{"id":184763,"date":"2023-02-28T17:42:11","date_gmt":"2023-02-28T10:42:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2023\/02\/28\/gelar-diskusi-ard-dorong-pengungkapan-korupsi-di-aceh\/"},"modified":"2023-03-01T02:52:25","modified_gmt":"2023-02-28T19:52:25","slug":"gelar-diskusi-ard-dorong-pengungkapan-korupsi-di-aceh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2023\/02\/28\/gelar-diskusi-ard-dorong-pengungkapan-korupsi-di-aceh\/","title":{"rendered":"Gelar Diskusi, ARD Dorong Pengungkapan Korupsi di Aceh"},"content":{"rendered":"<p><strong>BANDA ACEH<\/strong> \u2013 Aceh Resource and Development (<a title=\"ARD\" href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/ard\/\">ARD<\/a>) menggelar diskusi publik dengan tema \u201cSiapa yang akan menyusul ke <a title=\"KPK\" href=\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/tag\/kpk\/\">KPK<\/a> (mendorong pengungkapan kasus korupsi di Aceh oleh KPK)\u201d. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Kyriad Muraya, Selasa (28\/2\/2023).<\/p>\n<p>Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut adalah, Alfian (Koordinator MaTA), Mawardi Ismail (Pakar Hukum USK), Gaussyah (Dekan Fakultas Hukum USK), dan Syakya Meirizal (Koordinator MPO Aceh).<\/p>\n<p>Syakya Meirizal mengatakan, beberapa kalangan berasumsi penangkapan Ayah Merin terkait kasus korupsi dermaga BPKS Sabang bersifat politis karena dia telah DPO selama lima tahun.<\/p>\n<p>\u201cWalaupun beberapa masyarakat sering melihat Ayah Merin di warung kopi di Banda Aceh selama menjadi DPO,\u201d ujar Syakya.<\/p>\n<p>Ia menyebutkan, indikasi tersebut membuat masyarakat bertanya apakah KPK tidak memiliki jangkauan jaringan hingga ke Aceh, sehingga selama lima tahun membiarkan Ayah Merin berkeliaran.<\/p>\n<p>Ia menuturkan, masyarakat meragukan hal tersebut, sehingga menganggap wajar jika penangkapan ini bersifat politis, sebab walaupun DPO Ayah Merin tetap dapat berkeliaran.<\/p>\n<p>Menurut dia, sebelumnya di KPK ada lima orang tersangka dengan status DPO, yang salah satunya adalah Harun Masiku, dan di Aceh adalah Ayah Merin. Sepertinya dengan penangkapan Ayah Merin ini KPK ingin menunjukkan bahwa mereka tidak berdiam diri terhadap para DPO.<\/p>\n<p>\u201cKarena Harun Masiku sulit ditangkap, kemudian ditangkap Ayah Merin, untuk menunjukkan ke publik Indonesia keseriusan KPK, ini dugaan pertama,\u201d ucapnya.<\/p>\n<p>Koordinator MaTA, Alfian menjelaskan, pola penyelidikan dan penyidikan di KPK berbeda dengan di kepolisian dan kejaksaan. Di polisi dan jaksa jarang ada pengembangan kasus.<\/p>\n<p>Dimana pada Polda dan Kejaksaan Tinggi, jarang kasus yang penyelesaiannya utuh, apalagi terkait dengan orang yang memiliki kekuasaan dan uang.<\/p>\n<p>\u201cUntuk KPK alurnya jelas, tapi untuk kondisi KPK yang seperti saat ini, harus ada pengawalan dari masyarakat. Sebab saat ini KPK adalah rumpun eksekutif, tidak seperti sebelumnya,\u201d jelasnya.<\/p>\n<p>Sementara di level eksekutif, Luhut Binsar Panjaitan sudah dua kali melayangkan protes atas aksi tangkap tangan KPK. Saat ini diharapkan agar jangan sampai kasus di Aceh dianggap penyanderaan politik.<\/p>\n<p>Oleh karena itu, lanjut Alfian, kasus Izil Azhar harus didorong cepat penyelesaiannya, agar tidak ada kesan kasus ini tersandera.<\/p>\n<p>\u201cDalam kasus ini, semua orang tahu kasus ini tidak berdiri sendiri hanya pada Izil Azhar. Sebab dalam kasus tipikor, tidak berdiri pada satu orang atau dua orang, apalagi di kasus ini anggaran yang dikorupsi Rp 32 miliar,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Disisi lain, pakar hukum dari Universitas Syaih Kuala (USK) Mawardi Ismail menyebutkan, korupsi merupakan suatu hal yang berbahaya bagi negara.<\/p>\n<p>Sebuah negara yang korupsinya merajalela akan <em>collapse<\/em>, dan Sebuah negara yang kasus kasus korupsinya merajalela tidak akan pernah sejahtera.<\/p>\n<p>Mawardi mengatakan, pemberantasan korupsi harus dilihat dari konteks kesejahteraaan, dalam masyakrat yang sejahtera akan muncul sebuah kondisi damai. J<\/p>\n<p>\u201cJika dilakukan pemberantasan pada tindakan korupsi maka akan dapat mewujudkan kesejahteraan dan dapat mempertahakan perdamaian Aceh,\u201d ujar Mawardi.