Sebab, MK juga memberikan peluang bagi yang berpengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).<\/p>\n
\u201cTokoh atau figur tersebut dapat saja, dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) karena terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat, publik, atau kepercayaan negara,\u201d ujar Guntur melanjutkan.<\/p>\n
Lebih lanjut, ucap Guntur, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 menunjukkan terdapat sekitar 21,974 juta jiwa penduduk rentang usia 30-34 tahun. Kemudian, sekitar 21,046 juta jiwa penduduk rentang usia 35-39 tahun.<\/p>\n
\u201cHal ini menunjukkan bahwa ketersediaan calon-calon pemimpin generasi muda, terlepas dari pengalaman yang mereka miliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan berpotensi besar,\u201d kata Guntur menambahkan.<\/p>\n
Ia menilai, adanya batasan syarat presiden dan wakil presiden berusia minimal 40 tahun berpotensi merugikan hak konstitusional generasi muda.<\/p>\n
Diketahui, MK memutuskan untuk menerima perkara Nomor 90\/PUU-XXI\/2023 yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. “Menetapkan untuk mengabulkan gugatan perkara sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam persidangan.<\/p>\n
\u201cSehingga, Pasal 169 huruf q undang-undang nomor 7 tahun 2017\u00a0 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi \u2018berusia paling rendah 40 tahun atau pernah\/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah\u2019,\u201d ujar Anwar menambahkan.<\/p>\n
Sumber:<\/b> Gelora <\/a><\/em><\/span><\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"