{"id":320638,"date":"2024-03-01T23:17:00","date_gmt":"2024-03-01T16:17:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2024\/03\/01\/mahfud-tegaskan-hak-angket-usut-kecurangan-pemilu-bukan-gertakan-saya-pastikan-jalan\/"},"modified":"2024-03-01T23:20:30","modified_gmt":"2024-03-01T16:20:30","slug":"mahfud-tegaskan-hak-angket-usut-kecurangan-pemilu-bukan-gertakan-saya-pastikan-jalan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2024\/03\/01\/mahfud-tegaskan-hak-angket-usut-kecurangan-pemilu-bukan-gertakan-saya-pastikan-jalan\/","title":{"rendered":"Mahfud Tegaskan Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu Bukan Gertakan: Saya Pastikan Jalan!"},"content":{"rendered":"

<\/b>BANDA ACEH –<\/b> Calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3, Mahfud MD<\/a>, menegaskan bahwa usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024<\/a> bukanlah gertakan.<\/p>\n

Mahfud mnuturkan bahwa hak angket akan diserahkan secara resmi ketika masa persidangan DPR dibuka pada 5 Maret 2024. Adapun saat ini, DPR masih dalam masa reses.<\/p>\n

\u201c(Ada yang bilang) kok angket itu cuma gertak, ya nunggu sidang DPR dong. DPR sidang, diserahkan secara resmi,\u201d kata Mahfud di Jakarta pada Jumat (1\/3\/2024).<\/p>\n

Mantan Menteri Koordiantor bidang Politik<\/a> Hukum dan Kemananan atau Menko Polhukam itu memastikan bahwa hak angket akan berjalan di DPR.<\/p>\n

Mahfud mengaku telah memberikan arahan mengenai substansinya untuk menggulirkan hak angket di DPR dalam rangka mengusut kecurangan Pemilu 2024.<\/p>\n

Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun meyakini bahwa pihaknya memiliki bukti kuat terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.<\/p>\n

\u201cJadi jalur hukum jalan, firm, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap, saya bukan orang partai, saya enggak ikut dalam angket, tetapi saya pastikan angket itu jalan karena saya juga ikut memberikan saran tentang substansinya,\u201d ujar Mahfud.<\/p>\n

Mahfud pun mengingatkan agar jangan menyesatkan masyarakat bahwa hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu hanyalah sebagai gertakan.<\/p>\n

\u201cJangan masyarakat disesatkan \u2018Itu gertakan saja\u2019. Enggak diajukan orang enggak ada sidang, diajukan ke mana? Kan ada sidang dulu,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Selain hak angket, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya juga sudah siap untuk mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024<\/a> ke Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n

Ia menuturkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo<\/a>-Mahfud MD telah membentuk tim hukum untuk menangani urusan ini, termasuk menyiapkan berkas kelengkapan.<\/p>\n

\u201cKalau kami sudah siap. TPN, kami, tim hukum kami, sudah siap, sudah lengkap. (Kalau) sekarang MK buka, kita langsung daftar,\u201d kata Mahfud.<\/p>\n

Namun, lanjut Mahfud, saat ini tahapan Pilpres 2024 belum selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU<\/a>) baru memulai tahapan rekapitulasi suara tingkat nasional.<\/p>\n

Menurut jadwal, hasil rekapitulasi Pilpres 2024 ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara atau 20 Maret 2024.\u00a0<\/p>\n

Sementara, gugatan perselisihan hasil pemilu baru dibuka tiga hari setelah hasil pemilu ditetapkan oleh KPU<\/a>, tepatnya 23 Maret 2024.<\/p>\n

Oleh karena itu, Mahfud menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu penetapan hasil Pilpres 2024. Di saat yang sama, kata dia, TPN Ganjar-Mahfud terus melakukan persiapan.<\/p>\n

\u201cJadi jangan dibilang \u2018Kok diam aja\u2019. Enggak diam, memang menunggu putusan resmi KPU,\u201d tutur Mahfud MD.<\/p>\n

\u201cKeputusannya siapa yang angkanya terbanyak, baru tiga hari sesudah itu sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus.\u201d<\/p>\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH – Calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menegaskan bahwa usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 bukanlah gertakan. Mahfud mnuturkan bahwa hak angket akan diserahkan secara resmi ketika masa persidangan DPR dibuka pada 5 Maret 2024. Adapun saat ini, DPR masih dalam masa reses. \u201c(Ada yang bilang) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":320639,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[242],"series":[],"class_list":["post-320638","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-politik"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/320638","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=320638"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/320638\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/320639"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=320638"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=320638"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=320638"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=320638"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}