Pertanyaan itu diajukan Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo<\/a> dalam debat perdana yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU<\/a>), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (12\/12).<\/p>\n Menurut Anies, proyek pembangunan IKN salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap.<\/p>\n “Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang dan ketika dialognya sudah jadi undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi,” kata Anies.<\/p>\n Capres yang diusung Partai NasDem<\/a>, Partai Keadilan Sejahtera (PKS<\/a>) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB<\/a>) itu menyoroti urgensi pembangunan IKN yang menelan dana triliunan. Di sisi lain, Anies menyinggung masih banyaknya rakyat yang mengalami kesusahan.<\/p>\n “Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana lah keadilan kita?” sentil Anies.<\/p>\n <\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"