Hasto mengatakan, pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko WIdodo<\/a> (Jokowi<\/a>) begitu terbuka dalam menggunakan kekuasaan, bahkan menabrak hukum lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang membuka langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawapres pendamping Prabowo Subianto.<\/p>\n Apa yang dituduhkannya ini, bukan klaim sepihak, tapi juga disebut Hasto sebagai kesaksian dari berbagai tokoh, seperti Goenawan Mohammad, Hamid Awaluddin, Yenny Wahid dan tokoh-tokoh lainnya.<\/p>\n “Mohon maaf, semua menyuarakan hal yang sama,” kata Hasto saat memperkenalkan Yenny Wahid masuk di barisan TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta, Jumat (27\/10\/2023).<\/p>\n Menurutnya, ambisi kekuasaan pemerintahan di rezim saat ini begitu telanjang diperlihatkan, hingga menabrak konstitusi pun sah-sah saja dan menjadi pembenaran. PDIP, kata Hasto, tidak setuju dengan hal itu.<\/p>\n “Ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui MK. Ini yg didengarkan oleh PDIP, karena kami partai yang berasal dari rakyat,” tutur dia.<\/p>\n Hasto menyatakan bahwa sikap PDIP adalah tegak lurus pada konstitusi. Sehingga pihaknya mempercayakan kredibilitas Majelis Kehormatan MK.<\/p>\n “Kami tidak campur tangan kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum kami serahkan sepenuhnya lembaga majelis etik yang sudah dibentuk. Kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya, ” kata Hasto.<\/p>\n Sumber:<\/b> Gelora <\/a><\/em><\/span><\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"