APBK 2027 Aceh Barat Capai Rp1,28 Triliun, Ini Prioritasnya
MEULABOH– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat memproyeksikan belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2027 mencapai Rp1,28 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, saat menghadiri pembukaan Rapat Paripurna VII Masa Sidang III DPRK Aceh Barat dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan APBK 2027, bersama Wakil Bupati Said Fadheil SH, di ruang sidang utama DPRK, Jumat (13/11/26).
Tarmizi mengatakan, Pemkab Aceh Barat telah merampungkan input rincian APBK 2027 berdasarkan hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati sebelumnya.
Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ia mengakui, kemampuan keuangan daerah masih terbatas karena pendapatan Aceh Barat sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah dituntut lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Setiap belanja pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Tarmizi.
Menurutnya, pembangunan Aceh Barat pada 2027 akan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Seluruh program tersebut, lanjutnya, harus disusun secara terukur dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Adapun rancangan komposisi APBK Aceh Barat 2027 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp1.250.013.392.044, belanja daerah Rp1.289.886.422.836, serta pembiayaan daerah Rp39.873.030.792.
Tarmizi berharap DPRK dapat memberikan masukan dan saran konstruktif untuk menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih realistis dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah menyusun program dan kegiatan secara cermat, dengan target yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Keterbatasan anggaran harus menjadi dorongan bagi kita untuk bekerja lebih kreatif, inovatif, serta mengutamakan hasil dan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Tarmizi menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) dan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) agar tidak melakukan perjalanan ke luar daerah selama pembahasan APBK 2027 berlangsung, kecuali untuk kepentingan mendesak dan telah mendapat persetujuan darinya.[]
Editor : Biro Meulaboh.