miliknya? Apa dampaknya? Seberapa efektif pesannya tersebar?” tutupnya.