“Jadi tidak serta-merta vonis DKPP membatalkan pendaftaran Gibran begitu saja,” ujarnya.<\/p>\n
BANDA ACEH<\/b>\u00a0 – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menekankan bahwa fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terbatas pada penilaian terhadap kebijakan penyelenggaraan pemilu, dengan fokus pada aspek etika.<\/p>\n
Dilansir dari Antara Selasa (6\/2), menurut Feri Amsari, setelah vonis DKPP, proses hukum lanjutan melibatkan langkah-langkah seperti proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau sidang sengketa administrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).<\/p>\n
“Mereka hanya menilai tindakan maupun kebijakan yang dikeluarkan penyelenggara pemilu itu etis atau tidak. Tentu ada proses hukum berikutnya,” ucap Feri Amsari dikutip dari ANTARA (6\/2).<\/p>\n
Proses tersebut berada di bawah yurisdiksi pengadilan yang kemudian akan menentukan hasil akhir dan dampak hukum dari tindakan penyelenggara pemilu yang dinilai melanggar etika.<\/p>\n
Feri Amsari mengungkapkan bahwa DKPP hanya menilai apakah tindakan dan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemilu bersifat etis atau tidak.<\/p>\n
Namun, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas menegaskan bahwa langkah-langkah hukum selanjutnya akan ditentukan oleh proses hukum di pengadilan.<\/p>\n
Contohnya, vonis DKPP dapat mengalami proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau sidang sengketa administrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).<\/p>\n
Vonis DKPP sebelumnya terkait pelanggaran kode etik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU<\/a>) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka<\/a> sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024<\/a>.<\/p>\n “Jadi tidak serta-merta vonis DKPP membatalkan pendaftaran Gibran begitu saja,” ujarnya.<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"