{"id":283211,"date":"2023-12-04T10:00:05","date_gmt":"2023-12-04T03:00:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/?p=283211"},"modified":"2023-12-04T12:10:48","modified_gmt":"2023-12-04T05:10:48","slug":"ubah-aturan-demi-melanjutkan-kekuasaan-jokowi-akhirnya-berubah-dari-merakyat-menjadi-otoriter","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2023\/12\/04\/ubah-aturan-demi-melanjutkan-kekuasaan-jokowi-akhirnya-berubah-dari-merakyat-menjadi-otoriter\/","title":{"rendered":"Ubah Aturan Demi Melanjutkan Kekuasaan, Jokowi Akhirnya Berubah Dari Merakyat Menjadi Otoriter"},"content":{"rendered":"

A<\/span>BSURDITAS politik saat ini bukan lagi menunjukkan gejala-gejala atau indikasi-indikasi kebangkitan Orde Baru dimana penguasa mengatur alat-alat negara untuk meraih kekuasaan.<\/p>\n

Bukan lagi dilakukan dengan cawe-cawe di panggung belakang, tapi terang benderang di panggung depan.<\/p>\n

Perubahan dari pemimpin rakyat menjadi pemimpin otoriter benar-benar sudah sempurna dalam diri Jokowi<\/a>. Metamorfosa terjadi ketika Jokowi cawe-cawe politik demi keberlanjutan kekuasaan melalui anaknya.<\/p>\n

Tangan besi dilakukan menyandera elit politik dan bahkan tidak segan-segan memukul keras kalau ada yang berani tidak TEGAK LURUS JOKOWI.<\/p>\n

Kalau metamorfosa ulat menjadi kupu-kupu sangat indah dan menakjubkan, sebaliknya metamorfosa Jokowi dari pemimpin merakyat menjadi otoriter sangat mengerikan.<\/p>\n

Fakta kepemimpinan otoriter itu semakin terang benderang saat mantan Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkap peristiwa cawe-cawe Jokowi mengintervensi kasus e-KTP dimana Setya Novanto menjadi tersangkanya. Perubahan UU KPK pun dilakukan sehingga Jokowi punya kekuasaan penuh di KPK.<\/p>\n

Ini seperti sedang menguatkan adanya juga cawe-cawe Jokowi ke partai-partai politik melanjutkan kekuasaannya melalui anaknya.<\/p>\n

Saya sendiri awalnya tidak pernah menyangka hal ini nyata karena meyakini sampai sebelum putusan MK, Jokowi adalah sosok yang sudah selesai dengan dirinya untuk berkuasa.<\/p>\n

Namun fakta berkata lain. Cawe-cawe politik 3 periode, perpajangan masa jabatan, dll adalah manuver politik Jokowi untuk melanjutkan kekuasaannya.<\/p>\n

Ditolak oleh Megawati, kemudian disambut oleh Prabowo yang adalah menantu kandung dari Soeharto tokoh Orde Baru.<\/p>\n

Tidak heran kalau akhirnya Jokowi langsung akrab dengan Prabowo karena memiliki kesamaan ideologi.<\/p>\n

Ideologi kerakyatan menjadi ideologi oligarki. Jokowi benar-benar sudah tercabut dari akarnya.<\/p>\n

Perubahan UU KPK, putusan MK yang diambil dengan pelanggaran etika berat, penggunaan alat-alat Kekuasaan, mengintimidasi lawan politik, dan KPU yang “diatur” sedemikian rupa adalah indikasi kuat bangkitnya Neo Orba.<\/p>\n

Indonesia tidak boleh lagi mundur dan kembali pada kesalahan yang sama. Sudah cukup kita merasakan era Orde Baru yang penuh kecemasan dan ketidakadilan.<\/p>\n

Kita harus hentikan pemimpin yang melanggengkan segala cara untuk kembali berkuasa.<\/p>\n

\n
\"Gambar
Gambar ilustrasi Jokowi mengekang proses Demokrasi di Indonesia setelah Reformasi. FOTO\/Net. \u24b8 Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto<\/figcaption><\/figure>\n

Indonesia memang belum sampai dalam tahapan untuk menjadi negara otoriter secara penuh di era Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, praktik tersebut sudah dapat ditemui dan dirasakan di kehidupan nyata.<\/p><\/div>\n

Begitu kata Direktur Center for media and Democracy LP3ES, Wijayanto saat membuka diskusi bertajuk\u00a0\u201cIsu HAM Era Jokowi & Kekerasan Negara\u201d<\/i>\u00a0yang digelar LP3ES.<\/p>\n

Dia menjelaskan bahwa ada empat indikator praktik negara otoriter yang dapat ditemui dan dirasakan.<\/p>\n

Pertama\u00a0<\/b>diingkarinya aturan main demokratis dengan adanya keterlibatan lembaga-lembaga negara untuk memenangkan salah satu calon dan munculnya wacana dari pemerintah untuk membuat presiden dapat menjabat dalam tiga periode.<\/p>\n

Kedua<\/b>, kelompok oposisi semakin lemah. Hal ini seiring masuknya dua rival Joko Widodo di Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dalam struktur pemerintahan.<\/p>\n

