<\/b><\/p>\n
BANDA ACEH <\/b>– Setelah sempat dicopot saat Jokowi<\/a> melakukan kunjungan kerja ke Pasar Bulan, baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud MD<\/a> di Bali sudah terpasang kembali.<\/p>\n Baliho Ganjar-Mahfud sudah dipasang lagi bersama baliho-baliho lainnya di pinggir jalan pada Rabu (1\/11\/2023)<\/p>\n Dikutip dari Tribun Bali, Lokasi pemasangan baliho itu juga diketahui sama seperti sebelum dicopot.<\/p>\n Bahkan tidak ada pergeseran sama sekali, seperti saat baliho tersebut sebelum diturunkan.<\/p>\n Namun demikian, bendera-bendera PDIP<\/a> tak terlihat terpasang di sisi jalan.<\/p>\n Padahal sebelum kedatangan Presiden Jokowi, bendera berlambang banteng tersebut terpasang setiap beberapa meter di sepanjang jalan di depan Pasar Bulan.<\/p>\n Seorang tukang parkir Pasar Bulan, Anak Agung Gede Putra mengatakan, baliho tersebut telah dipasang usai Presiden Jokowi meninggalkan Pasar Bulan.<\/p>\n “Dipasangnya kemarin, pas Pak Jokowi pergi, langsung dipasang lagi. Dipasang sama yang tadinya menurunkan,” ujarnya.<\/p>\n Meskipun penurunan baliho sempat menuai pro-kontra di media sosial. Namun terlihat situasi sangat kondusif.<\/p>\n Aktivitas jual-beli di Pasar Bulan masih normal seperti biasa.<\/p>\n “Situasi normal, tidak ada apa-apa,” ujar Agung Putra.<\/p>\n Sebelumnya diketahui PDIP geram lantaran baliho Ganjar-Mahfud di Bali dicopot saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Bali pada Selasa (31\/10\/2023).<\/p>\n Namun, Jokowi menyebut bahwa pencopotan baliho bakal Capres itu sebagai bentuk netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap bakal Capres.<\/p>\n Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus Netral.<\/p>\n “ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral,” kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu, (1\/11\/2023) seperti dikutip Tribunnews.com.<\/p>\n Namun begitu, Jokowi juga mengingatkan bahwa setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.<\/p>\n Komunikasi dengan pengurus partai di daerah kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai Politik<\/a> karena memindahkan atribut partai.<\/p>\n