{"id":309595,"date":"2024-01-30T20:46:00","date_gmt":"2024-01-30T13:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2024\/01\/30\/pdip-kritik-presiden-jokowi-tak-libatkan-mensos-risma-dalam-penyaluran-bansos\/"},"modified":"2024-01-31T06:59:25","modified_gmt":"2024-01-30T23:59:25","slug":"pdip-kritik-presiden-jokowi-tak-libatkan-mensos-risma-dalam-penyaluran-bansos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2024\/01\/30\/pdip-kritik-presiden-jokowi-tak-libatkan-mensos-risma-dalam-penyaluran-bansos\/","title":{"rendered":"PDIP Kritik Presiden Jokowi Tak Libatkan Mensos Risma dalam Penyaluran Bansos"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/b> – Sekretaris Jenderal PDIP<\/a> Hasto Kristiyanto mengkritik Presiden Joko WIdodo<\/a> atau Jokowi<\/a> yang tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial (bansos<\/a>) ke masyarakat.<\/p>\n

Menurutnya, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius.<\/p>\n

“Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo<\/a>-Gibran,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30\/1\/2024)<\/p>\n

Dia menduga Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDIP, yang mana PDIP merupakan parpol pengusung paslon Pilpres 03 Ganjar-Mahfud.<\/p>\n

Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka<\/a> yang berpasangan dengan Prabowo Subiantos sebagai paslon 02 di Pilpres.<\/p>\n

“Ini penyalahgunaan Politik<\/a> bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik,” kata Hasto.<\/p>\n

Hasto menegaskan bahwa Risma juga memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang Mensos.<\/p>\n

“Beliau tidak mau data data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga,” tandas Hasto.<\/p>\n

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah khawatir pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 dijadikan sebagai alat kepentingan politik pihak tertentu.<\/p>\n

“Saya khawatir dengan kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya, program bansos menjadi tidak tepat sasaran,” kata Said kepada wartawan, Selasa (30\/1\/2024).<\/p>\n

Said juga khawatir target untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 tidak tercapai.<\/p>\n

“Karena penyaluran bansos lebih kental muara politiknya, dan itu di pelopori langsung oleh Bapak Presiden (Joko Widodo),” ujarnya.<\/p>\n

Ketua DPP PDI Perjuangan (ini) menyesalkan kementerian dan lembaga lain mengambil alih tugas Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bansos.<\/p>\n

Sementara, Kemensos sebagai ujung tombak penyaluran bansos yang memiliki data 18,8 juta penerima bansos tidak dilibatkan.<\/p>\n

“Malah ini diambil alih oleh badan badan lain yang tidak memiliki tupoksi atas hal itu,” ungkap Said.<\/p>\n

Said menjelaskan, hampir 10 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain, apalagi Kemenko PMK.<\/p>\n

“Kalau kemudian lembaga-lembaga selain Kemensos itu menyebarkan bansos, apa dasar datanya? Sehingga publik patut curiga hal ini jadi alat politik, bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan,” ucapnya.<\/p>\n

Dia mengusulkan agar jatah bansos pada tiga bulan pertama, yakni Januari-Maret 2024 disalurkan Minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024.<\/p>\n

Menurut Said, hal tersebut perlu dilakukan agar penyaluran bansos tidak dicurigai sebagai kendaraan politik jelang Pilpres.[]<\/p>\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik Presiden Joko WIdodo atau Jokowi yang tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":309596,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[94,242,1597,1645,3071,8786],"series":[],"class_list":["post-309595","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-jokowi","tag-politik","tag-presiden-jokowi","tag-joko-widodo","tag-pdip","tag-penyaluran-bansos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/309595","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=309595"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/309595\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/309596"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=309595"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=309595"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=309595"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=309595"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}