\u201cKetiga\u00a0<\/b>pembiaran terhadap kekerasan. Itu terjadi pada penolakan Omnibus Law dan juga penolakan revisi UU KPK,\u201d<\/i>\u00a0sambungnya.<\/p>\n

Sementara indikator yang\u00a0keempat\u00a0<\/b>adalah adanya ancaman terhadap kebebasan sipil yang dapat dilihat dari teror terhadap para aktivis yang sampai saat ini kasusnya belum juga tuntas.<\/p>\n

Hal ini terjadi ketika konsolidasi oligarki tidak diikuti dengan konsolidasi publik, sehingga para oligarch tidak memiliki penantang.<\/p>\n

\u201cHal tersebut semakin nyata ketika kita berefleksi terdapat berbagai kebijakan pemerintah yang keluar tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, mulai dari New Normal hingga Omnibus Law dan pemaksaan diselenggarakannya pemilu,\u201d<\/i> tegasnya.<\/p>\n

Menurut Wijayanto, sudah saatnya pemerintah kembali mendengarkan suara rakyat.<\/p>\n

Pemimpin-pemimpin yang terpilih tidak seharusnya memunggungi demokrasi dan mengutamakan aspirasi rakyat.<\/p>\n

\u201cApalagi,\u00a0 aspirasi rakyat terutama dalam saluran digital, terhambat dengan adanya pasukan siber,\u201d<\/i>\u00a0tegasnya.<\/p>\n

Berikut 29 Tanda-tanda Pemerintah Otoriter Menurut YLBHI:<\/h4>\n
    \n
  1. Membuat PP Pengupahan yang bertentangan dengan UU (2015)<\/li>\n
  2. Memperlemah (Kemungkinan Adanya) Oposisi dengan Mengacakngacak Parpol melalui Melawan Hukum Putusan MA: Golkar (2015).<\/li>\n
  3. Memperlemah (Kemungkinan Adanya) Oposisi dengan Mengacakngacak Parpol melalui Melawan Hukum Putusan MA: PPP (2016).<\/li>\n
  4. Membiarkan Pembantunya Membangkang terhadap Putusan MK (2016).<\/li>\n
  5. Membatasi Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Melalui PP 60\/2017 yang Bertentangan dengan UU 9\/1998 (2017)<\/li>\n
  6. Perppu Ormas Membubarkan Ormas Tanpa Pengadilan (2017).<\/li>\n
  7. UU 5\/2018 tentang Perubahan atas UU 15\/2003 tentang Penetapan Perpu 1\/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UndangUndang mengkaburkan batasan peran TNI dalam urusan pertahanan.<\/li>\n
  8. Permendagri 3\/2018 tentang tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian\/SKP (2018).<\/li>\n
  9. Hak Tidak Memilih\/Golput dijerat UU Terorisme dan UU ITE (2019).<\/li>\n
  10. Penggunaan Pasal Makar oleh Kepolisian Secara Sembarangan.<\/li>\n
  11. Melegalkan Kriminalisasi Pemilik Hak atas Tanah dengan Dalih Komponen Cadangan (2019).<\/li>\n
  12. Mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Pertahanan.<\/li>\n
  13. Mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Keamanan: Polri.<\/li>\n
  14. SK Menkopolhukam No. 38\/2019 tentang Tim Asistensi Hukum (2019).<\/li>\n
  15. Menyetujui SKB tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka<\/li>\n
  16. Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara (2019).<\/li>\n
  17. Pemberangusan Masif Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum<\/li>\n
  18. (2019)<\/li>\n
  19. Pemerintah memasukkan\/setuju pasal makar, penghinaan presiden dan penodaan agama dalam RKUHP (2019)<\/li>\n
  20. Operasi Militer Ilegal Di Papua (2019).<\/li>\n
  21. Pemadaman Internet di Papua (2019).<\/li>\n
  22. UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Penelitian (2019).<\/li>\n
  23. Mengabaikan Partisipasi Publik dalam Rencana Pemindahan Ibukota Negara (2019).<\/li>\n
  24. Meminta BIN dan Polri untuk Menangani Ormas yang Menolak Omnibus Law (2020).<\/li>\n
  25. Berkehendak Menjalankan Darurat Sipil (2020).<\/li>\n
  26. Membiarkan Anak Buahnya Melawan Putusan MK untuk Mengkriminalkan \u201cPenghina\u201d Presiden (2020).<\/li>\n
  27. Membangkang terhadap Putusan MA tentang BPJS (2020).<\/li>\n
  28. Berkehendak Bisa Mengubah UU dengan PP (2020).<\/li>\n
  29. Pemberangusan Hak atas Kebebasan Berpendapat (2020).<\/li>\n
  30. BIN Ikut Campur Diskusi Di Kampus (2020)<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Perubahan dari pemimpin rakyat menjadi pemimpin otoriter benar-benar sudah sempurna dalam diri Jokowi. Metamorfosa terjadi ketika Jokowi cawe-cawe politik demi keberlanjutan kekuasaan melalui anaknya.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":283221,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[59],"tags":[2816,94,247280,247278,247279],"series":[],"class_list":["post-283211","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-in-depth","tag-demokrasi","tag-jokowi","tag-jokowi-merusak-demokrasi","tag-jokowi-otoriter","tag-otoriter"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/283211","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=283211"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/283211\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/283221"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=283211"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=283211"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=283211"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=283211"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}