Jokowi<\/a> tidak bertemu, sehingga menunjukkan mereka menganggap cerita tersebut bohong, padahal menurut Anthony tidak ada orang waras yang berani mengarang hal seperti itu.<\/p>\n“Tidak ada orang waras berani mengarang bertemu presiden dan cerita diminta hentikan kasus korupsi. Istana membantah: cerita tersebut bohong! Artinya fitnah? Rakyat tidak percaya bantahan istana: lebih percaya cerita Agus Rahardjo, ketua KPK 2015-2019,” ujar Anthony dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Minggu (3\/12).<\/p>\n
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut pernah dipanggi Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus E-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov).<\/p>\n
Ari mengatakan pihaknya telah memerika riwayat agenda pertemuan antara Jokowi dengan Agus, namun di dalam agenda pertemuan tersebut tidak ada atau tidak pernah terjadi.<\/p>\n
“Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden,” kata Ari saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (1\/12).<\/p>\n
Ia pun meminta publik untuk melihat realita dalam kasus Setnov, dimana proses hukum terhadap mantan Ketua DPR RI itu tetap berjalan dan sudah mencapai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.<\/p>\n
Ari menekankan pada tahun 2017, Jokowi meminta dengan tegas agar Setnov mengikuti proses hukum di KPK. “Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik,” kata dia.<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BANDA ACEH – Pengamat ekonomi dan Politik Anthony Budiawan mengungkapkan bahwa rakyat tidak percaya bantahan Istana terhadap mantan Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai Presiden Joko WIdodo yang meminta menghentikan kasus korupsi E-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov). Dalam bantahannya, Istana menegaskan Agus Rahardjo dan Jokowi tidak bertemu, sehingga menunjukkan mereka menganggap cerita tersebut bohong, padahal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":283082,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[242],"series":[],"class_list":["post-283081","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-politik"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/283081","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=283081"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/283081\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/283082"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=283081"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=283081"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=283081"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=283081"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}