Menurut Billy, apa yang dilakukan oleh Jokowi merupakan politisasi kewenangan. “Tentu kami patut menduga ini ada politisasi kewenangan untuk menyambut pemilu besok.\u00a0<\/p>\n
Semua terkesan dipaksakan jika dilihat jangka waktunya,” ujar dia, saat dihubungi media, Selasa (13\/2\/2024). Bahkan dia menyindir yang dilakukan oleh Jokowi tidak lain adalah mengkonversikan suara dengan iming-iming rupiah.\u00a0<\/p>\n
\u00a0“Kewenangan penguasa sekarang adalah mencoba mengkonversikan suara dengan rupiah, menginjak-injak harga diri rakyat,” tegas dia.\u00a0<\/p>\n
“Biar lah rakyat Indonesia dan pemilih rasional yang menilai hal tersebut,” sambungnya. Sebelumnya, Jokowi menaikkan Tukin Bawaslu dua hari menjelang pemungutan suara pada Pemilu 2024<\/a>.\u00a0<\/p>\n Adapun keputusan tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024, dan Jokowi menandatangani Perpres tersebut pada Senin (12\/2\/2024).<\/p>\n \u00a0“Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku,” bunyi keterangan tersebut, dikutip Selasa (13\/2\/2024).\u00a0<\/p>\n Perlu diketahui, kenaikan tukin ini disesuaikan dengan kelas jabatan. Setidaknya ada 17 kelas jabatan di lingkungan pegawai Bawaslu.\u00a0<\/p>\n Di tingkat jabatan tertinggi, terjadi kenaikan tukin hingga Rp29.085.000 untuk kelas jabatan 17. Ini naik sebesar 16,7 persen dari tahun 2017.\u00a0<\/p>\n Sementara, untuk pegawai tingkat terendah atau kelas jabatan 1, naik sebesar Rp1.968.000 per bulan. Naik sebesar 11,44 persen dari tahun 2017<\/p>\n <\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"