BANDA ACEH -Komisi II DPR mengaku heran dengan ditemukannya fakta bahwa data pulau antara milik Gedung Arsip Nasional dengan beberapa Kementerian berbeda cukup signifikan.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf setelah melaksanakan kunjungan fisik ke Gedung Arsip Nasional.
Legislator dari Fraksi Demokrat DPR ini mengatakan dari kunjungan tersebut, Komisi II memperoleh sejumlah data tentang kepulauan yang ada di Indonesia, yang justru tidak sinkron dengan milik kementerian.
“Jadi tadi pagi kami baru saja kita melakukan kunjungan fisik ke namanya Arsip Nasional. Ternyata di Arsip Nasional kita semua data tentang kepulauan ada. Ini kan menandakan bahwa ada ketidaksinkronan antara beberapa kementerian dalam konteks ini,” ucap Dede Yusuf kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Komplek DPR, Senayan, Rabu, 25 Juni 2025.
“Bisa saja ATR, bisa saja Kemendagri, bisa saja KKP, bisa saja juga Kementerian Kehutanan, yang kalau masalah soal batas daerah ini belum sinkron dengan data-data yang dimiliki Arsip tahun-tahun sebelumnya,” sambungnya.
Ia menegaskan bahwa dalam catatan Gedung Arsip NAsional, tentang jumlah kepulauan di Indonesia sangatlah lengkap, maka dari itu pihaknya akan memanggil sejumlah kementerian terkait yakni Kementerian ATR/BPN, Kemendagri untuk menjelaskan ketidakselarasan data kepulauan di Indonesia.
“Proses pembentukan daerah dan sebagainya, itu ada semua sebetulnya. Nah nanti ya tentunya kita tanyakan adalah bukan soal konfliknya, tetapi soal pendataannya, digitalisasinya, kearsipannya itu menjadi sangat penting,” tutupnya
Indonesian
English
Arabic
Russian
Malay
German
Dutch
Chinese
Korean
Spanish
French
Japanese
Hindi
Urdu