{"id":14769,"date":"2022-04-25T20:56:00","date_gmt":"2022-04-25T13:56:00","guid":{"rendered":"https:\/\/harianaceh.co.id\/2022\/04\/25\/keputusan-jokowi-yang-belum-pecat-mendag-lutfi-dipertanyakan\/"},"modified":"2022-04-26T06:01:29","modified_gmt":"2022-04-25T23:01:29","slug":"keputusan-jokowi-yang-belum-pecat-mendag-lutfi-dipertanyakan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2022\/04\/25\/keputusan-jokowi-yang-belum-pecat-mendag-lutfi-dipertanyakan\/","title":{"rendered":"Keputusan Jokowi yang Belum Pecat Mendag Lutfi Dipertanyakan"},"content":{"rendered":"<p><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/media\/2022\/04\/Keputusan-Jokowi-yang-Belum-Pecat-Mendag-Lutfi-Dipertanyakan.png\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\" rel=\"noopener\"><\/a><\/p>\n<p><b><\/b> Ditetapkannya Dirjen Kemendag sebagai tersangka dalam kasus ekspor CPO ikut menyeret Menteri Perdagangan M Lutfi. Padahal dia sudah mengeluarkan keputusan untuk melarang ekspor CPO per 28 April 2022 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan hal itu disebut sebagai peringatan keras dari Jokowi kepada produsen CPO bahwa tata niaga minyak sawit tidaklah bertujuan mencari keuntungan produsen semata dengan mengabaikan kepentingan konsumen dan masyarakat secara luas.<\/p>\n<p>\u201cKeputusan Jokowi ini tidak mengabaikan \u201cekonomi pasar\u201d, atau anti ekonomi pasar, melainkan menentang praktek mencari keuntungan semata dengan memprioritaskan ekspor CPO karena membaiknya harga di pasar global dengan mengabaikan konsumen dalam negeri mengakibatkan harga terkondisi negatif karena praktek curang dalam pasar,\u201d kata Koordinator SIAGA \u201998, Senin (25\/4\/2022).<\/p>\n<p>\u201cTerbukti kecurangan ini merupakan perbuatan melawan hukum, yang mel\u00ecbatkan produsen dan pejabat negara yang saat ini dalam penanganan Kejaksaan Agung,\u201d kata Hasanuddin.<\/p>\n<p>Menurutnya, tindakan Presiden Jokowi melarang ekspor adalah tepat untuk menormalisasi persediaan migor dan harga didalam negeri, akibat adanya pasar gelap \u201cprodusen-pejabat\u201d.<\/p>\n<p>Pemerintah, lanjut Hasanuddin, memiliki kewenangan mengatur ekspor-impor komoditas CPO, kewenangan mengatur ini bukan lah intervensi terhadap pasar, sebab pasar tidak bisa berjalan sendiri, diruang hampa tanpa keterlibatan pemerintah untuk mengatur keseimbangan dan mengendalikan keserakahan produsen dari upaya kapitalisasi tak terbatas dipasar CPO.<\/p>\n<p>\u201cDalam konteks pengendalian ini, tentu saja keputusan presiden ini sesaat sifatnya, hingga normalisasi migor terjadi, dan kami menduga tidak akan lama dalam batas-batas pengendalian,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Namun, lanjut Hasanuddin, pengendalian ini menjadi tidak berguna, jika pelarangan ekspor CPO sebagai bagian dari \u201csanksi terhadap produsen\u201d tanpa pemberian sanksi kepada menteri terkait.<\/p>\n<p>\u201cJika Jokowi juga mencopot Menteri Perdagangan, maka keputusan pelarangan ekspor ini tidak dianggap sebagai mencari kesalahan pada pihak produsen semata, melainkan perbaikan pada manajemen pemerintahan,\u201d ungkapnya.<\/p>\n<p>\u201cMencopot Menteri Perdagangan adalah sisi sebelah dari pelarangan ekspor yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari mengembalikan kepercayaan publik terhadap tata kelola CPO dan Migor di tanah air,\u201d tegasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ditetapkannya Dirjen Kemendag sebagai tersangka dalam kasus ekspor CPO ikut menyeret Menteri Perdagangan M Lutfi. Padahal dia sudah mengeluarkan keputusan untuk melarang ekspor CPO per 28 April 2022 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan hal itu disebut sebagai peringatan keras dari Jokowi kepada produsen CPO bahwa tata niaga minyak sawit tidaklah bertujuan mencari keuntungan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14770,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[243,242],"series":[],"class_list":["post-14769","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-hukum","tag-politik"],"ha_author":{"id":1,"name":"Redaksi","avatar":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/media\/2026\/10\/logo-harian-aceh-indonesia-512x512-1.webp","verified":true,"bio":"Akun Redaksi Kantor Berita Harian Aceh Indonesia adalah akun yang mengelola seluruh arus informasi yang kemudian terpublikasi di situs Harian Aceh Indonesia."},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/14769","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=14769"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/14769\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/14770"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=14769"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=14769"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=14769"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=14769"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}