<\/p>\n<p>Ia melihat, saat ini memang ada perubahan dalam pemberantasan korupsi. Dimana perubahannya itu terjadi yakni ada pelemahan dalam hal upaya pemberantasan korupsi.<\/p>\n<p>\u201cPemberantasan kasus korupsi harus dimulai dari hilir hingga ke hulu. Jangan sampai proses nya berhenti dari hilir sehingga hulunya tidak terjamah. Padahal pangkal korsupsi utamanya ada di hulu,\u201d tuturnya.<\/p>\n<p>Dekan Fakultas Hukum USK, Gaussyah, menyampaikan bahwa sering kali ketika penyidik KPK sudah ke Aceh, tapi tidak ada hasil yang memuaskan harusnya proses terang benderang hingga akhir agar kita bertanya-tanya status hukumnya.<\/p>\n<p>\u201cAda anomali Otsus dan kemiskinan dimana 2008-2022 ada senilai Rp 96 triliun, sudah mengalir ke provinsi Aceh tapi rekor kita masih termiskin se Sumatra,\u201d kata Gaussyah.<\/p>\n<p>Ia melanjutkan, khusus untuk kasus Ayah Merin, apakah beliau pemain tunggal, apakah dengan kerugian negara sebesar itu bisa bermain sendiri? Ada Nindya Karya, Tuah Sejatai PT tersebut terindikasi terlibat dan sudah ditetapkan sebagai terasangka.<\/p>\n<p>\u201cOrang terlibat langsung harusnya juga ada bagian perencanaan, ada pengawasnya. Seharusnya dalam kasus ini juga ikut turut tanggung jawab,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Dimana secara adminisratif tidak bisa hanya pidana, administrasi juga bisa diproses hukumnya. Harusnya seperti kasus beasiswa Aceh ditelusuri lagi pelanggaran administrtif.<\/p>\n<p>\u201cUntuk kasus BPKS apakah tersangkanya Ayah Merin saja, apakah tidak ada orang lain yang diuntungkan. Perusahaan- perusahaan diminta tanggung jawab,\u201d jelasnya.<\/p>\n<p>Sementara itu, mantan Wali Kota Sabang, Munawar Liza Zainal, menyebutkan bahwa dirinya merupakan orang pertama yang mewalan ketika itu. Dimana banyak pihak yang menyayangkan dan mengatakan istilah <em>kuet pade lam reudok<\/em>.<\/p>\n<p>\u201cSaya menjadi musuh bersama waktu itu. Waktu itu saya menentang ketika ada proses \u201cPL\u201d dalam hal pengadaan di BPKS,\u201d ungkapnya.<\/p>\n<p>Munawar menjelaskan, ketika melawan dirinya tidak sanggup, maka dirinya membentuk dewan pengawas (Dewas). Sehingga Dewas juga ditentang waktu itu dikatakan tidak ada surat dari presiden.<\/p>\n<p>\u201cTerpaksa kami surati presiden yang ototmatis dibalas jadi dewas. Waktu itu kami tidak digaji, tidak apa-apa, kami gaji sendiri, berkat bantuan pak Mawardi Ismail dibidang hukum kita jauh dari hal koruptif,\u201d ujar Munawar.[]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aceh Resource and Development (ARD) menggelar diskusi publik dengan tema \u201cSiapa yang akan menyusul ke KPK (mendorong pengungkapan kasus korupsi di Aceh oleh KPK)\u201d. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Kyriad Muraya, Selasa (28\/2\/2023).<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":184764,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[35],"tags":[154494,231,243,6769,6770,8461,13535,62454,154493],"series":[],"class_list":["post-184763","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh","tag-alfian","tag-kpk","tag-hukum","tag-korupsi","tag-kasus-korupsi","tag-usk","tag-mata","tag-ard","tag-mawardi-ismail"],"ha_author":{"id":1,"name":"Redaksi","avatar":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/media\/2026\/10\/logo-harian-aceh-indonesia-512x512-1.webp","verified":true,"bio":"Akun Redaksi Kantor Berita Harian Aceh Indonesia adalah akun yang mengelola seluruh arus informasi yang kemudian terpublikasi di situs Harian Aceh Indonesia."},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/184763","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=184763"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/184763\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/184764"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=184763"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=184763"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=184763"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=184763"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}