BANDA ACEH<\/b> -Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani, mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turun tangan dan menindak tegas oknum TNI yang diduga terlibat penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.<\/p>\n
Menurut dia , kekerasan yang dialami relawan Ganjar-Mahfud membahayakan integritas Pemilu, bahkan mengancam masa depan Pemilu yang aman dan damai.<\/p>\n
“Ini membahayakan demokrasi kita, Pemilu yang aman dan damai dicoreng oknum TNI. Karena itu, Panglima TNI harus mengusut tuntas kejahatan kemanusiaan ini,” tandas Benny kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (31\/12).<\/p>\n
Penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit merupakan kejahatan kemanusiaan yang perlu dilawan. Sebab, tindakan represif kepada rakyat sipil tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang.<\/p>\n
\u201cKami mengutuk tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Itu tidak dapat dibenarkan di negara hukum dan demokrasi. Kejahatan kemanusiaan tidak boleh ada lagi di bumi Indonesia ini,” tegasnya.<\/p>\n
Benny berharap pengusutan tidak berhenti pada penindakan hukum kepada sejumlah oknum prajurit TNI. Dia meminta motif perbuatan itu diungkap secara terang benderang kepada publik.<\/p>\n
“Tidak hanya diseret ke penjara, tapi harus dicari motif yang melatarbelakangi mereka melakukan kekerasan itu. Sebagai aktivis 98, cita-cita kami sejak 25 tahun lalu tidak pernah bergeser, kami menggulingkan rezim Orde Baru untuk melawan tindakan militeristik kepada rakyat sipil,” katanya.<\/p>\n
Karenanya, sambung dia, polisi, TNI, dan Komnas HAM harus segera turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Jika dibiarkan begitu saja, akan terjadi korban penganiayaan lain oleh oknum tentara.<\/p>\n
“Kami berharap aparat kepolisian, TNI dan Komnas HAM, turun tangan. Kejahatan kemanusiaan ini membahayakan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah, bahkan nyawa,” katanya lagi.<\/p>\n
Benny juga menegaskan, jika kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud tak diusut tuntas oleh Panglima TNI, lebih baik mundur dari jabatan. Karena hal itu berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat TNI.<\/p>\n
Bahkan, lanjut dia, akan terjadi pemberontakan sipil kepada TNI, seperti terjadi pada reformasi 98. Di mana rakyat melawan kekuasaan militer yang dipimpin Presiden Soeharto.<\/p>\n
“Kita tidak berharap seperti itu. Karenanya, tuntutan kami jelas, Dandim, KSAD, dan Panglima TNI, seret para oknum itu agar bertanggung jawab, tunjukkan sikap ksatria dan patriot,” imbuhnya.<\/p>\n