<\/b><\/p>\n
BANDA ACEH –<\/b> Jaringan Aktifis Reformasi Indonesia Maju 98 (Jari Maju 98) buka-bukaan soal ketidaknetralan Mahfud MD<\/a> terhadap pejabat daerah yang sudah terang-terangan mendukung dirinya sebagai cawapres.<\/p>\n Temuan tak netralnya Menko Polhukam Mahfud MD karena mengetahui Pj kepala daerah (Kabupaten Sorong) memerintahkan kepada Kepala BIN Daerah (KABINDA) untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo.<\/p>\n “Ini mengagetkan kita semua. Ditambah lagi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD tidak terkait ranah hukum dan tidak akan mengganggu netralitas aparatur sipil negara (ASN),\u201d katanya.<\/p>\n \u201cIni pernyataan yang absurd dan melemahkan kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah,” kata Ketua Jari Maju 98, Rahman Toha, Jumat (17\/11\/2023).<\/p>\n Rahman Toha menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. Ia menilai, harusnya penunjukan Pj kepala daerah adalah sebuah upaya kebijakan yang profesioanl dan tidak ditunggangi kepentingan Politik<\/a>, terutama pemenangan salah satu capres.<\/p>\n Namun, temuan ini telah membuka mata adanya upaya obius power atau penyalahgunaan kewenangan kepala daerah dan institusi lain seperti BIN.<\/p>\n “Apakah pakta integritas Pj kepala daerah juga sama dilakukan untuk daerah-daerah lain? tentu ini jadi tanda Tanya besar buat kita semua,” ujarnya.<\/p>\n Karena itu, Rahman berharap agar pemerintah mengklarifikasi dan menginvestigasi lebih dalam atas temuan ketidak netralan Menko Polhukam.<\/p>\n “Harus dijelaskan kepada publik apa yang sebenarnya sedang terjadi. Publik harus tahu ini secara menyeluruh,” ujarnya.<\/p>\n Selain itu, Rahman juga menilai pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD sudah menunjukan ketidakprofesionalan selama menjabat Menko Polhukam, karena baik BIN maupun Kemendagri berada dibawah koordinasinya.<\/p>\n “Sekali Pak Mahfud MD telah gagal menjaga netralitas para ASN, dan bukannya melakukan investigasi dan perbaikan, tapi malah tampak membiarkan begitu saja kejadian ini,” tegasnya.<\/p>\n