Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, berpendapat, netralitas semakin disorot publik. Terlebih Presiden Jokowi<\/a> pernah mengeluarkan pernyataan sembari membawa kertas bertuliskan presiden boleh kampanye dan boleh memihak.<\/p>\n “Presiden ini mirip emak-emak ARM (Aliansi Rakyat Menggugat) sering demo bawa kardus yang kritik penguasa di depan Sarinah Jakarta Pusat,” kata Muslim, kepada Kantor Berita Politik<\/a> RMOL, Rabu (7\/2).<\/p>\n Dia menilai pernyataan Jokowi itu berbahaya, karena memicu aparatur negara menjadi tidak netral, demi mengamankan perintah presiden.<\/p>\n “Maka, Jokowi harus memperbaharui pernyataannya, setelah nenteng kardus berisi UU Pemilu yang tidak lengkap itu. Dia harus bikin pernyataan lagi, bahwa TNI-Polri, ASN, harus netral, menteri-menteri harus netral, termasuk semua jajaran di bawahnya, termasuk para gubernur,” katanya.<\/p>\n Karena, tambah dia, rasanya sulit tercipta netralitas di kalangan TNI-Polri dan ASN, bila Presiden Jokowi tidak memperbaharui pernyataannya.<\/p>\n “Pernyataan Jokowi soal cawe-cawe dan memihak itu merusak Pilpres, demokrasi, dan Pemilu. Petisi dan seruan dari para guru besar dan akademisi 50 kampus terkemuka harusnya jadi peringatan keras,” pungkas Muslim.<\/p>\n <\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"