<\/b><\/p>\n
BANDA ACEH <\/b>– Menteri Koordinator bidang Politik<\/a> Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD<\/a> menyebut berdasarkan pengalamannya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang biasanya melakukan kecurangan ialah antar-peserta atau kontestan.<\/p>\n “Berdasarkan pengalaman saya sebagai hakim MK, yang curang itu biasanya antar-kontestan,” kata Menko Polhukam RI Mahfud Md di Padang, Sumbar, Kamis (16\/11\/2023).<\/p>\n Lebih jauh, antar-kontestan yang dimaksud, misalnya, partai politik A mencurangi partai B dengan cara membayar atau menyuap Komisi Pemilihan Umum (KPU).<\/p>\n “Itu betul. Sudah banyak yang dipenjara, sudah banyak yang dijatuhi sanksi. Baik itu dari kalangan kontestan maupun penyelenggaranya,” kata Prof. Mahfud.<\/p>\n Teranyar, lanjut dia, salah seorang oknum anggota Bawaslu di Pulau Sumatera yang terkena operasi tangkap tangan (OTT). Oknum tersebut diketahui melakukan tawar menawar untuk menguntungkan pihak tertentu.<\/p>\n Mahfud tidak menampik penyelenggaraan pemilu memang kerap diwarnai kecurangan. Sehingga, hasil pesta demokrasi tersebut ternoda. Bahkan, tak jarang pula masyarakat menuding kecurangan itu dilakukan oleh aparat atau pemerintah.<\/p>\n Ia mengatakan pelanggaran pesta demokrasi tidak hanya terjadi pada peserta pemilu atau penyelenggara saja. Namun, institusi kepolisian dan TNI serta aparatur sipil negara juga bisa terjerat.<\/p>\n Oleh karena itu, ia mengingatkan pesan Presiden agar Pemilu 2024<\/a> dilaksanakan dengan jujur, adil, demokratis, tenang dan damai. Tidak hanya itu, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan setiap aparat pemerintah harus netral.<\/p>\n Menurutnya, siapa pun anak bangsa yang terpilih pada Pemilu 2024 maka harus didukung, serta diberikan kesempatan untuk memimpin Indonesia dan berbakti kepada bangsa dan negara.<\/p>\n