{"id":324608,"date":"2024-03-14T15:07:00","date_gmt":"2024-03-14T08:07:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2024\/03\/14\/bangunan-rumah-harus-dirobohkan-otorita-tak-mau-ada-perkampungan-di-ikn-dan-cegah-pertumbuhan-penduduk\/"},"modified":"2024-03-14T17:55:17","modified_gmt":"2024-03-14T10:55:17","slug":"bangunan-rumah-harus-dirobohkan-otorita-tak-mau-ada-perkampungan-di-ikn-dan-cegah-pertumbuhan-penduduk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2024\/03\/14\/bangunan-rumah-harus-dirobohkan-otorita-tak-mau-ada-perkampungan-di-ikn-dan-cegah-pertumbuhan-penduduk\/","title":{"rendered":"Bangunan Rumah Harus Dirobohkan, Otorita Tak Mau Ada Perkampungan di IKN dan Cegah Pertumbuhan Penduduk"},"content":{"rendered":"

<\/b>BANDA ACEH –\u00a0<\/b> Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Thomas Umbu Pati menjelaskan, surat undangan dan teguran pertama mengenai pembongkaran bangunan yang ditujukan oleh warga RT 05 Pemaluan, Kalimantan Timur pada Senin, 4 Maret 2024, merupakan \u201cteguran\u201d agar masyarakat tidak ada yang membangun bangunan tanpa izin dari Otorita Ibu Kota Nusantara atau Otorita IKN.\u00a0<\/p>\n

Pembongkaran itu, lanjut Thomas, merupakan bangunan yang beragam mulai dari rumah, kios, warung. Pihak Otorita IKN hingga saat ini masih mengumpulkan terkait identifikasi status lahan, mulai dari pemilik asli, sampai pengecekan izin membangun. \u201cJadi kita identifikasi banyak hal dan kami kumpuli semua,\u201d kata kata Thomas melalui diskusi WhatasApp call pada Rabu malam, 13 Maret 2024.\u00a0<\/p>\n

Selain itu, lanjut Thomas, adanya surat undangan dan teguran pertama yang dilayangkan pada minggu lalu untuk warga RT 05 Pemaluan, agar tidak ada lagi warga yang membangun bangunan tanpa izin dan di sembarang tempat.\u00a0<\/p>\n

\u201cUntuk mencegah pertumbuhan penduduk di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan dengan \u2018aktivitas\u2019yang melanggar disiplin, tata ruang, hal seperti itu yang kami lakukan pencegahan,\u201d ucapnya.\u00a0<\/p>\n

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN itu mengklaim bahwa pihaknya senantisa melakukan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat yang berada di area IKN, baik di sekitar maupun di inti pusat, bahwa setiap lahan yang akan dibangun harus mendapat izin dari OIKN, agar sesuai dengan pola tata ruang dan struktur.\u00a0<\/p>\n

\u201cKami tidak ingin kalau desain itu ada perkampungan, kami tidak ingin di IKN itu ada pembangunan liar tanpa izin. Saya sudah komunikasi juga dengan pihak kecamatan,\u201d jelas Thomas.\u00a0<\/p>\n

Thomas juga memastikan pembangunan ini tidak ada konflik antara pemerintah dengan warga dan dirinya juga berujar tidak akan ada rempang jilid II.<\/p>\n

“Tidak ada rempang kedua di IKN, catat saya berbicara saya menjamin, kami jaga hak masyarakat adat dan kami lindungi hak masyarakat lokal,” tuturnya.<\/p>\n

Warga Pemaluan Panik bangunannya diminta dirobohkan karena tidak sesuai tata ruang IKN<\/h3>\n

Sebanyak 200 warga RT 05 Pemaluan, Kalimantan Timur, heboh membicarakan surat yang dilayangkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara atau Otorita IKN, yang menyebut bahwa bangunan tempat mereka tinggal merupakan kawasan ilegal, dan harus segera dirobohkan.\u00a0<\/p>\n

Tempo memperoleh salinan surat yang ditandatangi oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati yang menjelaskan, rumah salah seorang di RT 05 Pemaluan harus segera dibongkar karena tidak sesuai dengan ketentuan Tata Ruang Wilayah Pembangunan IKN pada tanggal 29 Agustus 2023 dan 4 hingga 6 Oktober 2023.<\/p>\n

\u201cJangka waktu selambat-lambatnya tujuh hari kalender, terhitung sejak tanggal teguran pertama ini disampaikan,\u201d jelas isi surat teguran pertama dari Otorita IKN pada 4 Maret 2024.\u00a0<\/p>\n

Tak hanya itu, seorang warga RT 05 Pemaluan juga diperintahkan untuk hadir pada Jumat, 8 Maret 2024, di Rest Area IKN yang dulu merupakan kediaman eks rumah jabatan Bupati PPU di Sepaku, Kalimantan Timur, untuk menindaklanjuti arahan soal pelanggaran pembangunan yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan tata ruang IKN.\u00a0<\/p>\n

\u201cSehubungan dengan undangan ini bersifat sangat penting maka kehadiran saudara diminta tidak diwakili,\u201d tulis surat undangan itu dengan keterangan sifat penting.\u00a0<\/p>\n

Dengan adanya ancaman dari lembaga Otorita IKN yang mendadak \u2018mengusir\u2019 warga asli Pemaluan dengan dalih pembangunan Ibu Kota baru. Mereka diberi waktu 7 hari untuk segera ‘angkat kaki’ dari wilayah tempat tinggal mereka selama puluhan tahun. \u201cWarga merasa ketakutan dan ini seperti peristiwa rempang jilid 2,\u201d ujar salah seorang sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, saat di hubungi Tempo melalui telepon seluler pada Sabtu, 10 Maret 2024.<\/p>\n

Daerah Pemaluan, lanjut sumber Tempo, nantinya akan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan IKN. \u201cPemaluan ini salah satu kelurahan yang tepat berada di kawasan inti pusat pemerintahan di wilayah IKN,\u201d ucapnya.\u00a0<\/p>\n

<\/p>\n

\"image_print\"<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH –\u00a0 Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Thomas Umbu Pati menjelaskan, surat undangan dan teguran pertama mengenai pembongkaran bangunan yang ditujukan oleh warga RT 05 Pemaluan, Kalimantan Timur pada Senin, 4 Maret 2024, merupakan \u201cteguran\u201d agar masyarakat tidak ada yang membangun bangunan tanpa izin dari Otorita Ibu Kota Nusantara atau Otorita IKN.\u00a0 Pembongkaran itu, lanjut […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":324609,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[242],"series":[],"class_list":["post-324608","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-politik"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t