Direktur Rumah Politik<\/a> Indonesia, Fernando Emas menilai Ketua MK Anwar Usman telah menjerumuskan MK ke lubang politik yang bertentangan dengan UU.<\/p>\n “Hakim MK sudah menjerumuskan lembaga pengawal konstitusi dalam pusaran politik sehingga membuat turun tingkat kepercayaan publik,” kata Fernando kepada wartawan, Selasa 17 Oktober 2023.<\/p>\n Keputusan adik ipar Jokowi, seakan telah memberikan karpet merah bagi Gibran Rakabuming untuk melanggang menjadi cawapres.<\/p>\n Selain itu, keputusan Ketua MK itu menjadi bukti keberadaan Anwar Usman di MK sangat sarat dengan konflik kepentingan.<\/p>\n “Kalau Gibran menjadi cawapres Prabowo dan sengketa pilkada disidangkan oleh MK maka Anwar Usman jadi konflik kepentingan karena Gibran keponakannya,” tegasnya.<\/p>\n Tak hanya itu, MK dinilai tidak konsisten dalam menangani dan memutuskan uji materi yang seharusnya menjadi ranah pembuat Undang-Undang yaitu DPR dan Pemerintah namun diambil alih oleh MK.<\/p>\n Dengan putusan yang ambigu itu, sharusnya Anwar Usman mundur dari Ketua MK agar jangan semakin terpuruk dibawah kepemimpinannya.<\/p>\n “Ini catatan buruk juga bagi pemerintahan Jokowi karena terpuruknya MK dan menurunnya tingkat kepercayaan pada saat Jokowi menjadi Presiden,” tegasnya.<\/p>\n Karena itu, Fernando beranggapan pernikahan Anwar Usman dengan adiknya Jokowi merupakan pernikahan politik demi kepentingan politik dinasti Jokowi.<\/p>\n “Jangan-jangan pernikahan adik Jokowi, Idaya dengan Anwar Usman adalah pernikahan politk yang dilakukan untuk kepentingan politik keluarga Jokowi?,” tanyanya.<\/p>\n Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.<\/p>\n MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun yang digugat Partai PSI.<\/p>\n Namun berbeda halnya dengan gugatan yang diajukan warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbirru Re A yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah dengan Perkara Nomor 90\/PUU-XXI\/2023 diajukan.<\/p>\n Mahkamah Konstitusi justru mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diajukan Almas Tsaqibbirru Re A tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden diubah menjadi berusia 40 tahun.<\/p>\n Atau MK memperbolehkan politisi menjadi capres-cawapres yang pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.<\/p>\n “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yaang digelar di Gedung MK, Senin siang (16\/10\/2023).***<\/p>\n Sumber:<\/b> Gelora <\/a><\/em><\/span><\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"