Puan dan Pramono Masuk Bursa Pengganti Gibran, PDIP: Hal-hal Strategis Ditetapkan Ibu Ketum

BANDA ACEH -Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya menyerahkan keputusan strategis Partai kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. 

“Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap Politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri,” ujar Hasto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.

Menanggapi posisi Wakil Presiden yang kini kosong setelah Gibran Rakabuming Raka (harianaceh.co.id/tag/gibran-rakabuming-raka) mundur, Hasto kembali menegaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah kewenangan Ketua Umum PDIP. 

“Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto (harianaceh.co.id/tag/prabowo-subianto) untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti,” tegasnya.

Hasto berharap terhadap dua nama yang nantinya diajukan merupakan sosok terbaik yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat saat ini.

“Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai mencuatnya kabar dua nama kader PDIP dalam bursa calon wakil presiden, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Hasto kembali menegaskan hal strategis akan diputuskan oleh Megawati. 

Hasto tidak menampik adanya ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bahwa calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung paslon Prabowo-Gibran.

“Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati,” tegas Hasto.

Sementara itu, ketika disinggung mengenai kemungkinan wacana PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto kembali menyatakan hal tersebut merupakan ranah pimpinan tertinggi partai.

“Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya,” katanya.